Kabar Jokowi
Tuesday, September 16, 2014

PBNU Ingatkan Jokowi


Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait struktur dan porsi kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014). Rencananya struktur kabinet Jokowi-JK akan diisi 34 kementerian dengan porsi menterinya 18 orang dari kalangan profesional dan 16 orang lainnya kalangan profesional dari partai politik. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon kabar akan dihapusnya Kementerian Agama dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla.Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.'Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi JK tidak akan menghapus Kementerian Agama,' kata Sulton di Jakarta, Selasa (16/9/2014).Sulton menambahkan, wacana penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah Jokowi dan JK mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin (15/9/2014) malam kemarin. Dari 34 posisi beredar kabar tidak terdapat Kementerian Agama, yang keberadaannya diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.Di balik tugasnya saat ini, masih kata Sulton, Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. 'Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,' tegasnya.Penghapusan Kementerian Agama, jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara.'Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,' tandas Sulton.Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat yang menurut wacana adalah pengganti Kementerian Agama, menurut Sulton hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama.'Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?' pungkas Sulton. (*)


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Kabinet Jokowi


Tim transisi pemerintahan Jokowi-JK mengatakan bahwa kabinet tetap akan mengutamakan profesionalitas walau 16 menteri berasal dari partai politik.


Deputi Tim Transisi Jokowi Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa porsi menteri dari partai politik cukup besar karena kualitas kader parta-partai telah menunjukan peningkatan.


'Kita akan buktikan bahwa mereka yang ditugaskan oleh partai politik pada akhirnya bisa terpenuhi syarat profesionalitasnya, tidak punya beban masa lalu, dan sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan,' katany kepada BBC Indonesia.


Pernyataan Hasto diungkapkan sehari setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Klik mengumumkan postur kabinet.


Pada Senin (16/09), Jokowi mengatakan jumlah kementerian akan sama dengan kabinet sebelumnya, yaitu 34 menteri dengan 18 menteri berasal dari kaum profesional dan 16 dari profesional partai.


Jatah menteri untuk partai politik dalam kabinet ini lebih rendah dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009-2014, di mana 21 menteri berasal dari partai.


Pro Kontra

Reaksi berbeda diungkapkan oleh sejumlah warga yang ditemui BBC Indonesia pada Selasa (16/09).



Sebagian orang mengkritik bahwa postur kabinet ini tidak mencerminkan perampingan, koalisi tanpa syarat, dan perubahan yang dijanjikan oleh Joko Widodo sebelumnya.


'Saya lebih setuju kabinet diisi orang profesional, kalau orang partai ibaratnya seperti bagi-bagi jatah. Ini terkesan ada tekanan politik,' kata Mirza, warga Jakarta.


Namun sebagian lagi mengaku setuju dengan pilihan yang dibuat mantan Walikota Solo itu.


'Saya tidak keberatan apapun status atau latar belakang menteri, asal punya track record bagus dan berkomitmen untuk memperbaikin Indonesia,' kata Nadia Humaira, 23 tahun.


Lainnya, Harkadius mengatakan: 'Tidak masalah dari partai politik, yang penting kan untuk bangun negara ini, bukan berarti dari parpol itu asal-asal orang.'


Terlalu dini

Postur kabinet hampir selalu berganti di tiap pemerintahan. Sejak reformasi, Indonesia pernah memiliki 37 menteri dalam masa pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan SBY jilid I.


Jumlah menteri paling sedikit dimiliki oleh Kabinet Megawati Soekarno Putri dengan 33 menteri.


Namun pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, masalah ramping tidaknya kabinet tidak bisa diukur oleh jumlah menteri semata dan terlalu dini untuk menilai kabinet Jokowi sekarang.


'Yang penting sesungguhnya ada tiga hal. Pertama tentang arsitekturnya, apakah 34 menteri ini persis seperti sebelumnya, karena bisa saja berubah. Jokowi berbicara tentang kementerian maritim atau ristek. Kita tunggu arsitekturmya,' kata Ari.


Kedua, perubahan harus dilihat juga dari pelaksanaan kerja kementerian, termasuk misalnya menata ulang hubungan antar kementerian, menurut Ari tumpang tindih dan tidak terkoordinasi dengan baik.


Ketiga, perubahan harus juga terjadi di tingkat mikro dalam proses kerja internal di tiap kementerian.


'Terlalu dini untuk kecewa. Ketika Jokowi mengumumkan susunan kabinet, orang hanya menangkap partai dan non partai, tetapi esensi dasarnya menurut saya adalah Jokowi ingin membangun kabinet yang profesional yang berasal dari partai maupun non partai.'


'Yaitu kabinet yang disi oleh orang yang kompeten di bidangnya. Ini yang tidak tertangkap dalam wacana publik hari ini.'


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Henry Chan Kabinet Jokowi

Jokowi Tak Akan Hapus Kementerian Agama

Septiana Ledysia - KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM



Jakarta - Jokowi sudah mengumumkan postur kabinetnya. Seluruhnya ada 34 kementerian dalam kabinet Jokowi-JK. Belum ada kata final soal nama kementerian yang diubah namanya. Namun dipastikan Kementerian Agama tak akan dihapus. Ketua Tim Transisi Rini Soemarno memastikan itu menjawab isu liar di publik.


'Nggak ada,' kata Rini di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Selasa (16/9/2014).


Isu terkait nama kementerian agama dihapus itu muncul di media sosial. Kementerian Agama diganti menjadi kementerian haji. Tegas-tegas hal ini ditepis Rini.


Menurut dia, Jokowi JK saat ini masih fokus mereview tugas dan kinerja kementerian yang sudah berjalan. Semua masih proses pembahasan.


'Masih dalam proses. Pak Jokowi mengatakan masih melihat dari beberapa sisi. Agar bisa bekerja. Lembaga sedang dilihat. Lembaga di kementrian dan non kementrian ada 80 orang . Kita kasih review semua,' tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di 'Reportase' TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/ndr)


Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus


Koalisi Melawan Prabowo Koalisi Melawan Prabowo Koalisi Melawan Prabowo

Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi

Selasa, 16 September 2014 | 10:33 WIB



KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Pengamat pasar modal, Satrio Utomo, menilai komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu tidak memberikan banyak perubahan. 'Janji merampingkan ternyata tidak dilaksanakan,' katanya saat dihubungi pada Selasa, 16 September, 2014. (Baca: Komposisi Kabinet dari Era Soeharto Sampai Jokowi) Menurut Satrio, pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi oleh kalangan profesional. Komposisi yang diumumkan tim Jokowi kemarin ternyata tak sesuai dengan harapan. 'Cukup seimbang, meskipun masih agak mengecewakan,' katanya. (Baca: Begini Arsitektur Kabinet Jokowi-JK)Namun dia menyatakan pasar masih menunggu nama-nama yang akan ditetapkan untuk mengisi pos-pos di kementerian. 'Dari profesional dan partainya, kami masih lihat orang-orangnya seperti apa dan pos-posnya seperti apa,' ujar Satrio. Pasar dinilai akan berfokus pada pos-pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, untuk diisi figur yang mumpuni. (Baca: Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY)Imbangnya komposisi antara menteri yang berasal dari profesional dan partai politik, kata Satrio, sebenarnya cukup membuat khawatir. Dia mengatakan bisa saja orang yang diklaim berasal dari kalangan profesional ternyata simpatisan partai politik. (Baca: Menteri, Jokowi Pilih 18 Profesional dan16 dari Partai)Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak akan merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri. Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada Senin, 15 September 2014. Dari 34 menteri, sekitar 18 orang berasal dari kalangan profesional dan sisanya dari partai politik. Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.PRIO HARI KRISTANTOBerita TerpopulerRatusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos RapatSore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Monday, September 15, 2014

Diminta SBY Buka Suara soal RUU Pilkada, Jokowi Bilang "Kok ...


TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Joko Widodo (Jokowi)


'Saya juga belum mendengar apa pandangan Pak Jokowi selaku presiden terpilih, tetapi ada baiknya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Rakyat juga bisa tanya langsung karena undang-undang yang baru ini berlaku untuk ke depan, berarti pemerintahan Pak Jokowi seterusnya,' kata JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum pernah mendengar pandangan presiden terpilih Joko Widodo tentang polemik mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Saat ini, DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pilkada, yang salah satunya menyorot pilkada. Ada dua pandangan, yaitu menghendaki agar pemilihan langsung dipertahankan dan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Baca: Soal RUU Pilkada, SBY Persilakan Masyarakat Tanya Jokowi)Menanggapi pernyataan SBY, Jokowi balik bertanya. Menurut Jokowi, dia sudah sering melontarkan pernyataan tentang RUU Pilkada. 'Kok saya? Saya kan komentar sudah bolak-balik, kok ditanyakan terus?' kata Jokowi, yang masih menjabat Gubernur DKI, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (15/9/2014). Menurut Jokowi, ia yakin, rakyat Indonesia lebih setuju jika kepala daerah dipilih secara langsung, bukan oleh DPRD. Ia mengatakan, kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti praktik politik uang atau mahalnya biaya, harus diperbaiki, yakni pada sistem yang diterapkan.'Kalau curang, ya penegakan hukumnya dong digalakkan. Kalau mahal ya bagaimana? Jer basuki mawa bea,' ujar Jokowi. ' Jer basuki mawa bea' adalah ungkapan Jawa yang berarti 'mencapai kesuksesan memang membutuhkan biaya'. Sebelumnya, SBY mempersilakan Joko Widodo buka suara tentang polemik RUU Pilkada yang memberikan opsi apakah kepala daerah dipilih oleh rakyat atau oleh DPRD.SBY dalam sebuah wawancara dalam akun Suara Demokrat di YouTube, yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam. Menurut SBY, ia dan Jokowi belum pernah membahas tentang RUU Pilkada. Ia pun kembali mengingatkan agar rakyat menanyakan langsung kepada Jokowi terkait RUU Pilkada tersebut.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi umumkan 'postur kabinet'


Presiden terpilih Joko Widodo tidak akan merampingkan kabinet dan akan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri sebagaimana kabinet Indonesia Bersatu pimpinan pendahulunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Dalam jumpa pers di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (15/09), Jokowi menyebut bahwa kabinetnya akan terdiri dari 18 orang profesional nonpartai dan 16 profesional partai.


Saat jumpa pers, Jokowi didampingi Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, dan para anggota Tim Transisi, seperti Rini Soemarno, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal.


Klik Jokowi juga akan menghapuskan jabatan wakil-wakil menteri, kecuali wakil menteri luar negeri.


Sebelumnya ramai diberitakan, akan ada perampingan kabinet dari kabinet SBY yang dianggap terlalu gemuk untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi.


Tetapi anggota Tim Transisi, Akbar Faisal, kepada Christine Fransiska dari BBC mengatakan: 'Perampingan itu, juga soal revolusi mental, reformasi birokrasi, bukan dalam hal jumlah. Tetapi semangat, perlakuan, dan kinerja.'


Lebih jauh, Jokowi menyebut, dari 34 menteri maka 19 kementerian tak diubah karena dipertahankan seperti sekarang. Akan ada enam kementrian yang dengan penamaan baru, enam kementerian digabung, dan ada tiga kementerian baru.


Adapun para menteri Klik yang akan menjabat , masih belum disinggung dalam jumpa pers karena Jokowi dan timnya masih terus menggodoknya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Tim Transisi Rampungkan Kriteria Menteri Jokowi

Senin, 15 September 2014 | 16:41 WIB



Capres PDIP Joko Widodo (tengah) bersama personil Slank Kaka, Ridho, Abdee, Bimbim, Ivanka dan Bunda Ifet, usai lakukan silaturahmi, di Markas Slank, Gang Potlot, Jakarta Selatan (27/5). Dalam pertemuan tersebut personil Slank tawarkan 48 nama untuk jadi Menteri di Kabinet Jokowi jika jadi Presiden pada Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla bidang Arsitektur Kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan nomenklatur kabinet, Senin sore, 15 September 2014. Tim Transisi telah merumuskan kriteria umum dan khusus setiap menteri di kabinet mendatang.'Pasti mereka harus mempunyai integritas, kompetensi, dan ideologi,' kata Andi ketika ditemui di Jakarta, Senin siang, 15 September 2014. (Baca: Jokowi Minta Pemerintah Tarik Beleid RUU Pilkada)Andi mengatakan Jokowi-JK memilih opsi 34 kementerian dalam satu kabinet. Opsi 34 menteri itu ada empat alternatif. Jokowi, kata Andi, kemungkinan akan memilih alternatif A, yakni mempertahankan 19 kementerian dengan nama lama, 6 dengan diubah namanya, 6 gabungan dan 3 kementerian yang baru. Tiga menteri yang baru itu adalah Menteri Kependudukan, Menteri Agraria, dan Menteri Ekonomi Kreatif. 'Tapi tugas kami tak membicarakan nama-nama,' kata Andi.Setelah Tim Transisi menyerahkan arsitektur kabinet beserta kriterianya, tugas beralih ke Jokowi-JK untuk menempuh langkah politik menemui partai pendukung dan tokoh non-partai. (Baca: Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan)Ihwal posisi wakil menteri, kata Andi, kemungkinan akan banyak dihapus. 'Sebagian besar akan dihapus,' kata Andi. Dia menolak memaparkan posisi wakil menteri yang masih dipertahankan.Andi menuturkan perubahan sebagian nomenklatur tersebut mungkin akan menambah anggaran. Namun, Andi yakin tak akan membuat anggaran membengkak. Pertambahan biaya hanya berkisar pada urusan administrasi, seperti kop surat, papan nama, dan urusan lainnya.SUNDARITerpopulerAhok Minta Lulung Diam, tapi Ada SyaratnyaSBY Bingung Disalahkan Soal RUU PilkadaSuryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke PrabowoPilkada Langsung Boros? Ini BantahannyaMenelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan

Senin, 15 September 2014 | 15:01 WIB



Jokowi bercerita pengalaman masa kecil kepada wartawan dan masyarakat sekitar di tepi Kali Anyar, Solo, Jateng, 13 September 2014. Tempo/Ahmad Rafiq


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan dirinya telah menetapkan komposisi kementerian di kabinetnya. 'Hari ini, kami baru punya jumlah kementeriannya. Selebihnya dibicarakan nanti sore, ya,' ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin, 15 September 2014. Jumlah kementerian itu, menurut Jokowi, dibahas dalam agenda makan siang yang digelar di Mega Mendung, Ahad, 14 September 201. Kepada awak media, Jokowi enggan menjelaskan isi pembicaraannya tersebut secara lebih detail. (Baca: JK Minta Tim Transisi Pertajam Struktur Kabinet)Apakah struktur kabinet Jokowi tetap berjumlah 34 kementerian/lembaga seperti sekarang atau tidak, Jokowi tutup mulut dan hanya menjawab, 'Nanti sore.' Sebelumnya, Jokowi mengatakan mekanisme pemilihan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla akan terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya dengan membentuk tim untuk menyeleksi kriteria personel yang akan dipilih masuk ke dalam kabinet. Meski demikian, finalisasi tetap berada di tangannya. (Baca: Rini: JK Ingatkan Tim Transisi Tenggat 3 Hari) Mengenai komposisi kabinet, Jokowi menyatakan akan didominasi kalangan profesional. Tapi, ia menegaskan bahwa tokoh-tokoh partai yang akan dipilih juga profesional. (Baca juga: Bentuk Kabinet, Jokowi Disarankan Abaikan Partai) Ketua Tim Transisi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla, Rini Soemarno, mengatakan finalisasi struktur kabinet untuk pemerintahan mendatang sudah hampir rampung. Rini menjelaskan, pada dasarnya rancangan struktur kabinet itu sudah lebih mengerucut. Arah dan sasaran dalam penyusunan struktur itu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di setiap kementerian. PERSIANA GALIHTopik terhangat:Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014Berita terpopuler lainnya:Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya SBY Bingung Disalahkan Soal RUU PilkadaPilkada Langsung Boros? Ini BantahannyaKoalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi HangusMenelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Kabinet Jokowi Didominasi Profesional?


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Survei nasional yang dirilis oleh Indonesian Research Institute (IReS) menunjukkan, tokoh profesional murni menduduki posisi terbanyak di berbagai kementerian dan lembaga setingkat menteri.


Hasil tersebut menunjukkan 76,3% diraih oleh kalangan profesional murni, dan 23,7% kalangan profesional berbasis partai politik. 'Hasil survei diharapkan menjadi masukan dan acuan bagi Jokowi, untuk menetapkan nama menteri sebelum 20 September mendatang,' tutur Fonder IReS, sekaligus CEO Dharmapena Group, Usamah Hisyam, dalam konferensi pers di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (15/9). Survei dilakukan pada 21 Agustus hingga 3 September lalu, dengan jumlah responden sebanyak 600 orang yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error 4% dan tingkat kepercayaan hingga 95%. Sementara metode sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dan wawancara dengan menggunkan kuesioner. Survei dilakukan terhadap 190 nama bakal calon Menteri dan Lembaga setingkat Menteri dari berbagai profesi dan latar belakang.


Nama-nama yang diusulkan tersebut berdasarkan masukan dari sejumlah tokoh kunci dalam lingkaran Jokowi, kalangan profesional, relawan, media, redaksi Majalah Mens Obsession, dan hasil polling pendapat rakyat dari berbagai situs. Selain itu menurutnya, nama tersebut termasuk usulan dari Jokowi sendiri.Dari setiap kementerian, lembaga ini menetapkan lima nama yang terseleksi. Menurutnya, hasil survei tersebut sudah dibahas dan diserahkan kepada Jokowi pada Rabu (10/9) lalu di Ruang Kerja Pendopo Gubernur DKI Jakarta. Ia menambahkan, arah postur kementerian tetap 34 kementerian.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

IReS Rilis 190 Nama Bakal Calon Menteri Jokowi


Warta Kota/henry lopulalan




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan lembaga riset dan survei Indonesian Research and Survei (IReS) menyebutkan ada 190 nama bakal calon menteri yang duduk di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Founder IReS Usamah Hisyam mengungkapkan, seluruh nama tersebut diambil dari berbagai profesi dan latar belakang berbeda. Menurutnya, terdapat lima nama dari masing-masing kementerian postur kabinet lama yang merupakan masukan dari tokoh kunci yang berada di lingkaran Jokowi.


Dari lima nama tersebut, survei memilih satu nama terbaik dengan persentase tertinggi pada setiap kementeriannya.


'Yang ranking satu sangat mungkin tidak terpilih. Bakal terjadi perubahan dan pergeseran. Karena itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Jokowi,' kata Usamah di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).


Dia menjelaskan, seluruh nama yang masuk ke dalam survei IReS ini memiliki beberapa kriteria penting, terutama memiliki sense of crisis yang menjadi pesan dari presiden terpilih Joko Widodo.


'Jokowi berharap siapa pun yang terpilih harus memiliki sense of crisis terhadap kondisi sosial ekonomi dan keuangan negara,' katanya.


Survei tersebut menggunakan metode multi stage random samping dengan margin of error 4 persen. Survei ini disebarkan pada 21 Agustus hingga 3 September. Sampling survei ini dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dosen, birokrat minimal tingkat eselon 4, tokoh LSM, anggota DPRD, purnawirawan, pengusaha dan pemuka agama di 33 provinsi seluruh Indonesia.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Soal RUU Pilkada, SBY Persilakan Masyarakat Tanya ke Jokowi


Cahyo/presidenri.go.id Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam


kata JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memersilakan presiden terpilih Joko Widodo buka suara tentang polemik RUU Pilkada yang memberikan opsi kepala daerah dipilih oleh rakyat atau oleh DPRD.'Saya juga belum mendengar apa pandangan Pak Jokowi selaku presiden terpilih tapi ada baiknya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Rakyat juga bisa tanya langsung karena undang-undang yang baru ini berlaku untuk ke depan berarti pemerintahan Pak Jokowi seterusnya,' SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di youtube yang diunggahpada Minggu (14/09/2014) malam. Dikatakan SBY yang juga Kepala Negara itu, dirinya dengan Jokowi belum pernah membahas tentang RUU Pilkada. Ia pun kembali mengingatkan agar rakyat menanyakan langsung ke Jokowi terkait RUU Pilkada tersebut.'Kalau rakyat ingin mengetahui pikiran Pak Jokowi, perspektif beliau, visi beliau tentang demokrasi ini, dan pilihan sistem yang paling baik seperti apa saya persilakan menanyakan kepada beliau (Jokowi),' ucap SBY.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Sunday, September 14, 2014

Penasaran dengan Kabinet 'Tanpa Syarat' Jokowi

Luhur Hertanto - 15 September 2014 04:18 wib

KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta: Bila tak ada perubahan pikiran, siang ini Jokowi-JK akan mengumumkan kabinetnya. Akankah struktur dan komposisi anggotanya berbeda seperti yang dibayangkan atau sama dari kabinet sebelumnya? Semenjak resmi Jokowi diusung PDIP mengikuti Pilpres 2014, struktur kabinetnya memancing rasa penasaran para penggiat dan pemerhati politik nasional. Jokowi sedari awal menekankan bahwa syarat bagi parpol yang ingin mendukungnya adalah tanpa syarat. Selama ini masyarakat menyakini arti tanpa syarat adalah tidak ada 'balas jasa' bagi mereka berupa kursi kementerian kabinetnya, tidak juga posisi di BUMN, tidak jatah proyek. Jokowi haruslah membentuk kabinet kerja, yang beranggotakan profesional yang berkualifikasi mumpungi untuk memimpin kementerian masing-masing. Syarat tanpa syarat itu diamini oleh PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI ketika meneken pakta dukungan terhadap Jokowi-JK. Padahal mereka pun tahu benar menteri adalah jabatan politis. Kebersamaan di dalam parlemen haruslah tercermin dalam ujud kebersamaan di pemerintahan, pun sebaliknya. Di dalam perjalanan akhir masa kampanye, parpol mulai memberi 'tafsir' implementasi syarat tanpa syarat. Intinya mereka berharap 'balas jasa' atas jerih payahnya mengusung Jokowi-JK. 'Jangan sampai salam dua jari jadinya salam gigit jari,' seloroh Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam syukuran harlah PKB bulan lalu. Elit parpol lain tidak ketinggalan. Di dalam berbagai kesempatan mereka nyatakan menjadi kader parpol bukan berarti tidak punya profesionalitas di bidang kerja. Parpol punya banyak kader dan simpatisan dengan kompentensi, kapasitas dan kapabilitas menjadi menteri. Lainnya adalah bantahan bahwa kader parpol yang jadi menteri pasti korupsi. Memang ada saja menteri kader parpol yang jadi tersangka kasus korupsi, tetapi jangan digerenalisasi. Di luar komposisi berapa menteri dari parpol dan non partisan, tak ada yang membuat penasaran. Dua pekan terakhir satu per satu mulai terjawab. Isu perampingan kabinet hampir pasti menguap, sebab salah satu opsi jumlah kementerian adalah 34, seperti era Presiden SBY. Di antaranya adalah kementerian lama yang digabung, dipecah dan tiga bentukan baru. Siapa saja bakal calon menteri? Semua nama-namanya sering bersliweran di media massa. Sayangnya hari ini terlalu dini buat memastikan siapa yang jadi.


(Ren)


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Seknas Jokowi: yang Penting Kabinet Jokowi Bisa Wujudkan Nawa ...


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Relawan Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi, mendukung opsi 34 kementerian yang akan digunakan oleh presiden terpilih Joko Widodo pada kabinet mendatang.Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Donny Prasetyo mengatakan, jumlah kementerian sebenarnya bukan menjadi sorotan utama relawan. Menurutnya Seknas Jokowi hanya berharap kementerian yang dibentuk dapat bekerja mewujudkan janji-janji kampanye Jokowi-JK.'Yang penting 34 kementerian itu bisa mewujudkan Nawa Cita,' ujarnya ketika dihubungi KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Ahad (14/9).Ia melanjutkan, Seknas Jokowi tidak pernah secara khusus memberikan usulan pada Jokowi-JK terkait struktur kabinet. Sebab, kata dia, hal itu merupakan hak preogratif presiden.


'Kan sudah ada Undang-Undang Kementerian, itu saja fokusnya,' ucapnya.Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, saat ini Jokowi tengah mendalami opsi kabinet berupa 34 kementerian yang disodorkan oleh tim transisi.


Opsi 34 kementerian tersebut terdiri dari 19 kementerian tetap, enam kementerian dengan nomenklatur (penamaan) baru, enam kementerian gabungan dan tiga kementerian baru.Salah satu contoh kementerian tetap antara lain Kementerian Luar Negeri. Sedangkan kementerian yang mengalami pemecahan fungsi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Kemudian kementerian dengan penamaan baru adalah Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Infrastruktur.


Terakhir, tiga kementerian baru adalah Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kependudukan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Seperti diketahui, Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas yang diusung oleh pasangan Jokowi-JK, dalam visi dan misinya sebagai pasangan Capres.


Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Kabinet Jokowi tak Jadi Ramping


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan sejumlah opsi postur kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo. Namun, opsi-opsi tersebut tampaknya tak akan digunakan. Sebab, ada kemungkinan jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi tak ada perubahan dari pemerintahan sebelumnya, yakni 34 kementerian. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan postur kabinet tetap dipertahankan agar target pemerintahan ke depan bisa tercapai. 'Ini bukan soal ramping atau tidak, melainkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan untuk meraih tujuannya,' katanya, Ahad (14/9). Ia mengatakan tak ada persoalan kabinet ramping atau tidak selama bisa bekerja secara efektif dan profesional. Bahkan mungkin bisa menghemat anggaran. 'Kalau pun ramping itu dapat menghemat anggaran, namun tidak signifikan menjalankan program, itu sama saja kabinet gagal,' katanya. Menurutnya, jika kabinet dirampingkan ada banyak pertimbangan. Termasuk mekanisme yang bisa ditempuh oleh pemerintahan Jokowi-JK. Yang jelas, lanjutnya, pemerintahan baru ingin menempatkan orang-orang profesional untuk terjun ke lapangan, bukan hanya bekerja di balik meja. Sebelumnya, Tim Transisi sempat memberikan opsi postur kabinet berjumlah 26 kementerian, 27 kementerian, dan terakhir tetap mempertahankan postur yang ada, yakni 34 kementerian. Jokowi kini tengah mendalami opsi terakhir itu. Tim Transisi hanya menganalisis program serta postur kabinet ideal. Rencananya, Jokowi baru akan mengumumkan jumlah kabinet yang dipilihnya pada pertengahan September ini.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Surya Paloh: Komposisi 34 Kabinet Jokowi


Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha


Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memberikan sambutan pada acara halal bi halal dengan relawan Jokowi-JK yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014). Dalam kesempatan tersebut Jokowi mengangkat para relawan Jokowi-JK untuk menjadi relawan Indonesia yang bertugas mengawal pemerintahan mendatang. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menerima postur 34 kementerian yang diputuskan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf kalla.


'Mengenai komposisi postur kabinet kita terima. Jumlah 34 kementerian tepat menurut NasDem,' ujar Surya Paloh di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (14/9/2014).


Paloh mengatakan penyusunan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Karena sejak awal mengusung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, NasDem sepakat dengan koalisi tanpa syarat.


'Mengenai siapa yang akan duduk di sana itu hak prerogatif presiden. Apakah NasDem sudah menyiapkan nama kita tahuu diri, kita tanpa syarat, kita tidaK menyiapkan nama,' imbuhnya.


Namun, sambung Paloh, jika diminta Partai NasDem siap memberikan kader terbaiknya. Ia memastikan banyak kader Partai NasDem memiliki kompetensi dan dapat diandalkan.


'Partainya boleh baru, namun rekam jejak orang-orangnya dapat diperhitungkan. Saya pikir kesiapan ada namun tidak ada persiapan secara spesifik mengenai siapa orang-orangnya untuk kabinet mendatang,' tegasnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Tim Transisi Tegaskan Jumlah Kementerian Jokowi


ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum memutuskan secara final jumlah kementerian yang akan ada pada pemerintahan mendatang.


Demikian dikatakan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Eko Putro Sandjojo dalam seminar 'Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK', di Hotel Acacia, Jakarta, Minggu (14/9/2014).


Saat ini, kata Eko, Jokowi-JK masih mempertimbangkan apakah 27 atau 34 kementerian. Hal itu masih menjadi dua opsi yang dibahas Jokowi-JK.


'Jadi ada dua opsi. Sebab banyak kementerian yang saat ini tumpang tindih, jadi enggak efektif. Cukup 27 kementerian tapi pertahankan kementerian yang strategis,' kata Eko.


Ia mengungkapkan jika Jokowi-JK tetap mempertahankan 34 kementerian di era SBY, hal itu memudahkan menteri langsung bekerja usai dilantik.


'Kalau dipertahankan (34 kementerian), tentu kelebihannya, pemerintah mendatang kalau sudah dilantik, nantinya bisa langsung bekerja,' tuturnya.


Eko juga mengusulkan adanya peleburan di tingkat Direktorat Jenderal disetiap kementerian.


'Kalau 34, tidak ada yang dileburkan, tetapi ada beberapa Dirjen yang dimaksimal. Jadi di level Dirjen lebih mana yang diperlukan. Tapi itu semua progretatiff Presiden. Maka kita nantikan saja apa keputusannya,' kata Eko.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

SBY Diusulkan Jadi Menteri Senior Kabinet Jokowi


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono dan rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura, Kamis (4/9/2014). Presiden SBY tiba di Indonesia dengan kabar buruk yang menimpa salah satu menterinya, Menteri ESDM, Jero Wacik yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindakan pemerasan. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir pada 20 Oktober 2014. Penerusnya adalah presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.


Pengacara Jokowi-JK Ahmad Rifai menilai SBY layak dijadikan menteri senior oleh Jokowi-JK. Alasannya, SBY memiliki pengalaman 10 tahun memimpin pemerintahan.


'SBY jadi menteri senior daripada menteri yang baru,' kata Rifai dalam sebuah diskusi di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).


Menurut Rifai, pekerjaan Jokowi akan lebih mudah bila memasukkan SBY dalam kabinetnya. Persoalan yang ada akan dapat diatasi dengan pengalaman SBY selama ini.


Rifai juga mengatakan Jokowi tidak perlu sungkan meminta masukan dari SBY. 'Kita memikirkan bagaimana Indonesia. Saya kira untuk awal yang baik, usulan itu bagus,' tutur Rifai.


Selain itu, Rifai juga menyoroti pengadaan mobil Mercedez Benz untuk menteri. Program mobil itu sudah dihentikan oleh pemerintah SBY.


'Apakah tidak ada indikasi kerugian negara dalam kasus Mercy tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak maka ada diskriminasi hukum,' ungkapnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi Harus Jadi Eksperimen Pertama Revolusi Mental


http://ift.tt/1qIKiW0 Januarius Kuwado




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi selalu mengkampanyekan konsep Revolusi Mental saat Pemilihan Presiden 2014. Sehingga Jokowi harus menunjukkan bukti di mulai dari dirinya untuk mendukung revolusi mental yang dicanangkan selama ini.


'Konsep revolusi mental harus dibedah. Orang pertama ya Jokowi, orang dekat, lalu pejabat yang membantu menyelesaikan tugasnya. Kalau tak dimulai dari diri sendiri dan orang terdekat maka hanya jadi slogan,' kata pengacara Jokowi-JK Ahmad Rifai di Jakarta, Minggu (14/9/2014).


Menurut Rifai, kasus dugaan korupsi bus Transjakarta merupakan bentuk nyata revolusi mental. 'Meski sekadar isu, (Jokowi) harus berani ke Kejaksaan Agung lalu siap diperiksa,' imbuh Rifai. Dugaan korupsi TransJakarta selalu dikaitan sebagai tanggung jawab Jokowi oleh lawan politiknya di pilpres.


Rifai menambahkan, klarifikasi yang dilakukan Jokowi lebih cepat lebih baik sebelum menjabat sebagai presiden. 'Jokowi harus persiapkan, ketika masalah itu muncul, nanti akan ada masalah baru yang muncul. Jokowi harus jadi eksperimen pertama revolusi mental,' tuturnya.


Rifai mengatakan permasalahan yang dihadapi Jokowi tidak semudah saat menjabat sebagai Gubernur DKI. 'Kebanyakan masalah yang muncul lingkaran itu,' terangnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Dari Solo, Jokowi Bertemu Megawati dan JK di Puncak


Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla bersama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Ketua Rumah Transisi, Rini Soemarno, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Marwan Jafar menggelar jumpa pers usai rapat bersama di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat bersama Jokowi-JK pertama kalinya di rumah transisi ini beragendakan rapat bersama fraksi-fraksi partai koalisi pendukung, antara lain PDIP, PKB, dan Hanura. TRIBUNNEWS/HERUDIN




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah satu hari berada di kampung halamannya di Surakarta, Jawa Tengah, presiden terpilih Joko Widodo kembali ke Jakarta, Minggu (14/9/2014) pagi.


Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jokowi langsung bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla di vila di Kampung Pasir Muncang RT 03/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.


Kepada wartawan, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan situasi politik terkini, di antaranya adalah masalah RUU Pilkada dan strategi jelang pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober mendatang.


'‎Ya tentu saja berkaitan dengan isu-isu yang paling akhir, tetapi mungkin yang akan banyak dibicarakan mengenai RUU Pilkada mengenai pemilihan ketua DPR,' kata Jokowi.


Jokowi secara tegas menolak usulan penghapusan Pilkada langsung dan RUU Pilkada. Sama dengan Jokowi, sikap PDIP di DPR pun juga menolak penghapusan Pilkada langsung dalam RUU Pilkada yang akan disahkan pada 25 September mendatang.


Dengan waktu yang singkat itu, menurut Jokowi, pihaknya harus segera menentukan langkah dan strategi menghadapi dinamika politik ke depan. 'Ya makanya ini akan dibahas, karena ini kan waktu-waktu yang pendek,' katanya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Saturday, September 13, 2014

Presiden Terpilih di Solo, Nonton SIPA hingga Jahit 5 Stel Baju ...


, Presiden terpilih Joko Widodo menyempatkan diri untuk membuat pakaian di penjahit langanannya Suparto Arjuno di kampung Cinderojo RT 001/RW005, Gilingan, Banjarsari, Solo. (Sunaryo HB/JIBI/Solopos)


Solopos.com, SOLO- Selama dua hari terakhir sejak Jumat (12/9/2014) malam presiden terpilih Jokowi mengunjungi kota kelahirannya di Solo. Hingga Sabtu (13/9/2014) serangkaian agenda Jokowi dilangsungkan. Tak hanya Solo, Karanganyar pun dikunjungi. Salah satu yang menarik, Sabtu, Jokowi menjahitkan 5 stela baju dan celana Rp1.375.000.


Jumat malam lalu, Jokowi juga menyaksikan Solo International Performing Arts (SIPA) 2014. Jl. Jenderal Sudirman, Solo mendadak tidak boleh dilewati kendaraan, Jumat (12/9) malam.


Sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di ruas jalan tersebut. Tidak berselang lama kemudian, dua polisi dengan menggunakan sepeda motor gede melintas dengan kencang disusul dengan dua mobil polisi dan Mercy hitam B 1372 RFS. Mercy yang ditumpangi Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi berhenti di Benteng Vastenburg.


Pasangan Presiden RI terpilih itu ditemani dua anak mereka, Kahyang Ayu dan Kaisang Pangarep.


Sebelumnya Jokowi terlebih dahulu singgah di kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari. Ia kemudian bertolak untuk menonton SIPA ditemani istrinya, Iriana Joko Widodo.


Ketika tiba Jokowi disambut oleh Wakil Walikota Solo, Ahmad Purnomo, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo, Eny Tyasni Suzana.


Menurut Jokowi, SIPA merupakan pertunjukan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Karena pertunjukan tersebut dapat mengangkat hubungan kebudayaan. 'SIPA merupakan sebuah Diplomasi Budaya yang sudah digelar Solo sejak enam tahun yang lalu. Ada sebuah hubungan antar kota dengan kota, negara dengan negara, bahkan rakyat dengan rakyat' ujarnya kepada wartawan, Jumat.


Saat memasuki area SIPA presiden terpilih tersebut langsung mendapat sambutan riuh dari penonton yang hadir, ia pun sempat melambaikan tangan untuk menyapa masyarakat Kota Bengawan yang datang.


Saat masuk Jokowi langsung disuguhi delegasi ke-4 dari Riau, dilanjut dengan delegasi ke-5 dari filipina, dan delegasi ke-6 dari kepulauan seribu.


Jahit Baju Sementara itu, Sabtu siang, Presiden terpilih Joko Widodo menyempatkan diri untuk membuat pakaian di penjahit langanannya Suparto Arjuno di kampung Cinderojo RT 001/RW005, Gilingan, Banjarsari, Solo.


Jokowi memesan lima potong baju putih dengan harga Rp125.000 per potong dan lima potong celana hitam dengan harga Rp150.000,- per potong. Jika dijumlah maka satu stel baju dan celana tersebut senilai Rp275.000. Lima stel baju dan celana senilai Rp1.375.000.


Entities Related Keywords authors 0 Name: Rini Yustiningsih Url: http://ift.tt/1r1x9vk Media Images 0

Jokowi Umumkan Susunan Kabinet Pertengahan September


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).


SOLO, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden terpilih Joko Widodo menjanjikan akan mengumumkan formasi kabinet pemerintahannya pada pertengan September 2014. Saat ini, siapa orang-orangnya masih dalam pembahasan.'Nanti tanggal 15 atau pertengahan September akan saya sampaikan. Ini belum waktunya,' katanya saat berkunjung ke kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Solo, Sabtu (13/9/2014). Jokowi memastikan bahwa orang-orang yang akan membantunya memerintah Indonesia berasal dari profesional. Setiap malam, kata dia, terus dibahas dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.Jokowi menolak untuk membocorkan apakah dalam kabinetnya akan ada posisi wakil menteri. Jokowi-JK sebelumnya meminta kepada Tim Transisi Jokowi-JK untuk mendalami opsi format 34 menteri. Dalam format tersebut terdapat 19 kementerian akan dipertahankan dan ada enam kementrian hasil dari penggabungan.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Fadli Zon Ingatkan Jokowi




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum memiliki banyak prestasi.


Menurut Fadli, prestasi Jokowi-Ahok dalam membersihkan waduk, semisal Waduk Ria Rio, atau menata lalu lintas adalah tugas dan mereka mendapatkan gaji.


'Masih banyak pekerjaan rumah. Kalau dia bersihkan waduk, itu namanya tugas. Sekarang banjir, macet. Memangnya sudah selesai,' ujar Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).


Fadli mengingatkan, jangan sampai setelah Waduk Ria Rio bersih, kemudian bermunculan apartemen mewar di sekitarnya.


Itu belum lagi proyek reklamasi yang rawan korupsi mengingat harga tanahnya tinggi.


'Jangan sok-sokan lah ibaratnya gitu. Yang mereka lakukan itu tugas bukan prestasi,' tukas Fadli.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Ukur Baju, Jokowi Ketahuan Tambah Gemuk


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.COM/ M Wismabrata Jokowi saat bertemu warga Solo di Cinderejo Lor, sabtu (13/9/2014)/


SOLO, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai sosok bertubuh kurus. Ternyata kesibukannya yang padat, baik sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun persiapannya menjadi presiden RI, tidak membuatnya semakin kurus.Ketika mengukur baju di penjahit langganannya di Kampung Cinderejo Lor, Gilingang, Solo, Sabtu (13/9/2014), baru ketahuan bila ukuran lingkar pinggangnya bertambah dua sentimeter.'Saya sudah hafal ukurannya,wong dari dulu langganan, tapi pas diukur tadi lingkar pinggangnya beda, 82. Dulu cuma 80,' kata Suparto, pemilik Arjuna Tailor.Suparto menambahkan dia juga yang mendapat pesanan dari Jokowi untuk membuat baju kotak kotak yang selama kampanye gubernur dan presiden. Dan kali ini dirinya mendapat pesanan membuatkan kemeja putih dan celana warna hitam, masing-masing 10 potong. 'Tadi pesan 10 baju dan 10 celana,'kata Suparto. Jokowi sendiri mengaku senang dengan hasil jahitan teman dekatnya tersebut. Selain jahitannya halus, harganya juga murah. 'Pak Parto sudah lama jadi langganan saya, saya pesan 10 baju dan 10 celana,' kata Jokowi. Untuk harga baju Suparto mematok harga Rp 125.000 dan celana Rp 150.000. 'Seminggu jadi, dan langsung saya antar ke sumber, rumah Pak Jokowi,' kata Suparto. Seperti diketaui, Jokowi mengunjungi kampung di masa kecilnya di Cinderejo dan bertemu dengan beberapa selama Jokowi tinggal di kampung tersebut. Jokowi tinggal hingga umur 11 tahun dan terpaksa pindah karena digusur.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi dan Kaus Kaki Bolong


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla akan memimpin mulai 20 Oktober nanti.


Jauh hari sebelum itu, pemenang Pilpres 2014 ini telah membentuk Tim Transisi mempersiapkan bangun kabinet pemerintahan lima tahun ke depan. Inilah orang-orang 'berjasa' yang berpeluang menjadi pembantu di pemerintahan Jokowi - JK.


Ketika masih aktif di TNI, Tubagus Hasanuddin mendapat kesempatan menimba ilmu di Sorbonne University, Perancis. Suatu ketika, ia bertemu Presiden Perancis, Francois Mitterand. Pertemuan tak sengaja tersebut sangat berkesan.


'Waktu itu, dia jalan ke dalam mal dan hanya dikawal dua orang staf. Saya lihat dia pakai kaus dengan jas yang lusuh. Saya langsung nyelonong dan salaman. Saat itu, saya lihat kaus kakinya bolong-bolong,' ujar purnawirawan jenderal bintang dua TNI yang akrab disapa Pak TB itu.


'Jadi, betapa sederhananya dia, padahal Perancis negara yang kaya dan besar,' imbuhnya. Sekian tahun kemudian, TB menemukan kesederhanaan tersebut pada Joko Widodo atau Jokowi.


'Sudah saatnya Indonesia mempunyai pemimpin seperti Mitterand, yang tidak perlu diiring-iring (dikawal) ke sana ke mari. Tidak dikultuskan tetapi menjadikan dirinya sebagai masyarakat, berpikir untuk masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan menjadi bagian dari masyarakat,' katanya.


'Jujur, saya melihat sosok itu ada pada Jokowi,' kata mantan Sekretaris Militer ini lagi.


TB mengenal Jokowi sebagai Wali Kota Solo yang dipilih oleh PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur DKI. Setelah Megawati menunjuk Jokowi sebagai cagub DKI, TB dan beberapa anggota tim sukses PDIP bolak-balik Jakarta-Solo untuk rapat bersama Jokowi.


Menurut TB, yang kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR, tak ada perubahan pada Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI.


'Beliau pribadi yang sederhana dan tidak macam-macam. Ala kadarnya lah. Jadi, hidupnya, apa yang dipakai, apa yang diucapkan, yah... seperti itu adanya. Itu yang membuat saya salut terhadap dia,' imbuh Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP itu.


TB mendapat kesan Jokowi senang pemikiran-pemikiran praktis. Saat kampanye pilpres, Jokowi juga tidak mengeluh bila diminta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan relawan.


'Dia berpakaian biasa, cara ngomong, makan, dan cara menyapanya tidak berubah. Saat saya mendampinginya kampanye di Jawa Barat, saat lihat dia tidak berubah, tetap saja makan di pinggir jalan,' kata TB.


'Dia cuek. Baju batik digulung, makan pakai tangan engga cuci dulu, selesai makan baru cuci tangan. Kalau dicegat relawan juga tidak marah, padahal saya sudah cemberut. Orangnya ikhlas,' ungkap Wakil Ketua Umum Dulur Cirebonan itu.


TB mengaku tidak melihat sisi negatif Jokowi. 'Bukannya saya mengkultuskan dia, tapi sampai hari ini saya belum menemukan sisi negatifnya,' ujarnya.


TB kembali mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk Jokowi. 'Banyak orang bertanya, kenapa TB all out mendukung Jokowi saat pilkada dan pilpres. Apa berharap sesuatu?' ujar TB. 'Demi Allah enggak,' katanya.


Tb Hasanuddin disebut-sebut bakal mengisi posisi di kabinet pemerintahan Jokowi- JK. Pada rapat kerja Komisi I DPR dan TNI, Selasa (10/9), seorang anggota DPR menggoda TB Hasanuddin di depan para petinggi TNI. 'Ini nih Pak Menhan kita nanti,' ujarnya.


TB hanya tersenyum untuk menanggapi guyonan tersebut. Ketika berjalan di lorong ruang rapat Komisi I, sejumlah awak media juga menggodanya. 'Pak Menhan, Pak Menhan, apa kabar?' sapa wartawan. TB pun hanya tersenyum.


TB mengaku ikhlas membantu pemenangan Jokowi di Pilkada DKI serta Pilpres 2014. 'Itu perintah partai,' katanya.


TB mengaku dipanggil secara khusus oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk diberi amanat agar membantu Jokowi.


'Menjelang pilkada DKI, Ibu Mega minta, 'tolong menangkan Jokowi di Jakarta'. Lalu dipanggil khusus juga pada saat menjelang pilpres. Sebagai prajurit partai, saya mengikuti perintah, saya biasa diperintah, melaksanakan perintah,' tuturnya.


'Saya beserta jajaran teman-teman di PDI Perjuangaan itu berjuang mati-matian. Die hard lah. Semua kami kerahkan. Tenaga, pikiran, bahkan, mungkin juga dana dan sebagainya. Semua itu hanya satu (motifnya), melaksanakan perintah harian Ketua Umum dan menetapkan Jokowi sebagai presiden ke-7. Selesai,' kata TB.


Ia dan rekan-rekan separtainya melaksanakan tugas tersebut tanpa motif tertentu, termasuk motif mendapatkan jabatan menteri. 'Kami tidak ada motif lain. Kami ikhlas, tulus. Itu tugas kami, tugas kader,' ujarnya.


Secara pribadi, TB juga menaruh asa pada Jokowi. Ia berharap mampu menuntaskan dua agenda besar reformasi yakni pemberantasan korupsi dan kesejahteraan rakyat.


Menurutnya, penuntasan kedua agenda reformasi itu membutuhkan pemimpin baru mempunyai keberanian serta bisa membuat gebrakan. (Tribunnews/Abdul Qodir/Ferdinand Waskita)


Nama; Tubagus HasanuddinLahir: Majalengka, 8 September 1952Pendidikan: STIE Pasundan Bandung Akademi Militer lulus 1974


Karier:Wakil Ketua Komisi I DPR 2009-2014 Ketua DPD Jawa Barat PDIPWakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Sekretaris Militer Ka Staf Garnisun Kodam JayaAjudan Presiden BJ HabibieAjudan Wapres Tri Sutrisno


Penghargaan: Bintang Kartika Eka Paksi PratamaSanti Dharma Garuda XISatya Lencana Dwija SisthaSatya Lencana Kesetiaan 24 TahunSatya Lencana Penugasan PBBSatya Lencana Wira Karya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0