Kabar Jokowi
Tuesday, September 2, 2014

PAN Berpotensi Gabung ke Jokowi, Ini Kata JK


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM Images/KRISTIANTO PURNOMO




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potensi bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintahan Jokowi-JK cukup terbuka. Hal tersebut usai adanya pertemuan Hatta Rajasa dengan Ketua Partai NasDem Surya Paloh Senin malam kemarin.


Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) tidak menampik apapun ketika ditanya apakah setuju Hatta Rajasa bergabung ke koalisi pemerintahannya.


'Nanti kita bicarakan bersama,' ujar JK kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2014).


Namun, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengaku belum membuka komunikasi dengan Hatta Rajasa pascakemenangan Jokowi - JK di pemilihan presiden (pilpres) 2014.


JK juga mengaku belum diberitahu soal pertemuan Hatta Rajasa-Surya Paloh tersebut,'Belum-belum,' ujarnya.


Hatta pada pilpres 2014 lalu merupakan Calon Wakil Presiden dari capres nomor urut satu Prabowo Subianto. Usai kemenangan Jokowi - JK, Hatta pun mulai jarang terlihat bersama Prabowo.


Belakangan Jokowi membeberkan bahwa dua partai yang masih mungkin bergabung ke kubu Jokowi - JK adalah PAN dan Partai Demokrat, namun sejumlah petinggi kedua partai menyangkal hal tersebut.


Hatta kembali terlihat menghadiri pertemuan dengan Surya Paloh dan Jokowi malam tadi di kediaman Surya Paloh, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun demikian Hatta tidak berhasil di wawancarai terkait pertemuan tersebut.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Memimpikan Kabinet Jokowi

KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - MIMPI kolektif rakyat Indonesia mendambakan sosok kabinet yang amanah, efektif, dan melayani publik setiap pergantian pemerintahan tidak pernah surut. Khayalan bawah sadar tersebut merupakan energi yang kalau dikelola dengan bijak sangat potensial menjadi kekuatan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Mimpi bersama tersebut semakin melambung sejalan dengan tingkat partisipasi publik dalam proses politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin indah mimpi rakyat.


Meskipun demikian, tidak jarang mimpi buyar karena mimpi rakyat dapat berbeda, bahkan sering berlawanan dengan mimpi elite politik. Mimpi para elite biasanya dirangsang oleh birahi kuasa, maka hanya merupakan pelampiasan hasrat dan naluri instingtualnya. Mimpi bersama tidak menjamin memimpikan tentang hal yang sama.


Masih segar ingatan publik, sekitar lima tahun lalu, kemenangan telak Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam Pemilu Presiden 2009 melambungkan mimpi kolektif publik mendapatkan kabinet yang ideal. Ruang publik gaduh mereka-reka tim impian (dream team) yang akan lahir dari rahim pemerintahan yang secara numerik didukung 60 persen pemilih dan parlemen hampir 75 persen.


Pada awalnya, kabinet diapresiasi masyarakat. Meskipun mengakomodasi ketua umum atau pengurus partai politik, tim ekonomi dianggap sangat baik. Publik melanjutkan mimpinya agar kabinet segera menyusun kebijakan yang membebaskan rakyat dari segala kekurangan.


Namun, harapan buyar karena pemerintahan SBY-Boediono segera disandera parlemen dengan isu Bank Century dan kasus korupsi Hambalang sampai akhir pemerintahannya. Demikian pula pergantian menteri beberapa tahun lalu hanya ramai di panggung politik serta sarat dengan emosi, sensasi, dan nuansa melodramatik, tetapi jauh dari substansi.



KUM J Kristiadi


Terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 membangkitkan kembali mimpi kolektif rakyat agar kabinet terdiri atas sosok-sosok yang benar-benar memenuhi harapan publik. Ekspektasi semakin menggelora karena Jokowi beberapa kali dengan lantang menyatakan bahwa dirinya hanya akan tunduk kepada konstitusi dan rakyat. Ia juga menegaskan, penyusunan kabinet dilakukan 'tanpa syarat'; tidak membicarakan jatah kursi menteri, bahkan untuk parpol pendukung.


Namun, hal itu tidak menafikan mengakomodasi interes subyektif parpol dan berbagai kelompok kepentingan mengingat politik adalah medan pertarungan kepentingan. Namun, bobot kepentingan subyektif dan pragmatis harus tidak boleh lebih besar dan takluk kepada kepentingan umum.


Komitmen politik Jokowi bergayung sambut dengan Jusuf Kalla. Mereka bertekad bulat melawan transaksi politik yang telah memorakporandakan tatanan kekuasaan yang membuyarkan ekspektasi publik. Hal itu membuat wacana publik tentang kabinet mulai bergeser, tidak lagi didominasi nama orang, tetapi berfokus kepada desain kabinet yang efisien dan agenda Jokowi-JK lima tahun ke depan untuk merealisasikan janji-janji politiknya.


Urgensi melakukan perampingan kabinet adalah agenda yang sangat penting. Mengingat semakin tambunnya birokrasi dan sulitnya koordinasi di kementerian, lemahnya koordinasi antara kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga non-struktural, menjadikan kerja birokrasi sangat lamban.


Namun, mengingat terbatasnya waktu, kalau dilakukan sekarang sekaligus, dikhawatirkan akan menguras energi, dana, dan waktu karena komplikasi dan tali-temalinya restrukturisasi pemerintahan. Sebaiknya desain kabinet dilakukan dalam kerangka besar bangunan politik yang memadukan berbagai paradoks, antara bentuk negara kesatuan dan otonomi daerah, sistem presidensial dengan multipartai, serta pemilihan umum sistem proporsional dengan sistem distrik; menjadi satu kesatuan yang utuh. Perampingan tanpa persiapan yang matang dikhawatirkan akan mengakibatkan reperkusi yang menghambat jalannya roda pemerintahan.


Sementara itu, sosok menteri era Jokowi-JK harus figur yang kompeten dan pembelajar cepat. Mereka juga harus mampu menyangkal diri dan berdaulat atas dirinya (self-denial) agar dapat bekerja sangat keras untuk rakyat. Syarat lain, mereka harus mempunyai jiwa dan semangat petarung yang tidak kenal menyerah karena harus melawan mafia yang mengepung para pengambil keputusan politik, seperti mafia minyak, mafia tanah, dan mafia peradilan.


Para mafioso akan menggunakan segala cara, mulai dari yang cerdik sampai yang licik, untuk menjarah sumber kekayaan negara. Kabinet Jokowi-JK harus mampu membongkar episentrum berbagai mafia dan memutus mata rantainya yang menggurita di lingkungan pemutus politik, penyusun, serta pelaksana teknis kebijakan mulai dari hulu sampai hilir.


Pagar agar para menteri Jokowi-JK aman dari godaan kekuasaan, jangan sekadar melakukan seremoni penandatanganan pakta integritas. Mengandalkan komitmen pribadi hanya akan menuai kemustahilan. Bahkan, produk yang disusun oleh politisi di MPR tahun 2001, dalam bentuk Tap MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; meskipun isinya sarat dengan nilai luhur, perilaku pejabat negara masih jauh dari harapan masyarakat.


Senjata ampuh melawan penyalahgunaan kekuasaan adalah transparansi. Publik harus diberikan akses seluas-luasnya tentang penyusunan kebijakan publik. Pengalaman Jokowi menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta dapat dijadikan modal dalam melakukan transparansi di tingkat nasional.


J Kristiadi Peneliti Senior CSIS Entities Related Keywords Authors Media Images 0

SBY Bertemu Prabowo, Boediono dengan Tim Jokowi

Selasa, 02 September 2014 | 08:39 WIB



Presiden SBY bersama Wakil Presiden Boediono saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Subekti


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Ada dua agenda politik menarik yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono secara terpisah pada hari ini. SBY akan menemui pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, di rumah pribadinya di Puri Cikeas. (Baca: SBY Akan Temui Prabowo-Hatta Soal Koalisi DPR)Pertemuan ini dikabarkan akan membahas kelanjutan dari Koalisi Merah Putih, yang saat ini menguasai mayoritas kursi di DPR. Ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Jika SBY melanjutkan koalisi ini, maka posisi tawar-menawar koalisi terhadap pemerintahan baru menjadi dominan. 'Kami berposisi sebagai penyeimbang pemerintahan,' kata Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, belum lama ini.Lingkaran Survei Indonesia, baru-baru ini meluncurkan hasil survei yang membahas hal ini. Menurut hasil survei ini, presiden terpilih, Jokowi, berpotensi menjadi lame-duck president atau presiden yang kurang berkuasa karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas atas program kerjanya.Sedangkan dalam pertemuan terpisah, Wapres Boediono bakal menjamu Tim Transisi bentukan presiden terpilih, Jokowi. Pertemuan ini diagendakan sebagai lanjutan dari pertemuan Jokowi dan SBY di Bali pada pekan lalu.Agenda yang dibahas adalah sejumlah isu mengenai program pembangunan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Salah satu isu krusial yang bakal menarik perhatian publik adalah kebijakan Jokowi terhadap rencana kenaikan harga BBM.'Pertemuan membahas program bantalan sosial yang terkait penanggulangan kemiskinan. Masalah ini selama ini berada langsung di bawah koordinasi wapres,' kata Wakil Ketua Tim Transisi Andi Widjajanto di kantor Transisi, kemarin. (Baca: Temui Boediono, Ini yang Akan Dibahas Tim Transisi)Pada pertemuan dengan SBY di Bali kemarin, Jokowi sempat mengungkapkan permintaan agar harga BBM bisa dinaikkan oleh pemerintahan SBY sebelum pemerintahan baru mulai bekerja. Namun SBY berpendapat langkah itu belum tepat dilakukan karena akan membebani keuangan masyarakat. Jokowi akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.BERBAGAI SUMBER | BUDI RIZA Berita Terpopuler:Curhat Jokowi: Dari Sinting, Ihram dan PrabowoManfaat Caci Maki Florence 'Ratu SPBU' 3 Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh Ini AKBP Idha, Perwira yang Ditangkap di MalaysiaFoto Bugil Jennifer Lawrence Beredar di Internet


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Monday, September 1, 2014

Pemerintahan Jokowi


AFP PHOTO / BAY ISMOYO Pengendara motor melewati SPBU yang memasang tanda berisikan 'BBM bersubsidi habis' di Jakarta, Selasa (26/8/2014). Kelangkaan BBM mulai muncul di beberapa daerah menyusul wacana kenaikan harga BBM karena komsumsi BBM melebihi batas maksimal 46 juta kiloliter.


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Tim Transisi mengaku telah melakukan simulasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah resmi menjabat presiden dan wakil presiden. Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan terjadi pada Desember 2014 hingga Januari 2015. Menurut Andi, selama kurun waktu tersebut inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan.'Alternatifnya tidak Desember dan Januari. Sebab inflasi dalam kondisi tinggi, itu puncak belanja (masyarakat) dan bersamaan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru,' kata Andi, Senin (1/9/2014), di Kantor Transisi, Jakarta. Menurut Andi, seandainya pemerintah mengambil opsi mengurangi subsidi BBM, hal itu akan dilaksanakan pada bulan November 2014 atau justru setelah Januari 2015. Opsi tersebut memungkinkan karena inflasi yang tak begitu tinggi. Namun, Andi tak menyebut berapa prediksi kenaikan angka inflasi tersebut. Terkait simulasi yang dilaksanakan, ia menjelaskan, meliputi rencana waktu kenaikan harga serta berapa besaran kenaikan yang akan diterapkan. Andi mengungkapkan, untuk simulasi waktu ada dua opsi, yaitu apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menaikkan harga BBM, akan dilanjutkan pemerintahan Jokowi-JK. Opsi kedua, kata dia, apabila SBY tak menaikkan harga BBM dan Jokowi-JK lah yang akan menaikkan harga BBM tersebut. 'Simulasi (besaran) dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 dan Rp 3.000,' katanya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Henry Chan Pemerintahan Jokowi

Jokowi Beri Sinyal Kenaikan BBM, Ini Tanggapan DPR

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat resmi menjabat sebagai Presiden. Namun hingga kini tim transisi pemerintahan Jokowi belum membeberkan kisaran harga BBM nanti.Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan berpendapat bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya telah memahami jika harga BBM primadona tersebut sudah tidak rasional. Dan menurutnya kenaikan harga BBM dirasa memang jalan yang tepat untuk dilakukan.'Kita kan enggak bisa pertaruhkan. Semua cara kita lakukan karena energi ini akan hadapi krisis energi yang besar,' ujarnya, Senin (1/9/2014).Meskipun begitu, dirinya menilai pemerintah baru perlu mengantisipasi dampak inflasi dari kenaikan tersebut agar kenaikan BBM tidak terlalu membebani. Selain itu pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran untuk program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). 'Ya kita konsisten juga jaga pengendalian dan sediakan alokasi, kalau habis pemerintah berikut harus tambah kuota BBM sampai selesai dan sediakan BBM dengan harga yang lebih baik yang disesuaikan,' lanjut dia.Menurut hitungannya, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp2 ribu per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp96 triliun dari beban subsidi tersebut. 'Kan uang itu kalau umpama naikan Rp2.000 bisa dapat Rp96 triliun, bisa dikasih ke masyarakat bawah. Memang akan ada inflasi, tapi bisa tertutup untuk masyarakat bawah dengan bantuan dalam bentuk apalah,' imbuhnya. (rzk)


Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM Apps di Android Anda.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi Dibilang Sinting, 'Gol Bunuh Diri' Prabowo, sampai Kain Ihram

Senin, 01 September 2014 | 08:23 WIB



Joko Widodo atau Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Surabaya - Presiden terpilih Joko Widodo mengenang masa-masa kampanye pada pemilihan umum presiden. Dalam acara Muktamar PKB di Surabaya, Ahad, 31 Agustus 2014, Jokowi bicara tentang dirinya yang dibilang sinting, gol bunuh diri kubu Prabowo, dan kain ihram saat umrah.Jokowi mengaku senang sekali saat ada politikus yang menyebutnya sinting dalam kaitan dengan rencana penetapan hari santri nasional. Ide penetapan hari santri ini mencuat saat Jokowi mengunjungi Pondok Pesantren Babussalam asuhan Gus Thoriq di Kabupaten Malang. 'Orang-orang usul ada Hari Santri Nasional. Saya sampaikan, akan kami perjuangkan,' kata Jokowi. (Baca: Jokowi Terganggu Ejekan 'Sinting' Fahri Hamzah)Gara-gara usul itu, Jokowi disinggung dalam cuitan politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, di Twitter. 'Ada yang nge-tweet: Jokowi itu sinting. Ya, saya seneng banget,' kata Jokowi disambut tawa. Alasannya, sejak dia dibilang sinting, survei menunjukkan potensi perolehan suara Jokowi melejit sampai 3 juta suara. (Baca: Kubu Jokowi: Fahri Hamzah Lukai 3,7 Juta Santri)Jokowi juga mengaku didatangi banyak konsultan survei. Padahal, saat itu adalah masa tenang kampanye. Jokowi lantas memilih pergi umrah untuk menenangkan diri. Di Tanah Suci, Jokowi mengatakan, fitnah masih menerpanya. 'Orang pakai kain ihram saja dipermasalahkan. Katanya terbalik, padahal kan, tidak,' ujarnya. (Baca: Jelang Pencoblosan, Jokowi Umrah, JK Mudik)Seusai debat terakhir calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu, 5 Juli 2014, Jokowi mengatakan, dia ingat betul pujian dari masyarakat. Menurut Jokowi, warga kampung melontarkan kekagumannya terhadap Jusuf Kalla yang terlihat pintar. 'Saya bilang, itu bukan kelihatan pinter, tapi karena yang di sana (kubu Prabowo) banyak 'gol bunuh diri'. Kalau nggak gitu, kami enggak kelihatan pinternya,' ujar Jokowi. (Baca: JK: Prabowo Kalah karena Gol Bunuh Diri)Gol bunuh diri yang dimaksud Jokowi adalah cuitan politikus PKS, Fahri Hamzah, ihwal hari santri dan pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden Hatta Rajasa tentang Kalpataru yang ternyata keliru.ARTIKA RACHMI FARMITATopik terhangat:Koalisi Jokowi-JK | Siapa Ketua DPR | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM SubsidiBerita terpopuler lainnya:Tommy Soeharto: Jangan Sok Pintar Soal Subsidi BBM Pilot Garuda Indonesia Meninggal di Pesawat Perwira Polisi Tertangkap Bawa Narkoba di Malaysia


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi dan Hatta Rajasa Bertemu di Rumah Surya Paloh


http://ift.tt/1mauKsK AKUNTONO Hatta Rajasa (berbaju gelap, berdiri di belakang) tampak di teras rumah Surya Paloh, di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Senin (1/9/2014) malam. Mengetahui kehadiran wartawan, Hatta berbalik masuk kembali ke dalam rumah. Seorang juru kamera stasiun televisi swasta sempat merekam kehadiran Hatta di teras rumah itu.


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan calon wakil presiden yang menjadi rivalnya, Hatta Rajasa, di kediaman Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, di Jalan Permata Berlian, R 20, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014) malam. Pertemuan ini digelar secara tertutup. Jokowi, yang terlihat mengenakan kemeja berwarna putih, pergi meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.20 WIB. Ia didampingi Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto yang mengenakan batik berwarna gelap. Keduanya pergi dengan satu mobil yang sama, Mercy berwarna hitam dengan nomor polisi B 1190 RFS. Mobil tersebut kini terparkir di halaman rumah Surya Paloh.Agenda pertemuan ini sempat ditutup-tutupi oleh Pasukan Pengamanan Presiden. Para pewarta dilarang mengikuti iring-iringan mobil presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut. Mengenai Hatta, belum diperoleh konfirmasi terkait kehadirannya malam ini, sebelum Tim Transisi menemui Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014) besok.Saat hendak dikonfirmasi terkait pertemuan ini, Hasto tak menjawab sambungan telepon. Kehadiran Hatta diketahui tanpa sengaja. Sekitar pukul 20.30 WIB, mantan Menko Perekonomian itu sempat keluar dan berdiri di halaman rumah Surya Paloh. Namun, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu langsung kembali ke dalam saat mengetahui banyak pewarta yang menunggu di luar rumah. Kehadiran Hatta sempat terekam kamera salah satu media televisi swasta.Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella membenarkan adanya pertemuan tersebut. Rio mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan persepsi antara keduanya. Baca: Jokowi Bertemu Hatta di Rumah Surya Paloh untuk Samakan Persepsi.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Saturday, August 30, 2014

Profesional dan Paranormal Diusulkan Masuk Kabinet Jokowi




TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Sejumlah nama bakal kandidat calon menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK, mulai diusulkan. Baik baik dari kalangan politisi, profesional, bahkan dari kalangan paranormal.


Center for Local Government Reform (CELGOR), Jaringan Orang Kreatif untuk Reformasi Indonesia (JOKER Indonesia) dan Guru Sahabat Jokowi mengusulkan beberapa nama.


Diantar nama yang diusulkan antara lain; Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Putri Ketua Umum DPP PDIP ini diusulkan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).


'Kita usulkan nama Mbak Puan, Suryo dan Mbah Roso. Mereka cukup pengalaman di bidangnya masing-masing,' kata Koordinator Joker, Budi Mulyawan Sabtu (30/8/2014).


Dari kalangan profesional, muncul nama RM Suryo Atmanto, sebagai calon kandidat Menteri ‎Informasi dan Komunikasi. Suryo adalah lulusan University of Berkley, Michigan, Amerika Serikat.


Sebelumnya pernah bekerja di Astra Graphia, Zyrex, Wearness dan mengelola sejumlah lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren.


Nama Imam Suroso, salah seorang paranormal juga muncul. Mbah Roso, diusulkan sebagai Menteri Tenaga Kerja. Mbah Roso adalah lulusan pasca sarjana (S2) Sekolah Tinggi Manajemen Indonesia (IMMI), masih tercatat sebagai anggota Fraksi PDIP di Komisi IX DPR RI, membidangi masalah kesehatan dan tenaga kerja.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Friday, August 29, 2014

Jangan "Suudzon" Pengunduran Diri Jokowi Dihalang


http://ift.tt/1tcAYJJ Sari Aziza Ketua DPD DKI Partai Gerindra yang juga anggota DPRD DKI 2014-2019, Muhammad Taufik.


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Koalisi Merah Putih DPRD DKI Jakarta membantah mereka punya niat menghalang-halangi pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo. Apalagi, surat pengunduran diri Jokowi pun sampai sekarang belum tiba di DPRD.'Jangan berprasangka buruk lah. Kalau sudah duluan berprasangka buruk pasti tidak akan ketemu. Berpikirnya yang lurus saja. Jangan suudzon,' kata anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI, M Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/8/2014).Ketua DPD Gerindra DKI ini pun lalu menjelaskan, sampai sekarang belum ada sama sekali sura pengunduran diri yang dilayangkan Jokowi ke DPRD DKI. Padahal, menurut dia, Jokowi seharusnya sudah mulai mengajukan surat pengunduran diri dari sekarang.'Yang mau mengajukan pengunduran diri kan bukan dewan, tapi Jokowi. Terus ribetnya apa di dewan. kecam Taufik. Jokowi, kata dia, seharusnya sudah mulai mengajukan surat pengunduran diri dari sekarang agar DPRD dapat segera memprosesnya. Terlebih lagi, lanjut Taufik, proses pengunduran diri itu akan dibarengi dengan pidato pertanggungjawaban. 'Dalam Undang-undang 32 tahun 2004, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan,' ujar dia.Jokowi saat ini juga adalah presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014. Status tersebut mengharuskannya mengundurkan diri dari posisi Gubernur DKI Jakarta, sebelum pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi Tak Mungkin Dijegal DPRD DKI

JAKARTA- Pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta belakangan menjadi sorotan. DPRD DKI ditengarai bakal menjegal pengunduran diri Jokowi yang kini terpilih sebagai presiden periode 2014-2019 lantaran politikus PDIP itu tidak mengajukan izin saat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres).Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, meyakini kalau DPRD DKI adalah wakil rakyat yang dipilih, bukan hanya untuk mewakili masyarakat Jakarta, tetapi juga mewakili seluruh Indonesia. Sehingga, akan memuluskan pengunduran diri Jokowi.'Saya rasa mereka tahu persis bahwa terpilihnya pak Jokowi sebagai presiden terpilih adalah putusan rakyat Indonesia, yang biayanya dibiayai oleh anggaran triliunan rupiah. Tidak ada lagi alasan baik secara moral dan politik, secara hukum untuk DPRD tidak menerima pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur DKI,' katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).Menurut Basarah, Jokowi terpilih sebagai presiden karena ia ingin melanjutkan tugas yang lebih besar dan penting. Maka, Jokowi bukan hanya ingin membangun kemajuan Jakarta tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.'Atas pemikiran itu saya yakin DPRD DKI pada saatnya nanti akan memiliki sikap yang sama terhadap pengunduran diri pak Jokowi sebagai Gubernur DKI karena tanggal 20 Oktober yang akan datang beliau akan dilantik,' tukasnya.DPRD bukan hanya harus legowo atas pengunduran diri Jokowi yang terpilih sebagai presiden. 'Jadi, baik dari aspek moral, politik, aspek perundang-undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Jadi, apa dasar yang menolak pengunduran Jokowi. Karena pada nantinya rakyat akan melakukan penolakan terhadap sikap DPRD DKI,' pungkasnya. (ugo)


Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM Apps di Android Anda.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Petinggi Twitter Komentari Cara "Ngobrol" Jokowi


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Sepak terjang presiden terpilih Joko Widodo ketika berkampanye di jagat maya pada masa Pilpres 2014 lalu ternyata mengundang perhatian dari pihak Twitter.Presiden Global Revenue Twitter Adam Bain memandang bahwa tokoh yang akrab disapa sebagai Jokowi itu menggunakan Twitter dengan sangat efektif.'Bukan hanya dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat, melainkan juga untuk menunjukkan semua aspek tentang dirinya, termasuk kecintaan terhadap musik heavy metal,' kata Bain dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/8/2014).



oik yusuf/ kompas.com Presiden Global Revenue Twitter Adam Bain ketika berbicara dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/8/2014)


Jokowi memang dikenal aktif menggelar kampanye lewat Twitter pada masa pilpres lalu dengan tagar #JKW4P. Presiden terpilih yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ini juga memiliki akun Twitter resmi bernama @jokowi_do2. Akun itu diikuti oleh lebih dari 2 juta follower.'Cara dia (Jokowi) berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan Twitter luar biasa sekali,' ujar Bain lagi.


'Masih ada banyak pilpres yang bakal digelar di belahan-belahan dunia lain. Saya rasa para calon presiden lainnya bisa belajar banyak soal kampanye online dari Jokowi dengan memperhatikan bagaimana dia menggunakan Twitter.'Buka kantorBain turut mengumumkan rencana untuk membuka kantor di Indonesia, yang bakal direalisasikan dalam jangka waktu antara tiga dan empat bulan ke depan.Ini adalah kantor keenam Twitter di kawasan Asia Pasifik, menyusul Singapura yang mulai beroperasi tahun lalu. Di wilayah ini, Twitter juga memiliki kantor di Seoul, Tokyo, dan Sydney.'Kami sangat senang bisa berada di Indonesia, dengan membuka kesempatan untuk berhubungan dalam hal bisnis, komunitas entertainment, media, dan yang paling penting dengan orang-orang Indonesia,' kata Bain.Tanpa merinci jumlahnya, Bain mengatakan bahwa pengguna Twitter di Indonesia termasuk yang paling besar di wilayah Asia Pasifik. 'APAC (Asia Pasifik) adalah wilayah yang paling cepat pertumbuhannya di Twitter. Indonesia ada di puncak daftar negara-negara di kawasan itu.'Bain mengatakan bahwa pihaknya masih belum memilih lokasi untuk membangun kantor, demikian pula dengan jumlah orang yang akan terlibat di dalam tim Twitter Indonesia.'Yang jelas, anggota tim bukan hanya dari tim penjualan, melainkan juga riset dan strategi, account management, dan juga business development,' imbuhnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

GLK Pidie Dukung Nezar Patria Masuk Kabinet Jokowi


Serambi Indonesia/M Nazar


TRIBUNNEWS.COM, SIGLI - Elemen sipil yang tergabung di dalam Gerakan Lintas Komunitas (GLK) Pidie mendukung wacana pencalonan Nezar Patria sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Juru bicara GLK Pidie Andi Firdhaus Lancok di Sigli, Kamis (28/8/2014), mengaku dukungan ini menanggapi masuknya Nezar dalam daftar Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dipublis di akun Facebook Jokowi Center.


'Nezar Patria merupakan sosok figur yang layak diberikan dukungan, karena rekam jejak Nezar Patria serta figurnya yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan partai politik,' kata Andi.


Sosok Nezar Patria yang masih muda, bersih, dan telah berbuat untuk bangsa sejak gerakan menumbangkan Orde Baru, sangat sesuai dengan keinginan Presiden-RI terpilih Jokowi untuk menciptakan kabinet bersih dan diterima oleh rakyat.


'Kami rasa tradisi baru yang dilakukan Jokowi yang mempertimbangkan menteri usulan rakyat dalam kabinet patut kita apresiasi. Karena itu kita memberikan dukungan penuh kepada Nezar Patria untuk menjadi menteri,' terang Andi.


Alumnus Mindanau Peace Building Institute (MPI) Filipina ini menambahkan, Nezar adalah putra Aceh dan dipastikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Serambi Mekkah terutama dalam membangun Aceh lebih baik. Nezar juga bisa sebagai jembatan Pemerintah Aceh untuk menciptakan hubungan baik dengan Pemerintah Pusat.


Ia menjelaskan ada delapan poin sebagai alasan GLK mendukung Nezar Patria menjadi kabinet Jokowi-JK. Antara lain, Nezar Patria tercatat sebagai anggota dewan pers. Karya Nezar di bidang politik mendapat penghargaan nasional dan internasional.


Seperti Jounalism For Tolerance Prize yang dilaksanakan Internasional Federation of Journalist (IFJ) d Manila. Berikutnya, memperjuangkan HAM, di mana yang bersangkutan pernah diculik di era pimpinan orde baru.


Kata Andi, Nezar Patria merupakan sosok yang berani membuka mata publik nasional dan internasional terhadap berbagai krisis kemanusiaan di Aceh dengan memperjuangkan melalui tulisannya. 'Jelas sosok Nezar Patria sangat diunggulkan di tingkat nasional dengan prestasi yang berhasil di bidang jurnalis,' kata Andi. (Naz)


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Puan Maharani Bicara Soal Calon Menteri Jokowi


Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK, Puan Maharani (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar dialog dengan Pimpinan Fraksi DPR RI di Jakarta, Selasa (26/8/2014). Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut tengah menggodok nama-nama yang akan menjadi anggota kabinet dalam pemerintahannya kelak. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan belum merekomendasikan calon menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo.


Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengaku hal itu merupakan hak prerogratif Jokowi setelah dilantik menjadi presiden.


'Masih didiskusikan. Pak Jokowi nanti pertengahan September, akan diskusi dengan ketum parpol. Belum tahu juga,' kata Puan di Posko Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).


Puan pun ikut mengomentari wacana Jokowi yang menginginkan menteri melepas atribut partai politik. Menurut Putri Megawati Soekarnoputri itu, orang yang berasal dari partai politik juga memiliki kapabilitas serta potensi memimpin kementerian.


'Jangan kemudian dikotomikan profesional baik, parpol enggak, jadi lucu kan,' imbuhnya.


Sedangkan mengenai perampingan kabinet, Puan menuturkan belanja pegawai dalam APBN tidak berkurang.


'Mau ramping atau tidak, sejumlah manusia di situ kita apakan, tidak bisa bisa hanya dari besar ke kecil dari kecil dibesarin, semuanya itu keputusan strategis, sampai detil,' tutur Puan.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

"Tidak Ada Gunanya Menolak Pengunduran Diri Jokowi"


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan William Yani mengatakan, penolakan terhadap pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak bakalan berpengaruh apa-apa terhadap status Jokowi sebagai presiden terpilih. 'Mengapa? Karena paripurna pengunduran diri Jokowi tidak dalam posisi menyetujui atau menolak,' ujar dia kepada KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/8/2014) siang. 'Artinya apa? Tidak ada gunanya menolak pengunduran diri Jokowi,' sambung William. Willy, sapaan akrab William mencontohkan, paripurna pengunduran Jokowi sebagai orang nomor 1 di Ibu Kota sama seperti ketika seorang menteri mengangkat direktur jenderal di dalam kementeriannya. Presiden sekalipun tak berhak menolak pengangkatan. 'Contoh lainnya, pelantikan DPRD. Dasar kerja kita kan SK Mendagri. Nah, Mendagri enggak bisa nolak pelantikan kami. Ah saya enggak suka, kamu enggak bisa jadi DPRD,' terang dia. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Jakarta Timur tersebut pun menegaskan bahwa rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur lebih bersifat prosedural atau melegalkan Jokowi meletakan jabatannya. Willy tidak ambil pusing bila ada beberapa pihak yang menolak pengunduran diri Jokowi. 'Mereka suruh belajar lagi deh yang benar,' ujar dia. Jokowi, yang mengundurkan diri sebagai gubernur terkait statusnya sebagai presiden terpilih periode 2014-2019, memastikan bahwa surat pengunduran dirinya sebenarnya telah siap. Pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta mesti melalui beberapa tahap. Pertama, Jokowi mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI dengan tembusan ke setiap fraksi serta Kementerian Dalam Negeri. Kedua, DPRD DKI Jakarta membahas pengunduran diri itu di tingkat pimpinan komisi. Jika diterima, DPRD menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan pengunduran diri Jokowi. Paripurna tersebut, DPRD DKI sekaligus menetapkan pengganti Jokowi, yakni sang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depannya diminta untuk menjalankan sikap kerakyatan dengan mengenakan pajak progesif terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan industri ekstraktif.


'Kebijakan ini harus dijalankan oleh Jokowi-JK untuk memaksimalkan pungutan bea keluar dengan mendorong industrilisasi,' ujar Salamuddin Daeng, selaku peneliti ekonomi di Kantor IGJ, Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (29/8/2014) siang.


Jokowi-JK diminta untuk menjalankan pajak progresif guna meningkatkan nilai tambah dan penerimaan pajak negara. Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.


Lebih lanjut Salamuddin mengatakan pungutan bea keluar tahun depan ditargetkan akan terjadi penurunan.


Pada tahun 2014 pungutan bea keluar sebesar Rp, 20,6 triliun yang dan pada tahun 2015 akan ditargetkan menjadi Rp, 14,3 triliun.


'Semestinya bea keluar lebih ditingkatkan sebagai konsekuensi pelaksanaan undang-undang minerba,' kata Salamuddin.


Beberapa upaya seharusnya dilakukan oleh Jokowi-JK. Diantaranya memberlakukan pajak lingkungan terhadap eksploitasi kekayaan alam baik migas, mineral dan batubara.


Pemberlakuan pajak progresif ini dilakukan karena berhubungan langsung dengan kawasan produktif.


Selain itu, Jokowi-JK juga diminta untuk berani mengambil sikap tegas dalam memberantas mafia migas dan mafia pajak yang telah merugikan negara.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Henry Chan JOKOWI
Thursday, August 28, 2014

Tiga Kampus Bantu Bentuk Struktur Kabinet Jokowi


Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla bersama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Ketua Rumah Transisi, Rini Soemarno, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Marwan Jafar menggelar jumpa pers usai rapat bersama di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat bersama Jokowi-JK pertama kalinya di rumah transisi ini beragendakan rapat bersama fraksi-fraksi partai koalisi pendukung, antara lain PDIP, PKB, dan Hanura. TRIBUNNEWS/HERUDIN




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengakui pihaknya melibatkan tiga perguruan tinggi negeri (PTN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam pembentukan struktur kabinet pemerintahan Jokowi-JK.


Ketiga PTN tersebut: Universitas Andalas Lampung, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Airlangga Surabaya. Mereka bekerja di bawah kelompok kerja arsitektur kabinet Tim Transisi Jokowi-JK.


'Tiga kampus itu, secara khusus membantu pokja (arsitektur) kabinet,' kata Andi, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).


Andi menuturkan, semua masukan dari ketiga PTN dan LIPI itu sifatnya hanya untuk memperkaya opsi guna mendapatkan struktur kabinet yang efektif. Hingga kini, semua masukan masih terus dikaji oleh tim transisi.


'Keempat itu satu pokja. Cara kerja pokja tersebut mengkoordinir hasil kajian oleh lembaga dan perguruan tinggi itu. Ada koordinatornya masing-masing yang sudah mengenali Andalas, UGM, Unair dan LIPI sudah melakukan penelitian tentang itu,' ujarnya.


'Mereka sudah dipanggil ke Jakarta dan bicara, lalu mereka memodifikasi revisi seusai dengan perdebatan yang ada, lalu kumpul lagi di Jakarta. Itu sudah dilakukan. Yang terakhir dilakukan pada Sabtu lalu dengan seluruh perguruan tinggi dan LIPI itu,' imbuhnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Menanti Transparansi Tim Transisi Jokowi




TRIBUNNEWS.COM - Tim Transisi yang dibentuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bertugas membantu pasangan ini melewati transisi pemerintahan dengan mulus.


Tim ini terdiri dari lima orang yang dibantu oleh ratusan anggota kelompok kerja (Pokja). Sejak Kantor Transisi diresmikan Jokowi pada 4 Agustus lalu, Tim Transisi langsung bekerja.


Tim melakukan pemetaan masalah dan solusi bersamaan dengan rekrutmen anggota Pokja. Akan tetapi, ada hal-hal yang tak transparan disampaikan oleh tim.


Di antaranya, sumber biaya operasional, jumlah Pokja, figur yang berada dalam pokja, dan proses rekrutmennya tidak pernah disampaikan secara gamblang. Tak ada jawaban lugas saat hal ini ditanyakan.


Tim Transisi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Empat deputi yang membantunya adalah Hasto Kristiyanto yang membidangi kajian APBN, Andi Widjajanto mengkaji struktur kabinet, Akbar Faizal yang fokus pada persoalan infrastruktur, dan Anies Baswedan yang fokus pada program unggulan Jokowi-Jusuf Kalla seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).


Mengenai sumber dana, Jokowi tampak terganggu saat ditanya soal itu. Ia tak menyebutkan dari mana biaya operasional Tim Transisi berasal. Namun, Jokowi memastikan bahwa dana berasal dari sumber yang legal.


'Saya sendiri juga masih kuat (biayai Tim Transisi). Memang biaya ini apa, seperti menggunakan dana besar sekali. Saya tidak senang kamu tiap hari tanyakan soal itu,' kata Jokowi, Kamis (7/8/2014).


Mengenai Pokja, Hasto pernah berjanji akan memberikan informasi detil pada pekan kedua Agustus 2014. Akan tetapi, hingga saat ini, tak pernah ada keterangan lengkap mengenai jumlah Pokja, jumlah anggota, dan rekrutmen anggota Pokja tersebut.


Bahkan, petinggi partai pendukung juga tak pernah diberi tahu secara detil mengenai Pokja tersebut. Tim Transisi pun beberapa kali merombak jumlah Pokja.


Terakhir, jumlah pokja menjadi 22, dengan bidang yang dikaji antara lain seperti infrastruktur, pertanian, APBN, KIS dan KIP, energi, serta lainnya.


Dari 22 pokja tersebut, ada 88 relawan yang dibagi dalam 20 pokja yang ada. Kehadiran para relawan itu diklaim sebagai bukti dilakukannya pengawasan ketat dan transparan dalam mengkaji kabinet dan kebijakan.


Selain 88 relawan, masih ada puluhan anggota Pokja dari latar belakang berbeda. Deputi Transisi Andi Widjajanto menyebut, mereka berasal dari kalangan profesional, aktivis, dan figur lain yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dikaji.


Andi mengatakan, Pokja hanya bertugas melakukan kajian untuk diteruskan pada Tim Transisi dan dilaporkan kepada Jokowi-JK.


Rekrutmen anggota Pokja tidak dilakukan super ketat karena Pokja tak akan dilibatkan saat Tim Transisi berkomunikasi dengan kementerian di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Saat berkoordinasi dengan kementerian, Tim Transisi akan diwakili oleh kepala staf dan deputinya. Tim Transisi baru akan membuka semuanya kepada publik secara transparan setelah masa tugasnya berakhir, yakni pada 15 September 2014.


Langkah ini diambil dengan alasan untuk menjaga fokus Tim Transisi dan Pokja dalam melakukan tugasnya. 'Nanti baru kita sampaikan setelah kita selesai bekerja. Supaya sekarang kita bisa fokus, enggak terganggu komentar-komentar dari pihak yang enggak suka,' kata Andi, Kamis (28/8/2014).


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM


Abror/presidenri.go.id Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum masa jabatannya berakhir. 'Terus terang, tadi malam secara khusus saya minta kepada Pak SBY menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM,' ujar Jokowi di Balaikota, Kamis (28/8/2014) pagi. 'Jawabannya, ya beliau menyampaikan bahwa saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM,' ujar Jokowi. Jokowi menyayangkan langkah SBY tersebut. Sebab, ia merasa anggaran subsidi energi membebani APBN 2015, belum lagi anggaran yang disediakan demi membayar utang luar negeri. Jumlah alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2015 mencapai Rp 433,5 triliun. Adapun jumlah alokasi untuk utang mencapai Rp 154 triliun. 'Sangat membebani,' ujar dia. Jokowi memastikan, harga BBM akan dinaikkan saat dirinya menjabat sebagai presiden seusai 20 Oktober 2014 mendatang. Namun, dia tidak bisa menyebut bulan ke berapa harga BBM bakal dinaikkan.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Tim Transisi Jokowi




TRIBUNNEWS, JAKARTA - Rancangan APBN 2015 dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu materi pembahasan pertemuan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tiga ketua fraksi parpol pengusung di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis (28/8/2014) petang.


Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, Rabu (27/8/2014) kemarin. Jokowi mengakui, Presiden SBY dalam pertemuan itu menolak permintaannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan defisit APBN 2015 karena kondisi dan waktunya kurang tepat.


Terkait hal itu, sebenarnya Tim Transisi Jokowi-JK telah menyiapkan beberapa simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi, mulai Rp 500 hingga Rp 3 ribu per liter dari harga BBM bersubsidi saat ini.


Nantinya, simulasi-simulasi tersebut akan menjadi bahan dalam mencari ruang fiskal APBN 2015 pemerintahan Jokowi-JK. 'Ada beberapa simulasi, mulai dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 sampai Rp 3.000,' kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, di kantornya, Jakarta, Kamis (28/8/2014).


Andi menjelaskan, simulasi besaran kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut disertai simulasi waktu. 'Dengan asumsi, apakah Presiden SBY akan melakukannya (menaikkan harga BBM) atau tidak? Kalau SBY tidak, lalu Jokowi kapan melakukannya, apakah bulan November atau kapan,' ujarnya.


Selain itu, simulasi kenaikan harga BBM bersubdisi hasil kajian Tim Transisi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro, seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.


'Di mana inflasi itu biasanyaa melonjak tinggi pada Desember dan Januari, di mana belanja pemerintah akan melonjak tinggi pada November-Desember, juga mengingat Lebaran tahun depan bulan Juni dan itu mendekati liburan sekolah dan tahun ajaran. Semua simulasi itu sudah dilakukan,' paparnya.


Menurut Andi, terkait simulasi-simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pihaknya juga membuat simulasi untuk pengaturan sisa kuota BBM 2014 hingga dampak ekonomi dan sosial yang akan terjadi.


'Bagaimana pengetatan BBM subsidi dilakukan agar lebih efektif, tidak hanya dilakukan SPBU jalan tol atau SPBU di Jakarta. Dan (kami) secara serius disimulasikan bantalan sosial yang harus disiapkan, karena pasti angka kemiskinan akan bertambah pada saat harga BBM dinaikkan. Simulasi seperti itu sudah dilakukan,' paparnya.


Selanjutnya, Tim Transisi juga akan mengusulkan beberapa langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Jokowi-JK sebelum, sesaat dan sesudah harga BBM itu dinaikkan.


‬Andi menegaskan, dengan adanya simulasi dan usulan kebijakan lanjutan Tim Transisi ini, keputusan kenaikan hingga besaran angka kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sepenuhnya berada di tangan Jokowi. '(Keputusan) Jokowi dengan mendengar nasihat dan saran pokjanya. (Waktunya) efektif masih bisa dipikirkan sampai 20 Oktober karena otoritasnya baru setelah 20 Oktober 2014 (hari pelantikan sebagai Presiden RI 2014-2019,-red),' ujarnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Henry Chan Tim Transisi Jokowi

Ditolak SBY, Jokowi Siap Naikkan Harga BBM

Kamis, 28 Agustus 2014 | 12:09 WIB



Presiden terpilih Jokowi menyalami Presiden Indonesia SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo


Cara terbaik untuk menekan defisit, kata Jokowi, adalah menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, SBY, kata Jokowi, menolak permintaannya. 'Beliau menyampaikan, saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan (harga) BBM,' ujar Jokowi di Balai Kota, Kamis, 28 Agustus 2014. 'Kenapa beliau menolak, tanya beliau,' katanya. (Baca: Karena ditolak, Jokowi mengaku bakal menaikkan harga bahan bakar minyak di era pemerintahannya. 'Saya siap untuk tidak populer,' ujarnya.Subsidi, kata Jokowi, akan dialihkan ke usaha yang produktif. Benih untuk petani, pestisida, dan solar untuk nelayan adalah beberapa kebutuhan yang akan mendapat subsidi. KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan pada Rabu malam, 27 Agustus 2014, di Nusa Dua, Bali. Salah satunya soal kenaikan harga bahan bakar minyak. (Baca: SBY-Jokowi Tak Khusus Bahas Harga BBM Gubernur DKI Jakarta itu meminta Presiden SBY untuk menekan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang diasumsikan sebesar 2,3 persen. Bahkan ia ingin defisit ditekan sekecil-kecilnya. 'Saya maunya sekecil-kecilnya. Teknisnya tanya ke tim transisi,' kata Jokowi. ( Baca: Pasokan Telat, SPBU di Banyuwangi TutupM.S. Hidayat: BBM Lebih Baik Dinaikkan SBY) Jokowi akan mengurangi subsidi BBM. 'Saya kira harus mulai berubah. Jangan sampai konsumtif menggunakan BBM, untuk membeli mobil. Untuk mobil-mobil kita harus mulai mengubah dari sebuah konsumsi menjadi produksi. Itu saja.' Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun. Angka itu lebih besar daripada alokasi dalam APBN Perubahan 2014 yakni Rp 246,5 triliun. Terpopuler: Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MKHatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?Prabowo Ditemani Tokoh Ini Saat Putusan MKDisebut Gila Jabatan, Ahok Mengaku Gila Betulan


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Hari Ini, Jokowi


http://ift.tt/1pdJusf WIDIANTORO Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) saat menggelar konferensi pers di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Dalam kesempatan itu ia menyampaikan 9 Program Nyata Jokowi-JK jika terpilih sebagai presiden.


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan menggelar rapat di Kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat akan diikuti Tim Transisi dan seluruh kelompok kerja di bawahnya. Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan, rapat dijadwalkan pada Kamis sore. Agenda utamanya adalah laporan kerja seluruh pokja dan koordinasi setelah Jokowi bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali. 'Nanti kita laporkan semua ke presiden dan wakil presiden terpilih, semua pokja juga akan memyampaikan kinerjanya,' kata Akbar, di Kantor Transisi, Rabu (27/8/2014) malam.Jika Jokowi-Kalla hadir dalam rapat ini, maka inilah kali pertama Kantor Transisi disambangi presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 secara bersamaan. Selama ini, Kalla belum pernah sekali pun datang ke Kantor Transisi sejak kantor tim itu diresmikan oleh Jokowi pada 4 Agustus lalu.Spekulasi sempat bermunculan mengenai ketidakhadiran Kalla. Namun, Tim Transisi memastikan bahwa timnya tetap solid. Komunikasi antara Jokowi dan Kalla pun disebut tetap berjalan. Sementara itu, usai pertemuan pada Rabu (27/8/2014) malam, di Nusa Dua, Bali, Jokowi dan Presiden SBY sepakat untuk mulai intensif menjalin komunikasi selama proses transisi pemerintahan. Presiden SBY pun membuka pintu bagi tim transisi untuk mulai berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan yang akan ditunjuknya. 'Secara moral saya wajib memberikan bantuan kepada beliau (Jokowi) sepanjang itu dikehendaki. Pertemuan tadi mengukuhkan keperluan sebuah komunikasi berlanjut dan kerja sama yang baik,' kata Presiden SBY di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Henry Chan Hari Ini, JOKOWI

Kiai Kediri Usul Jokowi Rangkul Prabowo

Kamis, 28 Agustus 2014 | 11:49 WIB



Gambar Kombinasi calon presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, 20 Mei 2014 (kiri) dan Joko 'Jokowi' Widodo di Jakarta, 16 Maret 2014. REUTERS/Stringer (kiri) dan Beawiharta


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Kediri - Kiai pendukung Prabowo menyarankan presiden terpilih Joko Widodo membuka komunikasi dengan Prabowo. Hal ini untuk mencairkan kebekuan hubungan di antara mereka agar tak berdampak pada masyarakat bawah. Saran ini disampaikan Kiai Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Kediri, yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Anwar Iskandar sebelumnya juga menggalang dukungan para kiai untuk Prabowo pada pemilihan presiden 9 Juli lalu. Dia menyarankan Jokowi untuk mendatangi Prabowo guna membicarakan langkah-langkah selanjutnya dalam menata pemerintahan ke depan. 'Jangan ada gengsi. Jokowi yang harus datang kepada Prabowo untuk dirangkul,' kata Kiai Anwar kepada Tempo, Kamis, 28 Agustus 2014. (Baca: Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?) Sebagai pihak yang menang, Jokowi secara moral memiliki kewajiban memperbaiki hubungan dengan rivalnya. Bahkan, kalaupun Jokowi cukup keberatan dengan saran itu, setidaknya ada pihak ketiga yang memediasi mereka dan mewakili Jokowi. Kiai Anwar khawatir jika komunikasi politik ini tidak dilakukan, maka akan mengulang preseden buruk hubungan Presiden SBY dengan mantan presiden Megawati. Akibat kerasnya konflik mereka saat pemilihan presiden, Megawati sampai tak pernah mau menginjakkan kaki di Istana Negara dalam berbagai acara. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada psikologis pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. (Baca: Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih) Situasi seperti itu, menurut Kiai Anwar, tidak akan menutup kemungkinan terulang pada massa pendukung Gerindra dan PDIP mendatang. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat mendesak bagi Jokowi untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi yang berasal dari dirinya. 'Jangan mengulang kasusnya Mega dengan SBY,' katanya. Kiai Anwar Iskandar, yang sedang sakit dan menderita patah lengan itu, mengaku prihatin dengan langkah politik yang dilakukan Jokowi. Salah satunya adalah membuat pertemuan khusus dengan SBY di Bali untuk membahas anggaran ke depan. Menurut Kiai Anwar, hal itu seharusnya cukup dilakukan para menteri dengan Tim Transisi. Adapun Jokowi sendiri lebih baik melakukan upaya rekonsiliasi nasional yang jauh lebih penting. (Baca: Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?) Selain memberi nasihat kepada Jokowi, Kiai Anwar juga mengkritik sikap Partai Persatuan Pembangunan yang belum melakukan upaya nyata untuk menyelesaikan konflik internalnya. Posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang berstatus tersangka akan menjadi batu sandungan jika tidak segera dituntaskan. 'Sebelum persoalan internal PPP tuntas, jangan dulu bicara koalisi dengan Jokowi,' katanya.Eks PM Thailand Bebas dari Dakwaan PembunuhanPedagang Bensin Eceran Berebut Premium di KediriBus TransJakarta yang Terbakar Diimpor dari CinaIngin Hidup Enak, Panda Ini Palsukan Kehamilan


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi: Kabinet Merah Putih, bukan Kabinet Koalisi Merah Putih


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Jokowi memberi peluang bagi siapa pun untuk duduk menjadi menteri. Bahkan, ia menjamin posisi kabinet tidak hanya diisi dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2014. Meski belum menyebut nama, Jokowi akan memberi nama pemerintahannya sebagai Kabinet Merah Putih.


Uniknya, nama ini mirip dengan Koalisi Merah Putih yang dibentuk Prabowo Subianto. Hal itu diutarakan Jokowi melalui akun Facebook resmi miliknya. Berikut penjelasan Jokowi terkait Kabinet Merah Putih:KABINET MERAH PUTIHSaya akan mengundang anggota kabinet yang ideologis yang paham bagaimana membuat program taktis dan strategis yang menguntungkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersih dari korupsi, kompeten, dan mempunyai jiwa leadership yang tinggi.


Mereka tidak hanya harus mampu memimpin kementerian, tetapi juga harus mampu meyakinkan anggota dewan dan juga publik tentang perencanaan dan pelaksanaan program. Mereka tidak hanya pejabat pemerintah yang mampu menjalankan program secara teknis, tetapi sekaligus adalah pejabat politik yang trampil mengawal program menurut tata negara Republik Indonesia dan berhadapan dengan semua pemangku kepentingan.Saya akan mengundang putra-putri terbaik bangsa. Bisa jadi mereka berasal dari luar koalisi yang mendukung saya. Ini harus menjadi Kabinet Merah Putih, bukan kabinet koalisi Merah Putih atau kabinet Rakyat. Ini akan menjadi Kabinet Merah Putih bagi seluruh bangsa, tidak hanya bagi sebagian orang yang mendukung saya. Bangsa besar menuntut jiwa besar untuk mengelolanya. Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Wednesday, August 27, 2014

Jokowi Hari Ini Gelar Rapat dengan Pokja Tim Transisi


Warta Kota/henry lopulalan


RUMAH TRANSISI - Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi - JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi - JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan menggelar rapat di Kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).


Rapat akan diikuti Tim Transisi dan seluruh kelompok kerja di bawahnya. Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan, rapat dijadwalkan pada Kamis sore.


Agenda utamanya adalah laporan kerja seluruh pokja dan koordinasi setelah Jokowi bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali.


'Nanti kita laporkan semua ke presiden dan wakil presiden terpilih, semua pokja juga akan memyampaikan kinerjanya,' kata Akbar, di Kantor Transisi, Rabu (27/8/2014) malam.


Jika Jokowi-Kalla hadir dalam rapat ini, maka inilah kali pertama Kantor Transisi disambangi presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 secara bersamaan.


Selama ini, Kalla belum pernah sekali pun datang ke Kantor Transisi sejak kantor tim itu diresmikan oleh Jokowi pada 4 Agustus lalu.


Spekulasi sempat bermunculan mengenai ketidakhadiran Kalla. Namun, Tim Transisi memastikan bahwa timnya tetap solid. Komunikasi antara Jokowi dan Kalla pun disebut tetap berjalan.


Sementara itu, usai pertemuan pada Rabu (27/8/2014) malam, di Nusa Dua, Bali, Jokowi dan Presiden SBY sepakat untuk mulai intensif menjalin komunikasi selama proses transisi pemerintahan.


Presiden SBY pun membuka pintu bagi tim transisi untuk mulai berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan yang akan ditunjuknya.


'Secara moral saya wajib memberikan bantuan kepada beliau (Jokowi) sepanjang itu dikehendaki. Pertemuan tadi mengukuhkan keperluan sebuah komunikasi berlanjut dan kerja sama yang baik,' kata Presiden SBY di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0