Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut terutama memasuki Ramadhan. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013). | WARTA KOTA / ANGGA BHAGYA NUGRAHA
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Penertiban PKL menjadi PR Pemprov DKI Jakarta. Banyaknya masalah membuat Jokowi berhati-hati agar dia tidak dituduh melanggar HAM.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, permasalahan PKL yang ada di jalan sudah memiliki solusi, yaitu dipindahkan ke dalam pasar.
'Kita ini kan mendorong PKL untuk masuk ke kantong, kawasan yang udah ditunjuk, seperti Pasar Minggu, Tanah Abang, dan Jatinegara,' katanya di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).
Namun, menurutnya, setelah pedagang didorong masuk, muncul permasalahan baru. Pasar terlalu penuh dan tidak cukup untuk menampung semua pedagang.
'Contoh di Tanah Abang, PKL-nya banyak banget. Kita dorong, kantongnya tidak cukup, toh? Nah, yang diprioritaskan siapa? Yang ber-KTP DKI, toh? Kalo enggak gitu, nanti dikira melanggar HAM,' tuturnya.
Mengenai PKL yang masih berjualan di trotoar, jalan, dan jalur lambat, dia hanya menyatakan bahwa sebenarnya semua orang sudah tahu kalau berdagang di lokasi-lokasi tersebut dilarang.
'Kalau masih nekat, tinggal tunggu urutan aja. Boleh berdagang, tapi jangan di jalanan,' ujarnya.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Belum ada komentar untuk "Jokowi Tak Mau Dikira Melanggar HAM"
Post a Comment