JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Problem masalah di Jakarta dinilai begitu kompleks. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengatasi problem tersebut diharapkan dapat membantu langkap percepat dan memuluskan program-program dari pemprov DKI Jakarta sendiri.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai, tanpa adanya upaya kerja sama maka program dari Pemprov DKI akan berjalan lambat. Saat ini, lanjutnya, adanya kerja sama seperti pembangunan rumah susun antara Kementerian Perumahan dan Pemprov DKI menjadi upaya penting memuluskan beberapa program dari Pemprov DKI.
'Ini hal yang bagus dan positif, artinya ini menjadi program percepatan mengatasi problem di Jakarta yang sangat tinggi,' kata Yayat, saat dihubungi, Rabu (10/7/2013).
Menurutnya, pembangunan rumah susun bagi warga Jakarta menjadi hal utama karena berkaitan dengan banyak program dari Pemprov DKI Jakarta. Tanpa adanya percepatan seperti kerja sama dengan pemerintah pusat, maka akan menemui kendala.
'Jadi kalau ada program penanggulangan banjir, untuk relokasi warga di bantaran sungai tetapi tidak didudung dengan penyediaan rusun, ya percuma,' ujar Yayat.
Yayat mengatakan, program lain yang berkaitan dengan hal itu yakni kerja sama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan juga Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan dapat membantu Pemprov DKI mengatasi masalah transportasinya. Pembangunan rumah susun tanpa didukung transportasi yang dibenahi secara baik juga akan menjadi masalah baru.
'Kita tidak ingin mengulang kasus di Rusun Marunda, warganya kerja di Muara Angke harus mengeluarkan transport lagi dengan biaya tinggi. Jadi, kalau bangun rumah susun, tidak didukung transportasi orang (yang direlokasi) juga enggan mau pindah,' ujar Yayat.
Sementara kerja sama dengan PLN, menurutnya, untuk melengkapi fasilitas listrik atau pemasangan instalasi listrik agar lebih mudah. Selain itu, Pemprov DKI juga bisa mendapatkan tarif khusus untuk pemasangan instalasi listrik di rusun dengan kerja sama tersebut.
'Jangan sampai rumah susunya ada, tapi listriknya tidak ada karena belum ada instalasinya,' ujarnya.
Pengadaan rusun juga, bisa dilakukan tidak hanya bagi masyarakat umum atau pekerja di Jakarta saja. Yayat memandang perlunya penyedia rusun bagi nelayan di wilayah Utara Jakarta, atau pembangunan rusun bagi warga yang masih tinggal di kampung-kampung dan pemukiman kumuh. Pemprov DKI Jakarta juga hendaknya membangun rusun di wilayah strategis yang sudah didukung dengan transportasi memadai.
'Apalagi kalau bisa di sepanjang MRT itu dibangun rumah susun atau disepanjang jalur kereta api. Dengan begitu kalau bisa orang turun dari MRT bisa jalan ke rumah susunnya gitu. Percuma kalau harus keluar biaya lagi,' ujarnya.
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU yakni pembangunan sodetan dari Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB). Pemrov DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pusat dan sudah disetujui Wakil Presiden RI Boediono pada rapat koordinasi tentang penanganan banjir pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tahun 2010 silam.
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran penanggulangan bencana sepanjang 2013 sebesar Rp 1,64 triliun. Sebanyak Rp 645 miliar akan digunakan untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur untuk mengurangi beban kapasitas di sungai tersebut. Sodetan sepanjang 2,15 kilometer tersebut direncanakan berbentuk gorong-gorong bawah tanah. Ada dua alternatif ukuran, yaitu pipa berdiameter 2,5 meter berjejer empat atau pipa empat meter berjejer dua.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Belum ada komentar untuk "Jokowi Tetap Butuh Pemerintah Pusat Atasi Problem Jakarta"
Post a Comment