Kabar Jokowi
Saturday, August 30, 2014

Profesional dan Paranormal Diusulkan Masuk Kabinet Jokowi




TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Sejumlah nama bakal kandidat calon menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK, mulai diusulkan. Baik baik dari kalangan politisi, profesional, bahkan dari kalangan paranormal.


Center for Local Government Reform (CELGOR), Jaringan Orang Kreatif untuk Reformasi Indonesia (JOKER Indonesia) dan Guru Sahabat Jokowi mengusulkan beberapa nama.


Diantar nama yang diusulkan antara lain; Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Putri Ketua Umum DPP PDIP ini diusulkan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).


'Kita usulkan nama Mbak Puan, Suryo dan Mbah Roso. Mereka cukup pengalaman di bidangnya masing-masing,' kata Koordinator Joker, Budi Mulyawan Sabtu (30/8/2014).


Dari kalangan profesional, muncul nama RM Suryo Atmanto, sebagai calon kandidat Menteri ‎Informasi dan Komunikasi. Suryo adalah lulusan University of Berkley, Michigan, Amerika Serikat.


Sebelumnya pernah bekerja di Astra Graphia, Zyrex, Wearness dan mengelola sejumlah lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren.


Nama Imam Suroso, salah seorang paranormal juga muncul. Mbah Roso, diusulkan sebagai Menteri Tenaga Kerja. Mbah Roso adalah lulusan pasca sarjana (S2) Sekolah Tinggi Manajemen Indonesia (IMMI), masih tercatat sebagai anggota Fraksi PDIP di Komisi IX DPR RI, membidangi masalah kesehatan dan tenaga kerja.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Friday, August 29, 2014

Jangan "Suudzon" Pengunduran Diri Jokowi Dihalang


http://ift.tt/1tcAYJJ Sari Aziza Ketua DPD DKI Partai Gerindra yang juga anggota DPRD DKI 2014-2019, Muhammad Taufik.


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Koalisi Merah Putih DPRD DKI Jakarta membantah mereka punya niat menghalang-halangi pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo. Apalagi, surat pengunduran diri Jokowi pun sampai sekarang belum tiba di DPRD.'Jangan berprasangka buruk lah. Kalau sudah duluan berprasangka buruk pasti tidak akan ketemu. Berpikirnya yang lurus saja. Jangan suudzon,' kata anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI, M Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/8/2014).Ketua DPD Gerindra DKI ini pun lalu menjelaskan, sampai sekarang belum ada sama sekali sura pengunduran diri yang dilayangkan Jokowi ke DPRD DKI. Padahal, menurut dia, Jokowi seharusnya sudah mulai mengajukan surat pengunduran diri dari sekarang.'Yang mau mengajukan pengunduran diri kan bukan dewan, tapi Jokowi. Terus ribetnya apa di dewan. kecam Taufik. Jokowi, kata dia, seharusnya sudah mulai mengajukan surat pengunduran diri dari sekarang agar DPRD dapat segera memprosesnya. Terlebih lagi, lanjut Taufik, proses pengunduran diri itu akan dibarengi dengan pidato pertanggungjawaban. 'Dalam Undang-undang 32 tahun 2004, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan,' ujar dia.Jokowi saat ini juga adalah presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014. Status tersebut mengharuskannya mengundurkan diri dari posisi Gubernur DKI Jakarta, sebelum pelantikan sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi Tak Mungkin Dijegal DPRD DKI

JAKARTA- Pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta belakangan menjadi sorotan. DPRD DKI ditengarai bakal menjegal pengunduran diri Jokowi yang kini terpilih sebagai presiden periode 2014-2019 lantaran politikus PDIP itu tidak mengajukan izin saat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres).Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, meyakini kalau DPRD DKI adalah wakil rakyat yang dipilih, bukan hanya untuk mewakili masyarakat Jakarta, tetapi juga mewakili seluruh Indonesia. Sehingga, akan memuluskan pengunduran diri Jokowi.'Saya rasa mereka tahu persis bahwa terpilihnya pak Jokowi sebagai presiden terpilih adalah putusan rakyat Indonesia, yang biayanya dibiayai oleh anggaran triliunan rupiah. Tidak ada lagi alasan baik secara moral dan politik, secara hukum untuk DPRD tidak menerima pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur DKI,' katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).Menurut Basarah, Jokowi terpilih sebagai presiden karena ia ingin melanjutkan tugas yang lebih besar dan penting. Maka, Jokowi bukan hanya ingin membangun kemajuan Jakarta tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.'Atas pemikiran itu saya yakin DPRD DKI pada saatnya nanti akan memiliki sikap yang sama terhadap pengunduran diri pak Jokowi sebagai Gubernur DKI karena tanggal 20 Oktober yang akan datang beliau akan dilantik,' tukasnya.DPRD bukan hanya harus legowo atas pengunduran diri Jokowi yang terpilih sebagai presiden. 'Jadi, baik dari aspek moral, politik, aspek perundang-undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Jadi, apa dasar yang menolak pengunduran Jokowi. Karena pada nantinya rakyat akan melakukan penolakan terhadap sikap DPRD DKI,' pungkasnya. (ugo)


Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM Apps di Android Anda.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Petinggi Twitter Komentari Cara "Ngobrol" Jokowi


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Sepak terjang presiden terpilih Joko Widodo ketika berkampanye di jagat maya pada masa Pilpres 2014 lalu ternyata mengundang perhatian dari pihak Twitter.Presiden Global Revenue Twitter Adam Bain memandang bahwa tokoh yang akrab disapa sebagai Jokowi itu menggunakan Twitter dengan sangat efektif.'Bukan hanya dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat, melainkan juga untuk menunjukkan semua aspek tentang dirinya, termasuk kecintaan terhadap musik heavy metal,' kata Bain dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/8/2014).



oik yusuf/ kompas.com Presiden Global Revenue Twitter Adam Bain ketika berbicara dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/8/2014)


Jokowi memang dikenal aktif menggelar kampanye lewat Twitter pada masa pilpres lalu dengan tagar #JKW4P. Presiden terpilih yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ini juga memiliki akun Twitter resmi bernama @jokowi_do2. Akun itu diikuti oleh lebih dari 2 juta follower.'Cara dia (Jokowi) berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan Twitter luar biasa sekali,' ujar Bain lagi.


'Masih ada banyak pilpres yang bakal digelar di belahan-belahan dunia lain. Saya rasa para calon presiden lainnya bisa belajar banyak soal kampanye online dari Jokowi dengan memperhatikan bagaimana dia menggunakan Twitter.'Buka kantorBain turut mengumumkan rencana untuk membuka kantor di Indonesia, yang bakal direalisasikan dalam jangka waktu antara tiga dan empat bulan ke depan.Ini adalah kantor keenam Twitter di kawasan Asia Pasifik, menyusul Singapura yang mulai beroperasi tahun lalu. Di wilayah ini, Twitter juga memiliki kantor di Seoul, Tokyo, dan Sydney.'Kami sangat senang bisa berada di Indonesia, dengan membuka kesempatan untuk berhubungan dalam hal bisnis, komunitas entertainment, media, dan yang paling penting dengan orang-orang Indonesia,' kata Bain.Tanpa merinci jumlahnya, Bain mengatakan bahwa pengguna Twitter di Indonesia termasuk yang paling besar di wilayah Asia Pasifik. 'APAC (Asia Pasifik) adalah wilayah yang paling cepat pertumbuhannya di Twitter. Indonesia ada di puncak daftar negara-negara di kawasan itu.'Bain mengatakan bahwa pihaknya masih belum memilih lokasi untuk membangun kantor, demikian pula dengan jumlah orang yang akan terlibat di dalam tim Twitter Indonesia.'Yang jelas, anggota tim bukan hanya dari tim penjualan, melainkan juga riset dan strategi, account management, dan juga business development,' imbuhnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

GLK Pidie Dukung Nezar Patria Masuk Kabinet Jokowi


Serambi Indonesia/M Nazar


TRIBUNNEWS.COM, SIGLI - Elemen sipil yang tergabung di dalam Gerakan Lintas Komunitas (GLK) Pidie mendukung wacana pencalonan Nezar Patria sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Juru bicara GLK Pidie Andi Firdhaus Lancok di Sigli, Kamis (28/8/2014), mengaku dukungan ini menanggapi masuknya Nezar dalam daftar Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dipublis di akun Facebook Jokowi Center.


'Nezar Patria merupakan sosok figur yang layak diberikan dukungan, karena rekam jejak Nezar Patria serta figurnya yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan partai politik,' kata Andi.


Sosok Nezar Patria yang masih muda, bersih, dan telah berbuat untuk bangsa sejak gerakan menumbangkan Orde Baru, sangat sesuai dengan keinginan Presiden-RI terpilih Jokowi untuk menciptakan kabinet bersih dan diterima oleh rakyat.


'Kami rasa tradisi baru yang dilakukan Jokowi yang mempertimbangkan menteri usulan rakyat dalam kabinet patut kita apresiasi. Karena itu kita memberikan dukungan penuh kepada Nezar Patria untuk menjadi menteri,' terang Andi.


Alumnus Mindanau Peace Building Institute (MPI) Filipina ini menambahkan, Nezar adalah putra Aceh dan dipastikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Serambi Mekkah terutama dalam membangun Aceh lebih baik. Nezar juga bisa sebagai jembatan Pemerintah Aceh untuk menciptakan hubungan baik dengan Pemerintah Pusat.


Ia menjelaskan ada delapan poin sebagai alasan GLK mendukung Nezar Patria menjadi kabinet Jokowi-JK. Antara lain, Nezar Patria tercatat sebagai anggota dewan pers. Karya Nezar di bidang politik mendapat penghargaan nasional dan internasional.


Seperti Jounalism For Tolerance Prize yang dilaksanakan Internasional Federation of Journalist (IFJ) d Manila. Berikutnya, memperjuangkan HAM, di mana yang bersangkutan pernah diculik di era pimpinan orde baru.


Kata Andi, Nezar Patria merupakan sosok yang berani membuka mata publik nasional dan internasional terhadap berbagai krisis kemanusiaan di Aceh dengan memperjuangkan melalui tulisannya. 'Jelas sosok Nezar Patria sangat diunggulkan di tingkat nasional dengan prestasi yang berhasil di bidang jurnalis,' kata Andi. (Naz)


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Puan Maharani Bicara Soal Calon Menteri Jokowi


Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK, Puan Maharani (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar dialog dengan Pimpinan Fraksi DPR RI di Jakarta, Selasa (26/8/2014). Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut tengah menggodok nama-nama yang akan menjadi anggota kabinet dalam pemerintahannya kelak. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)




Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan belum merekomendasikan calon menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo.


Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengaku hal itu merupakan hak prerogratif Jokowi setelah dilantik menjadi presiden.


'Masih didiskusikan. Pak Jokowi nanti pertengahan September, akan diskusi dengan ketum parpol. Belum tahu juga,' kata Puan di Posko Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).


Puan pun ikut mengomentari wacana Jokowi yang menginginkan menteri melepas atribut partai politik. Menurut Putri Megawati Soekarnoputri itu, orang yang berasal dari partai politik juga memiliki kapabilitas serta potensi memimpin kementerian.


'Jangan kemudian dikotomikan profesional baik, parpol enggak, jadi lucu kan,' imbuhnya.


Sedangkan mengenai perampingan kabinet, Puan menuturkan belanja pegawai dalam APBN tidak berkurang.


'Mau ramping atau tidak, sejumlah manusia di situ kita apakan, tidak bisa bisa hanya dari besar ke kecil dari kecil dibesarin, semuanya itu keputusan strategis, sampai detil,' tutur Puan.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

"Tidak Ada Gunanya Menolak Pengunduran Diri Jokowi"


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan William Yani mengatakan, penolakan terhadap pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak bakalan berpengaruh apa-apa terhadap status Jokowi sebagai presiden terpilih. 'Mengapa? Karena paripurna pengunduran diri Jokowi tidak dalam posisi menyetujui atau menolak,' ujar dia kepada KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/8/2014) siang. 'Artinya apa? Tidak ada gunanya menolak pengunduran diri Jokowi,' sambung William. Willy, sapaan akrab William mencontohkan, paripurna pengunduran Jokowi sebagai orang nomor 1 di Ibu Kota sama seperti ketika seorang menteri mengangkat direktur jenderal di dalam kementeriannya. Presiden sekalipun tak berhak menolak pengangkatan. 'Contoh lainnya, pelantikan DPRD. Dasar kerja kita kan SK Mendagri. Nah, Mendagri enggak bisa nolak pelantikan kami. Ah saya enggak suka, kamu enggak bisa jadi DPRD,' terang dia. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Jakarta Timur tersebut pun menegaskan bahwa rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur lebih bersifat prosedural atau melegalkan Jokowi meletakan jabatannya. Willy tidak ambil pusing bila ada beberapa pihak yang menolak pengunduran diri Jokowi. 'Mereka suruh belajar lagi deh yang benar,' ujar dia. Jokowi, yang mengundurkan diri sebagai gubernur terkait statusnya sebagai presiden terpilih periode 2014-2019, memastikan bahwa surat pengunduran dirinya sebenarnya telah siap. Pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta mesti melalui beberapa tahap. Pertama, Jokowi mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI dengan tembusan ke setiap fraksi serta Kementerian Dalam Negeri. Kedua, DPRD DKI Jakarta membahas pengunduran diri itu di tingkat pimpinan komisi. Jika diterima, DPRD menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan pengunduran diri Jokowi. Paripurna tersebut, DPRD DKI sekaligus menetapkan pengganti Jokowi, yakni sang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depannya diminta untuk menjalankan sikap kerakyatan dengan mengenakan pajak progesif terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan industri ekstraktif.


'Kebijakan ini harus dijalankan oleh Jokowi-JK untuk memaksimalkan pungutan bea keluar dengan mendorong industrilisasi,' ujar Salamuddin Daeng, selaku peneliti ekonomi di Kantor IGJ, Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (29/8/2014) siang.


Jokowi-JK diminta untuk menjalankan pajak progresif guna meningkatkan nilai tambah dan penerimaan pajak negara. Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.


Lebih lanjut Salamuddin mengatakan pungutan bea keluar tahun depan ditargetkan akan terjadi penurunan.


Pada tahun 2014 pungutan bea keluar sebesar Rp, 20,6 triliun yang dan pada tahun 2015 akan ditargetkan menjadi Rp, 14,3 triliun.


'Semestinya bea keluar lebih ditingkatkan sebagai konsekuensi pelaksanaan undang-undang minerba,' kata Salamuddin.


Beberapa upaya seharusnya dilakukan oleh Jokowi-JK. Diantaranya memberlakukan pajak lingkungan terhadap eksploitasi kekayaan alam baik migas, mineral dan batubara.


Pemberlakuan pajak progresif ini dilakukan karena berhubungan langsung dengan kawasan produktif.


Selain itu, Jokowi-JK juga diminta untuk berani mengambil sikap tegas dalam memberantas mafia migas dan mafia pajak yang telah merugikan negara.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ JOKOWI
Thursday, August 28, 2014

Tiga Kampus Bantu Bentuk Struktur Kabinet Jokowi


Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla bersama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Ketua Rumah Transisi, Rini Soemarno, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Marwan Jafar menggelar jumpa pers usai rapat bersama di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat bersama Jokowi-JK pertama kalinya di rumah transisi ini beragendakan rapat bersama fraksi-fraksi partai koalisi pendukung, antara lain PDIP, PKB, dan Hanura. TRIBUNNEWS/HERUDIN




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengakui pihaknya melibatkan tiga perguruan tinggi negeri (PTN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam pembentukan struktur kabinet pemerintahan Jokowi-JK.


Ketiga PTN tersebut: Universitas Andalas Lampung, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Airlangga Surabaya. Mereka bekerja di bawah kelompok kerja arsitektur kabinet Tim Transisi Jokowi-JK.


'Tiga kampus itu, secara khusus membantu pokja (arsitektur) kabinet,' kata Andi, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).


Andi menuturkan, semua masukan dari ketiga PTN dan LIPI itu sifatnya hanya untuk memperkaya opsi guna mendapatkan struktur kabinet yang efektif. Hingga kini, semua masukan masih terus dikaji oleh tim transisi.


'Keempat itu satu pokja. Cara kerja pokja tersebut mengkoordinir hasil kajian oleh lembaga dan perguruan tinggi itu. Ada koordinatornya masing-masing yang sudah mengenali Andalas, UGM, Unair dan LIPI sudah melakukan penelitian tentang itu,' ujarnya.


'Mereka sudah dipanggil ke Jakarta dan bicara, lalu mereka memodifikasi revisi seusai dengan perdebatan yang ada, lalu kumpul lagi di Jakarta. Itu sudah dilakukan. Yang terakhir dilakukan pada Sabtu lalu dengan seluruh perguruan tinggi dan LIPI itu,' imbuhnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Menanti Transparansi Tim Transisi Jokowi




TRIBUNNEWS.COM - Tim Transisi yang dibentuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bertugas membantu pasangan ini melewati transisi pemerintahan dengan mulus.


Tim ini terdiri dari lima orang yang dibantu oleh ratusan anggota kelompok kerja (Pokja). Sejak Kantor Transisi diresmikan Jokowi pada 4 Agustus lalu, Tim Transisi langsung bekerja.


Tim melakukan pemetaan masalah dan solusi bersamaan dengan rekrutmen anggota Pokja. Akan tetapi, ada hal-hal yang tak transparan disampaikan oleh tim.


Di antaranya, sumber biaya operasional, jumlah Pokja, figur yang berada dalam pokja, dan proses rekrutmennya tidak pernah disampaikan secara gamblang. Tak ada jawaban lugas saat hal ini ditanyakan.


Tim Transisi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Empat deputi yang membantunya adalah Hasto Kristiyanto yang membidangi kajian APBN, Andi Widjajanto mengkaji struktur kabinet, Akbar Faizal yang fokus pada persoalan infrastruktur, dan Anies Baswedan yang fokus pada program unggulan Jokowi-Jusuf Kalla seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).


Mengenai sumber dana, Jokowi tampak terganggu saat ditanya soal itu. Ia tak menyebutkan dari mana biaya operasional Tim Transisi berasal. Namun, Jokowi memastikan bahwa dana berasal dari sumber yang legal.


'Saya sendiri juga masih kuat (biayai Tim Transisi). Memang biaya ini apa, seperti menggunakan dana besar sekali. Saya tidak senang kamu tiap hari tanyakan soal itu,' kata Jokowi, Kamis (7/8/2014).


Mengenai Pokja, Hasto pernah berjanji akan memberikan informasi detil pada pekan kedua Agustus 2014. Akan tetapi, hingga saat ini, tak pernah ada keterangan lengkap mengenai jumlah Pokja, jumlah anggota, dan rekrutmen anggota Pokja tersebut.


Bahkan, petinggi partai pendukung juga tak pernah diberi tahu secara detil mengenai Pokja tersebut. Tim Transisi pun beberapa kali merombak jumlah Pokja.


Terakhir, jumlah pokja menjadi 22, dengan bidang yang dikaji antara lain seperti infrastruktur, pertanian, APBN, KIS dan KIP, energi, serta lainnya.


Dari 22 pokja tersebut, ada 88 relawan yang dibagi dalam 20 pokja yang ada. Kehadiran para relawan itu diklaim sebagai bukti dilakukannya pengawasan ketat dan transparan dalam mengkaji kabinet dan kebijakan.


Selain 88 relawan, masih ada puluhan anggota Pokja dari latar belakang berbeda. Deputi Transisi Andi Widjajanto menyebut, mereka berasal dari kalangan profesional, aktivis, dan figur lain yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dikaji.


Andi mengatakan, Pokja hanya bertugas melakukan kajian untuk diteruskan pada Tim Transisi dan dilaporkan kepada Jokowi-JK.


Rekrutmen anggota Pokja tidak dilakukan super ketat karena Pokja tak akan dilibatkan saat Tim Transisi berkomunikasi dengan kementerian di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Saat berkoordinasi dengan kementerian, Tim Transisi akan diwakili oleh kepala staf dan deputinya. Tim Transisi baru akan membuka semuanya kepada publik secara transparan setelah masa tugasnya berakhir, yakni pada 15 September 2014.


Langkah ini diambil dengan alasan untuk menjaga fokus Tim Transisi dan Pokja dalam melakukan tugasnya. 'Nanti baru kita sampaikan setelah kita selesai bekerja. Supaya sekarang kita bisa fokus, enggak terganggu komentar-komentar dari pihak yang enggak suka,' kata Andi, Kamis (28/8/2014).


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM


Abror/presidenri.go.id Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum masa jabatannya berakhir. 'Terus terang, tadi malam secara khusus saya minta kepada Pak SBY menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM,' ujar Jokowi di Balaikota, Kamis (28/8/2014) pagi. 'Jawabannya, ya beliau menyampaikan bahwa saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM,' ujar Jokowi. Jokowi menyayangkan langkah SBY tersebut. Sebab, ia merasa anggaran subsidi energi membebani APBN 2015, belum lagi anggaran yang disediakan demi membayar utang luar negeri. Jumlah alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2015 mencapai Rp 433,5 triliun. Adapun jumlah alokasi untuk utang mencapai Rp 154 triliun. 'Sangat membebani,' ujar dia. Jokowi memastikan, harga BBM akan dinaikkan saat dirinya menjabat sebagai presiden seusai 20 Oktober 2014 mendatang. Namun, dia tidak bisa menyebut bulan ke berapa harga BBM bakal dinaikkan.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Tim Transisi Jokowi




TRIBUNNEWS, JAKARTA - Rancangan APBN 2015 dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu materi pembahasan pertemuan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tiga ketua fraksi parpol pengusung di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis (28/8/2014) petang.


Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, Rabu (27/8/2014) kemarin. Jokowi mengakui, Presiden SBY dalam pertemuan itu menolak permintaannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan defisit APBN 2015 karena kondisi dan waktunya kurang tepat.


Terkait hal itu, sebenarnya Tim Transisi Jokowi-JK telah menyiapkan beberapa simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi, mulai Rp 500 hingga Rp 3 ribu per liter dari harga BBM bersubsidi saat ini.


Nantinya, simulasi-simulasi tersebut akan menjadi bahan dalam mencari ruang fiskal APBN 2015 pemerintahan Jokowi-JK. 'Ada beberapa simulasi, mulai dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 sampai Rp 3.000,' kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, di kantornya, Jakarta, Kamis (28/8/2014).


Andi menjelaskan, simulasi besaran kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut disertai simulasi waktu. 'Dengan asumsi, apakah Presiden SBY akan melakukannya (menaikkan harga BBM) atau tidak? Kalau SBY tidak, lalu Jokowi kapan melakukannya, apakah bulan November atau kapan,' ujarnya.


Selain itu, simulasi kenaikan harga BBM bersubdisi hasil kajian Tim Transisi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro, seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.


'Di mana inflasi itu biasanyaa melonjak tinggi pada Desember dan Januari, di mana belanja pemerintah akan melonjak tinggi pada November-Desember, juga mengingat Lebaran tahun depan bulan Juni dan itu mendekati liburan sekolah dan tahun ajaran. Semua simulasi itu sudah dilakukan,' paparnya.


Menurut Andi, terkait simulasi-simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pihaknya juga membuat simulasi untuk pengaturan sisa kuota BBM 2014 hingga dampak ekonomi dan sosial yang akan terjadi.


'Bagaimana pengetatan BBM subsidi dilakukan agar lebih efektif, tidak hanya dilakukan SPBU jalan tol atau SPBU di Jakarta. Dan (kami) secara serius disimulasikan bantalan sosial yang harus disiapkan, karena pasti angka kemiskinan akan bertambah pada saat harga BBM dinaikkan. Simulasi seperti itu sudah dilakukan,' paparnya.


Selanjutnya, Tim Transisi juga akan mengusulkan beberapa langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Jokowi-JK sebelum, sesaat dan sesudah harga BBM itu dinaikkan.


‬Andi menegaskan, dengan adanya simulasi dan usulan kebijakan lanjutan Tim Transisi ini, keputusan kenaikan hingga besaran angka kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sepenuhnya berada di tangan Jokowi. '(Keputusan) Jokowi dengan mendengar nasihat dan saran pokjanya. (Waktunya) efektif masih bisa dipikirkan sampai 20 Oktober karena otoritasnya baru setelah 20 Oktober 2014 (hari pelantikan sebagai Presiden RI 2014-2019,-red),' ujarnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Ditolak SBY, Jokowi Siap Naikkan Harga BBM

Kamis, 28 Agustus 2014 | 12:09 WIB



Presiden terpilih Jokowi menyalami Presiden Indonesia SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo


Cara terbaik untuk menekan defisit, kata Jokowi, adalah menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, SBY, kata Jokowi, menolak permintaannya. 'Beliau menyampaikan, saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan (harga) BBM,' ujar Jokowi di Balai Kota, Kamis, 28 Agustus 2014. 'Kenapa beliau menolak, tanya beliau,' katanya. (Baca: Karena ditolak, Jokowi mengaku bakal menaikkan harga bahan bakar minyak di era pemerintahannya. 'Saya siap untuk tidak populer,' ujarnya.Subsidi, kata Jokowi, akan dialihkan ke usaha yang produktif. Benih untuk petani, pestisida, dan solar untuk nelayan adalah beberapa kebutuhan yang akan mendapat subsidi. KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan pada Rabu malam, 27 Agustus 2014, di Nusa Dua, Bali. Salah satunya soal kenaikan harga bahan bakar minyak. (Baca: SBY-Jokowi Tak Khusus Bahas Harga BBM Gubernur DKI Jakarta itu meminta Presiden SBY untuk menekan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang diasumsikan sebesar 2,3 persen. Bahkan ia ingin defisit ditekan sekecil-kecilnya. 'Saya maunya sekecil-kecilnya. Teknisnya tanya ke tim transisi,' kata Jokowi. ( Baca: Pasokan Telat, SPBU di Banyuwangi TutupM.S. Hidayat: BBM Lebih Baik Dinaikkan SBY) Jokowi akan mengurangi subsidi BBM. 'Saya kira harus mulai berubah. Jangan sampai konsumtif menggunakan BBM, untuk membeli mobil. Untuk mobil-mobil kita harus mulai mengubah dari sebuah konsumsi menjadi produksi. Itu saja.' Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun. Angka itu lebih besar daripada alokasi dalam APBN Perubahan 2014 yakni Rp 246,5 triliun. Terpopuler: Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MKHatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?Prabowo Ditemani Tokoh Ini Saat Putusan MKDisebut Gila Jabatan, Ahok Mengaku Gila Betulan


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Hari Ini, Jokowi


http://ift.tt/1pdJusf WIDIANTORO Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) saat menggelar konferensi pers di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Dalam kesempatan itu ia menyampaikan 9 Program Nyata Jokowi-JK jika terpilih sebagai presiden.


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan menggelar rapat di Kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat akan diikuti Tim Transisi dan seluruh kelompok kerja di bawahnya. Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan, rapat dijadwalkan pada Kamis sore. Agenda utamanya adalah laporan kerja seluruh pokja dan koordinasi setelah Jokowi bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali. 'Nanti kita laporkan semua ke presiden dan wakil presiden terpilih, semua pokja juga akan memyampaikan kinerjanya,' kata Akbar, di Kantor Transisi, Rabu (27/8/2014) malam.Jika Jokowi-Kalla hadir dalam rapat ini, maka inilah kali pertama Kantor Transisi disambangi presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 secara bersamaan. Selama ini, Kalla belum pernah sekali pun datang ke Kantor Transisi sejak kantor tim itu diresmikan oleh Jokowi pada 4 Agustus lalu.Spekulasi sempat bermunculan mengenai ketidakhadiran Kalla. Namun, Tim Transisi memastikan bahwa timnya tetap solid. Komunikasi antara Jokowi dan Kalla pun disebut tetap berjalan. Sementara itu, usai pertemuan pada Rabu (27/8/2014) malam, di Nusa Dua, Bali, Jokowi dan Presiden SBY sepakat untuk mulai intensif menjalin komunikasi selama proses transisi pemerintahan. Presiden SBY pun membuka pintu bagi tim transisi untuk mulai berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan yang akan ditunjuknya. 'Secara moral saya wajib memberikan bantuan kepada beliau (Jokowi) sepanjang itu dikehendaki. Pertemuan tadi mengukuhkan keperluan sebuah komunikasi berlanjut dan kerja sama yang baik,' kata Presiden SBY di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Kiai Kediri Usul Jokowi Rangkul Prabowo

Kamis, 28 Agustus 2014 | 11:49 WIB



Gambar Kombinasi calon presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, 20 Mei 2014 (kiri) dan Joko 'Jokowi' Widodo di Jakarta, 16 Maret 2014. REUTERS/Stringer (kiri) dan Beawiharta


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Kediri - Kiai pendukung Prabowo menyarankan presiden terpilih Joko Widodo membuka komunikasi dengan Prabowo. Hal ini untuk mencairkan kebekuan hubungan di antara mereka agar tak berdampak pada masyarakat bawah. Saran ini disampaikan Kiai Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Kediri, yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Anwar Iskandar sebelumnya juga menggalang dukungan para kiai untuk Prabowo pada pemilihan presiden 9 Juli lalu. Dia menyarankan Jokowi untuk mendatangi Prabowo guna membicarakan langkah-langkah selanjutnya dalam menata pemerintahan ke depan. 'Jangan ada gengsi. Jokowi yang harus datang kepada Prabowo untuk dirangkul,' kata Kiai Anwar kepada Tempo, Kamis, 28 Agustus 2014. (Baca: Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?) Sebagai pihak yang menang, Jokowi secara moral memiliki kewajiban memperbaiki hubungan dengan rivalnya. Bahkan, kalaupun Jokowi cukup keberatan dengan saran itu, setidaknya ada pihak ketiga yang memediasi mereka dan mewakili Jokowi. Kiai Anwar khawatir jika komunikasi politik ini tidak dilakukan, maka akan mengulang preseden buruk hubungan Presiden SBY dengan mantan presiden Megawati. Akibat kerasnya konflik mereka saat pemilihan presiden, Megawati sampai tak pernah mau menginjakkan kaki di Istana Negara dalam berbagai acara. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada psikologis pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. (Baca: Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih) Situasi seperti itu, menurut Kiai Anwar, tidak akan menutup kemungkinan terulang pada massa pendukung Gerindra dan PDIP mendatang. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat mendesak bagi Jokowi untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi yang berasal dari dirinya. 'Jangan mengulang kasusnya Mega dengan SBY,' katanya. Kiai Anwar Iskandar, yang sedang sakit dan menderita patah lengan itu, mengaku prihatin dengan langkah politik yang dilakukan Jokowi. Salah satunya adalah membuat pertemuan khusus dengan SBY di Bali untuk membahas anggaran ke depan. Menurut Kiai Anwar, hal itu seharusnya cukup dilakukan para menteri dengan Tim Transisi. Adapun Jokowi sendiri lebih baik melakukan upaya rekonsiliasi nasional yang jauh lebih penting. (Baca: Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?) Selain memberi nasihat kepada Jokowi, Kiai Anwar juga mengkritik sikap Partai Persatuan Pembangunan yang belum melakukan upaya nyata untuk menyelesaikan konflik internalnya. Posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang berstatus tersangka akan menjadi batu sandungan jika tidak segera dituntaskan. 'Sebelum persoalan internal PPP tuntas, jangan dulu bicara koalisi dengan Jokowi,' katanya.Eks PM Thailand Bebas dari Dakwaan PembunuhanPedagang Bensin Eceran Berebut Premium di KediriBus TransJakarta yang Terbakar Diimpor dari CinaIngin Hidup Enak, Panda Ini Palsukan Kehamilan


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi: Kabinet Merah Putih, bukan Kabinet Koalisi Merah Putih


KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Jokowi memberi peluang bagi siapa pun untuk duduk menjadi menteri. Bahkan, ia menjamin posisi kabinet tidak hanya diisi dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2014. Meski belum menyebut nama, Jokowi akan memberi nama pemerintahannya sebagai Kabinet Merah Putih.


Uniknya, nama ini mirip dengan Koalisi Merah Putih yang dibentuk Prabowo Subianto. Hal itu diutarakan Jokowi melalui akun Facebook resmi miliknya. Berikut penjelasan Jokowi terkait Kabinet Merah Putih:KABINET MERAH PUTIHSaya akan mengundang anggota kabinet yang ideologis yang paham bagaimana membuat program taktis dan strategis yang menguntungkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersih dari korupsi, kompeten, dan mempunyai jiwa leadership yang tinggi.


Mereka tidak hanya harus mampu memimpin kementerian, tetapi juga harus mampu meyakinkan anggota dewan dan juga publik tentang perencanaan dan pelaksanaan program. Mereka tidak hanya pejabat pemerintah yang mampu menjalankan program secara teknis, tetapi sekaligus adalah pejabat politik yang trampil mengawal program menurut tata negara Republik Indonesia dan berhadapan dengan semua pemangku kepentingan.Saya akan mengundang putra-putri terbaik bangsa. Bisa jadi mereka berasal dari luar koalisi yang mendukung saya. Ini harus menjadi Kabinet Merah Putih, bukan kabinet koalisi Merah Putih atau kabinet Rakyat. Ini akan menjadi Kabinet Merah Putih bagi seluruh bangsa, tidak hanya bagi sebagian orang yang mendukung saya. Bangsa besar menuntut jiwa besar untuk mengelolanya. Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Wednesday, August 27, 2014

Jokowi Hari Ini Gelar Rapat dengan Pokja Tim Transisi


Warta Kota/henry lopulalan


RUMAH TRANSISI - Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi - JK, Rini Soewandi dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto ( kiri-kanan) di halaman Kantor Transisi Jokowi - JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Kantor Transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. Warta Kota/henry lopulalan




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan menggelar rapat di Kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).


Rapat akan diikuti Tim Transisi dan seluruh kelompok kerja di bawahnya. Deputi Tim Transisi Akbar Faizal mengatakan, rapat dijadwalkan pada Kamis sore.


Agenda utamanya adalah laporan kerja seluruh pokja dan koordinasi setelah Jokowi bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali.


'Nanti kita laporkan semua ke presiden dan wakil presiden terpilih, semua pokja juga akan memyampaikan kinerjanya,' kata Akbar, di Kantor Transisi, Rabu (27/8/2014) malam.


Jika Jokowi-Kalla hadir dalam rapat ini, maka inilah kali pertama Kantor Transisi disambangi presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 secara bersamaan.


Selama ini, Kalla belum pernah sekali pun datang ke Kantor Transisi sejak kantor tim itu diresmikan oleh Jokowi pada 4 Agustus lalu.


Spekulasi sempat bermunculan mengenai ketidakhadiran Kalla. Namun, Tim Transisi memastikan bahwa timnya tetap solid. Komunikasi antara Jokowi dan Kalla pun disebut tetap berjalan.


Sementara itu, usai pertemuan pada Rabu (27/8/2014) malam, di Nusa Dua, Bali, Jokowi dan Presiden SBY sepakat untuk mulai intensif menjalin komunikasi selama proses transisi pemerintahan.


Presiden SBY pun membuka pintu bagi tim transisi untuk mulai berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan yang akan ditunjuknya.


'Secara moral saya wajib memberikan bantuan kepada beliau (Jokowi) sepanjang itu dikehendaki. Pertemuan tadi mengukuhkan keperluan sebuah komunikasi berlanjut dan kerja sama yang baik,' kata Presiden SBY di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Cerita "Blusukan" Pertama Jokowi Dikawal Paspampres


Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Selasa (26/8/2014).


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Blusukan Gubernur DKI Jakarta sekaligus presiden terpilih Joko Widodo, Selasa (26/8/2014), tampak berbeda. Dia tidak lagi dijaga pengawal pribadi, tetapi oleh Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Di lokasi pertama, Jokowi meninjau proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi kedua, Jokowi meninjau proyek pembuatan Waduk Rawa Kendal, Cilincing, Jakarta Utara. Di dua lokasi itu, Jokowi terus dikawal Paspampres. Berdasarkan pantauan KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, ke mana pun Jokowi melangkah, setidaknya ada enam personel Paspampres berada dalam jarak dua meter. Para personel ini menggunakan kemeja batik bernuansa merah dan lengan panjang dengan headset di telinga. Perlakuan anggota TNI berambut cepak terhadap masyarakat yang ingin mendekati Jokowi cukup halus. Mereka merangkul dan memberitahukan warga untuk tak mendekat terlebih dahulu karena Jokowi tengah bekerja. Permintaan itu pun diutarakan mereka dengan senyum. 'Maaf ibu jangan dekat-dekat dulu ya,' ujar salah seorang anggota Paspampres kepada warga. 'Oh, iya Mas, maaf,' jawab sang warga tersebut. Masyarakat baru diberikan kesempatan berinteraksi dengan Jokowi seusai blusukan. Bahkan, Paspampres mengikuti kebiasaan Jokowi, yakni ikut membagi-bagikan buku ke masyarakat, terutama anak kecil. Sejauh ini, tidak ada keluhan dari masyarakat bahwa mereka mendapat aksi tak mengenakkan dari Paspampres. Konvoi kendaraan Jokowi juga tidak lepas dari pengawalan Paspampres. Setidaknya, ada delapan kendaraan yang ikut rombongan. Mobil paling depan adalah polisi Patwal, urutan kedua dan ketiga mobil jip Paspampres, kemudian baru mobil Jokowi diikuti mobil Paspampres lain di belakang. Jokowi baru memulai kembali blusukan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Selasa ini. Pada hari sebelumnya, Jokowi hanya melaksanakan rapat dan menerima tamu di Balaikota.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Pertemuan Jokowi


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut seorang pejabat di Kementerian Energi dan sumber daya mineral, terus mengikuti dinamika di masyarakat terkait usulan agar pihaknya menaikkan harga bahan bakar minyak.


Usulan kenaikan harga BBM ini menjadi isu penting menjelang pertemuan Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali, Rabu (27/08) malam ini.


Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan soal kenaikan harga BBM setelah terjadi krisis BBM belakangan ini yang ditandai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah.


Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswo Utomo mengatakan, walaupun saat ini ada dukungan masyarakat terhadap wacana kenaikan harga BBM, Presiden SBY masih melihat perkembangan dinamika di masyarakat.


'Semua sepakat subsidi BBM memberatkan negara dan tidak tepat sasaran. Dan saat ini, banyak yang mendukung, termasuk PDI-P. Jadi, kita lihat saja dinamika dalam beberapa minggu lagi,' kata Susilo Siswo Utomo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (27/08) sore.


Orang-orang di sekitar Presiden terpilih Joko Widodo menganggap saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM untuk menyelesaikan krisis kelangkaan BBM saat ini.


Akan tetapi, Presiden SBY melalui beberapa pejabatnya mengatakan, tuntutan agar pihaknya menaikkan harga BBM pada saat ini, tidaklah tepat, karena menyangkut pada nasib rakyat bawah.


'Maka perlu direncanakan dengan matang,' kata Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Firmanzah, seperti dikutip sejumlah media massa, terbitan Rabu (27/08) ini.


Normalisasi pasokan BBM

Di tengah wacana kenaikan harga BBM, Pemerintahan SBY telah memutuskan agar PT Pertamina menormalkan kembali pasokan BBM ke masyarakat sejak Selasa (26/08) malam.


Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU di sejumlah daerah akibat kelangkaan BBM bersubsidi.


'Pemerintah telah memberikan arahan agar dilakukan normalisasi,' kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, kepada BBC Indonesia.


Namun demikian, sampai Rabu (27/08), antrean kendaraan bermotor untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terlihat di sejumlah tempat di Jawa dan Sumatera.



Sejumlah pemilik kapal di Pekalongan, misalnya, harus antri sampai empat hari untuk mendapatkan solar yang langka.


'Ini ada kapal yang belum terisi (solarnya), karena BBM-nya belum datang,' kata Ani Martopo, pemilik kapal nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah, kepada BBC Indonesia.


'Bahkan ada yang antri berhari-hari, tiga sampai empat hari,' ungkapnya.


Di sebuah SPBU di Cilegon, Jawa Barat, menurut pengelolanya, masih ada antrian relatif panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.


'Lebih banyak antriannya daripada hari-hari kemarin,' kata Nana, salah seorang petugasnya.


Menanggapi situasi seperti ini, Ali Mundakir mengatakan, normalisasi pasokan BBM membutuhkan waktu antara dua hingga tiga hari.


'Karena perjalanan satu tangki dari Depo Pertamina ke SPBU ini 'kan dibatasi kecepatan karena alasan keamanan, sementara kecepatan masyaralat membeli di SPBU semakin bertambah, karena ada panic buying,' katanya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Cara Jokowi Uji Pengawalan Paspampres




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semenjak Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mengambil alih pengawalan terhadap Presiden terpilih Joko Widodo, baru hari ini, Selasa (26/8/2014), mereka mengawal pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini blusukan.


Jokowi berangkat dari Balai Kota sekitar pukul 10.45 WIB. Bersama iring-iringan paspampres, Jokowi melintasi jalan Thamrin, Sudirman, kemudian menuju ke Jakarta Timur.


Tidak ada yang luar biasa dalam perjalanan dari Balai Kota. Iring-ringan terlihat sesuai permintaan Jokowi, bahwa tidak lebih dari tujuh rangkaian, termasuk mobil Kijang Innova hitam yang ditumpangi Jokowi maupun Mercedes Benz hitam sebagai mobil cadangan.


Iring-iringan kendaraan pun tidak sampai mengganggu kendaraan lain, atau sampai harus melakukan sterilisasi jalan yang akan dilalui. Hal ini sesuai keinginan Jokowi yang tidak ingin kedekatan dengan masyarakat terganggu.


Lokasi pertama yaitu menuju ke kawasan pembangunan proyek sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di kawasan Kebon Nanas, Kelurahan Cipinang-Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat itu Jokowi ditemani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak.


Saat itu kurang lebih ada tujuh sampai delapan paspampres yang melekat kepada Jokowi. Jika melihat pengawalan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentu jauh berbeda. Paspampres yang bertugas mengawal Jokowi ini nampak memberi ruang kepada para pekerja untuk bisa mengabadikan sosok Jokowi dengan memfoto dari dekat.


Para paspampres ini hanya memberi peringatan agar tidak terlalu dekat dengan cara menyentuh bagian tubuh saja, sambil mengucap, 'ayo mas, sudah ya, agak minggir sedikit.'


Terhadap awak media pun, paspampres memberi ruang banyak agar bisa melakukan wawancara dari dekat, tanpa perlu pengeras suara. Hanya saja terkadang paspampres mengingatkan awak media agar tidak menyodorkan rekaman terlalu dekat dengan tubuh Jokowi.


Ini pun sesuai dengan pernyataan Jokowi, bahwa dirinya tidak ingin mengubah gayanya saat bekerja sebagai Walikota Surakarta, juga sebagai Gubernur DKI Jakarta.


*Jokowi Minta Paspampres Bicara di Depan Media


Tidak biasanya seorang paspampres diwawancarai oleh awak media oleh seorang Presiden. Hal itu disebabkan menyangkut keamanan seorang paspampres itu sendiri sebagai pengamanan orang nomor satu di negara ini.


Namun, berbeda ketika Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang dikawal oleh paspampres.


Saat mengunjungi Lokasi kedua di Rawa Kendal, Jakarta Utara, ia justru meminta seorang paspampres berbicara mengenai pengamanan terhadap dirinya kepada awak media ketika media meminta tanggapan mengenai pengawalan paspampres saat blusukan.


'Ayo kamu ngomong, bagaimana rasanya,' kata Jokowi meminta seorang paspampres berpangkat Mayor Infanteri ini untuk berbicara.


Si Mayor pun bingung, namun tetap berbicara kepada awak media mengenai standar operasional prosedur (SOP) bagaimana mengawal seorang presiden. Saat berbincang pun, mata si Mayor ini tidak bisa lepas dari sosok Jokowi.


'Perintahnya adalah SOP yang dipegang harus dilaksanakan, kemana bapak pergi kami ikuti. Etika terhadap presiden, ada simulasi, kami sesuaikan dengan karakter bapak,' katanya canggung.


Bahkan, para paspampres yang melekat kepada Jokowi ini pun ikut membagikan buku kepada warga, khususnya anak-anak yang berada di lokasi. Hal ini memang selalu menjadi rutinitas Jokowi ketika menyambangi suatu daerah di Jakarta.


*Paspampres Ikut Makan Bersama Jokowi


Penyesuaian ini belum selesai di lapangan. Jokowi pun mencoba cara lain agar paspampres ikut menyesuaikan diri, salah satunya saat makan siang di dekat pemukiman warga. Jokowi memilih makan di restoran seafood di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.


Pemandangan unik kembali terlihat. Saat itu paspampres yang melekat ke Jokowi awalnya mengawasi restoran yang disambangi Jokowi, termasuk tamu-tamu yang hadir. Namun seperti mendapatkan perintah, paspampres ini tiba-tiba meminta dua meja dikosongkan untuk mereka duduk makan.


Bahkan, paspampres yang membawa senjata laras sedang pun ikut masuk ke dalam restoran dan makan. Dengan begitu, suasana seperti diawasi pun hilang dalam beberapa menit, sebab, seluruh paspampres makan.


Meski makan, mereka para paspampres tidak lupa akan tugasnya menjaga keamanan Jokowi. Cara makan pun nampak diatur. Beberapa makan terlebih dahulu, kemudian gantian dengan paspampres lain. Waktu makan pun terbilang cepat, mereka hanya butuh kurang lebih 3 sampai 5 menit untuk makan, kemudian berganti dengan anggota lain.


Jokowi sendiri mengaku blusukan kali ini sekaligus menguji bagaimana kesigapan anggota paspampres dan bagaimana paspampres menyesuaikan diri mengawal dirinya.


'Semuanya dites, yang kagok paspampres, ini kan proses menyesuaikan, paspampres menyesuaikan presiden,' kata Jokowi.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Tuesday, August 26, 2014

Ruhut Singgung Larangan Kader Demokrat Masuk Kabinet Jokowi




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Demokrat Ruhut Sitompul menyinggung pernyataan Ketua Harian Syarief Hassan. Syarief menyatakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan melarang kadernya duduk di kursi kabinet Jokowi-JK.


'Aku enggak ngerti lah. Tapi janganlah seperti itu,' kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2014).


Ruhut pun mempertanyakan pernyataan Syarief tersebut. Ia pun membandingkan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


'Mungkin ada rasa kawan-kawan saya, saya suka lucu kalau ada yang mengatakan kalau Jokowi nanti (jadi Presiden) maka tidak ada (menteri) dari Demokrat. Kalau Prabowo menang gimana?' kata Ruhut.


Ia menduga bila Prabowo-Hatta menjadi pemenang Pilpres 2014 maka tidak ada pelarangan tersebut. Apalagi, sejumlah kader Demokrat menjadi anggota pemenangan Prabowo-Hatta dengan bergabung dalam koalisi Merah Putih.


'Karena dia (para elite Demokrat) im suksesnya. (Prabowo-Hatta) kan. Giliran Ruhut tim sukses Jokowi, tidak boleh ada (menteri dari Demokrat),' kata Ruhut.


Ruhut yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi itu juga tidak mengetahui apakah ada kader Demokrat yang bakal duduk di kabinet nantinya. 'Kita blum tahu itui. Itu biarlah urusan Pak SBY dengan Pak Jokowi,' kata Ruhut.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi Cengar


Fabian Januarius Kuwado Kepala Detasemen Paspampres Mayor Anan menjelaskan pola pengamanan presiden terpilih Joko Widodo di sela blusukan di Waduk Rawa Kendal, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2014).


JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kikuk saat Joko Widodo memintanya bicara di depan wartawan soal pola pengamanan dirinya. Sementara itu, Jokowi hanya cengar-cengir di belakangnya.Momen unik tersebut bermula ketika Jokowi blusukan ke Waduk Rawa Kendal, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2014) siang. Para wartawan bertanya, bagaimana rasanya blusukan dikawal Paspampres untuk kali pertama. Jokowi mengatakan, tidak ada yang berubah. Ia tetap bisa bersalaman dengan warga. Spontan, Jokowi menunjuk Mayor Anan, Kepala Detasemen Paspampres, yang kebetulan berdiri di dekat Jokowi, untuk menyampaikan pengalaman pertama mengawal blusukan pertama Jokowi bersama pasukan khusus tersebut. Pria bertubuh tegap berambut cepak itu sempat bingung ditunjuk oleh Jokowi untuk bicara di media. 'Ayo, kamu ngomong, gimana rasanya,' ujar Jokowi. 'Ya, pada dasarnya kami menyesuaikan dengan Bapak,' ujar Mayor Anan singkat. Dia kemudian berhenti bicara dan menghadap ke arah Jokowi yang berada di belakangnya. 'Ayo lanjut cerita,' ujar Jokowi seraya tertawa. 'Ya, tetapi pada dasarnya, SOP pengamanan harus dilaksanakan. Bapak harus dijaga betul karena kan statusnya sudah presiden terpilih,' lanjut Mayor Anan. Dia mengatakan, sebelum melaksanakan tugas pengamanan melekat terhadap Jokowi, timnya menggelar simulasi blusukan. Tujuannya agar Paspampres terbiasa dengan gaya blusukan Jokowi. 'Tidak kagok, kok. Kan sudah beberapa kali ini simulasi. Kami sesuaikan dengan karakter Bapak,' ujar dia. Selama Mayor Anan berbicara di depan para peliput, Jokowi cengar-cengir di belakang dia. Begitu wawancara memasuki masa akhir, Jokowi melanjutkan perjalanan ke lokasi waduk tersebut. Mayor Anan pun berbalik dan mengikuti Jokowi untuk berada di posisi yang seharusnya. 'Aduh, harusnya saya enggak boleh diwawancara ini karena Bapak yang minta saja ini,' ujar Mayor Anan pelan kepada wartawan. Jokowi baru blusukan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta pada Selasa ini. Pada hari sebelumnya, Jokowi hanya melaksanakan rapat dan menerima tamu dari Balaikota. Di lokasi pertama, Jokowi meninjau proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi kedua, Jokowi meninjau proyek pembuatan Waduk Rawa Kendal, Cilincing, Jakarta Utara. Di dua lokasi itu, Jokowi terus dikawal Paspampres.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Kisah Sopir Bajaj Pengantar Jokowi


http://ift.tt/1C0XFb9 UTAMA




Keluarga, Istri dan Tetangga Hebon Tonton Saya di TV

PERTEMUAN Rachmat alias Mamat, pengemudi bajaj dengan tim sukses Joko Widodo pada Minggu pagi di awal Juni lalu, terjadi tanpa sengaja. Pagi itu, Mamat sedang mangkal di dekat Stasiun KA Juanda, ketika seorang pria bertopi menghampirinya. Mamat memang kerap mangkal di dekat Stasiun Juanda atau sekitar 500 meter arah timur laut Istana Presiden.


Pria itu anggota tim kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan ingin menyewa 25 bajaj, alat transportasi umum beroda tiga. Mamat dan Bori, kawannya mengantarkan pasangan capres-cawapres, Jokowi - Jusuf Kalla mengambil nomor urut pacangan capres-cawapres ke KPU, 1 Juni 2014.


'Saya kira untuk kampanye,' ujar Mamat saat berbincang dengan Tribunnews.com, Senin (25/8/2014) malam.


Para pengemudi bajaj yang menerima tawaran itu diminta berkumpul pukul 12.30 WIB di Taman Menteng, Jakarta Pusat, atau sekitar 500 meter di sebelah utara kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semula direncanakan, Jokowi-JK bertolak ke KPU dari taman yang dulunya stadion kebanggaan Persija Jakarta itu. (Baca: Jokowi Naik Satu Bajaj dengan Anies Baswedan)


'Kami parkir berjejer di pinggiran taman. Lalu tim kampanye datang menyeleksi bajaj kami,' ujar Mamat. Bajaj yang dikemudikan Mamat diparkir paling depan dan paling gres dibandingkan 24 bajaj lainnya. 'Bajaj itu memang baru dibeli mamang (paman), persisnya sembilan hari sebelum kejadian saya mengantar Pak Jokowi. Mungkin sudah rezeki,' ucapnya.


Anggota tim kampanye Jokowi-JK juga memeriksa interior bajaj. Saat itu, Mamat yakin bajaj-nya merupakan yang paling bersih. 'Setiap pagi saya menyuci bajaj itu. Jadi saat itu memang kinclong,' kata Mamat.


Anggota tim pemenangan Jokowi-JK tampaknya juga sreg ke bajaj Mamat. Untuk memastikannya, mereka minta dilakukan uji jalan. Mamat diminta memajukan dan memundurkan bajajnya. Berhubung kendaraan itu masih baru, tak ada kendala pada performa mesinnya.


Pria yang pernah bekerja sebagai tukang semir sepatu ini bangga sekaligus degdegan ketika Jokowi dan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan, masuk ke kabin bajajnya.


'Saya disuruh fokus mengemudi dan melihat ke depan. Saya tidak berani mengajak ngobrol mereka,' cerita Mamat.


Mamat melajukan bajajnya pelan-pelan, tak lebih dari 5 kilometer per jam. Di sekeliling bajaj, para fotografer dan warga berebut memotret Jokowi yang berada di dalam bajaj. Butuh sekitar 20 menit untuk tiba di Gedung KPU. 'Alon-alon wae, Mas,' canda Jokowi kepada Mamat saat itu.


Mamat dan Bori tak hanya mengantar Jokowi dan JK ke KPU. Setelah pengundian nomor urut capres selesai, mereka mengantar Jokowi dan JK kembali ke Taman Menteng. Sebelum berpisah, Mamat menyalami Jokowi. Ia mengaku ikhlas tidak dibayar. 'Tapi saya enggak sempat berfoto sama Pak Jokowi,' sesalnya. (Baca: Prabowo Vs Jokowi antara Lexus Vs Bajaj)


Mamat dan Bori kemudian bertemu teman-temannya di Taman Suropati. 'Ternyata di sana sudah ada teman yang memegang uang bayaran. Setiap orang mendapat Rp 300 ribu,' ujar Mamat


Mamat semakin bangga ketika diwawancara wartawan dan foto wajahnya muncul di siaran hampir semua stasiun televisi. Kemunculan Mamat di televisi menimbulkan kehebohan di tengah keluarga dan tetangganya di Desa Cipanas, Cirebon. 'Keluarga saya heboh, istri saya senang bukan main. Tetangga saya juga,' ujarnya. (Baca: Sopir Bajaj Pengantar Jokowi-JK Daftar Capres Kini Jadi Bintang Iklan)


Mamat tak menikmati uang hasil penjualan bajaj karena bajaj tersebut bukan miliknya. Bajaj itu milik pamannya yang mengasuh dan membesarkan Mamat. 'Sejak saya kecil, saya sudah dianggap anak oleh mereka,' katanya. Mamat mengaku tak pernah mengenal orangtua kandungnya.


Setelah menyelesaikan pengambilan gambar untuk iklan, Mamat kembali ke kabin bajajnya yang sempit. Ia mengaku tetap menjadi sopir bajaj. 'Saya dapat duitnya dari sini. Kalau duit iklan untuk anak, buat biaya pendidikan,' kata Mamat. Mamat mengaku senang karena Jokowi terpilih menjadi presiden. Ia ingin Jokowi memperhatikan kesejahteraan sopir bajaj. 'Dia kelihatannya sayang sama rakyat. Semoga enggak berubah,' imbuhnya.


Belakangan Mamat berbahagai, karena menjadi bintang iklan yang akan tayang di stasiun televisi. (Tribunnews/Abraham Utama)


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Cara Jokowi Uji Pengawalan Paspampres


Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semenjak Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mengambil alih pengawalan terhadap Presiden terpilih Joko Widodo, baru hari ini, Selasa (26/8/2014), mereka mengawal pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini blusukan.


Jokowi berangkat dari Balai Kota sekitar pukul 10.45 WIB. Bersama iring-iringan paspampres, Jokowi melintasi jalan Thamrin, Sudirman, kemudian menuju ke Jakarta Timur.


Tidak ada yang luar biasa dalam perjalanan dari Balai Kota. Iring-ringan terlihat sesuai permintaan Jokowi, bahwa tidak lebih dari tujuh rangkaian, termasuk mobil Kijang Innova hitam yang ditumpangi Jokowi maupun Mercedes Benz hitam sebagai mobil cadangan.


Iring-iringan kendaraan pun tidak sampai mengganggu kendaraan lain, atau sampai harus melakukan sterilisasi jalan yang akan dilalui. Hal ini sesuai keinginan Jokowi yang tidak ingin kedekatan dengan masyarakat terganggu.


Lokasi pertama yaitu menuju ke kawasan pembangunan proyek sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di kawasan Kebon Nanas, Kelurahan Cipinang-Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat itu Jokowi ditemani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak.


Saat itu kurang lebih ada tujuh sampai delapan paspampres yang melekat kepada Jokowi. Jika melihat pengawalan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentu jauh berbeda. Paspampres yang bertugas mengawal Jokowi ini nampak memberi ruang kepada para pekerja untuk bisa mengabadikan sosok Jokowi dengan memfoto dari dekat.


Para paspampres ini hanya memberi peringatan agar tidak terlalu dekat dengan cara menyentuh bagian tubuh saja, sambil mengucap, 'ayo mas, sudah ya, agak minggir sedikit.'


Terhadap awak media pun, paspampres memberi ruang banyak agar bisa melakukan wawancara dari dekat, tanpa perlu pengeras suara. Hanya saja terkadang paspampres mengingatkan awak media agar tidak menyodorkan rekaman terlalu dekat dengan tubuh Jokowi.


Ini pun sesuai dengan pernyataan Jokowi, bahwa dirinya tidak ingin mengubah gayanya saat bekerja sebagai Walikota Surakarta, juga sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Minta Paspampres Bicara di Depan Media

Tidak biasanya seorang paspampres diwawancarai oleh awak media oleh seorang Presiden. Hal itu disebabkan menyangkut keamanan seorang paspampres itu sendiri sebagai pengamanan orang nomor satu di negara ini.


Namun, berbeda ketika Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang dikawal oleh paspampres.


Saat mengunjungi Lokasi kedua di Rawa Kendal, Jakarta Utara, ia justru meminta seorang paspampres berbicara mengenai pengamanan terhadap dirinya kepada awak media ketika media meminta tanggapan mengenai pengawalan paspampres saat blusukan.


'Ayo kamu ngomong, bagaimana rasanya,' kata Jokowi meminta seorang paspampres berpangkat Mayor Infanteri ini untuk berbicara.


Si Mayor pun bingung, namun tetap berbicara kepada awak media mengenai standar operasional prosedur (SOP) bagaimana mengawal seorang presiden. Saat berbincang pun, mata si Mayor ini tidak bisa lepas dari sosok Jokowi.


'Perintahnya adalah SOP yang dipegang harus dilaksanakan, kemana bapak pergi kami ikuti. Etika terhadap presiden, ada simulasi, kami sesuaikan dengan karakter bapak,' katanya canggung.


Bahkan, para paspampres yang melekat kepada Jokowi ini pun ikut membagikan buku kepada warga, khususnya anak-anak yang berada di lokasi. Hal ini memang selalu menjadi rutinitas Jokowi ketika menyambangi suatu daerah di Jakarta.


Ikut Makan Bersama Jokowi

Penyesuaian ini belum selesai di lapangan. Jokowi pun mencoba cara lain agar paspampres ikut menyesuaikan diri, salah satunya saat makan siang di dekat pemukiman warga. Jokowi memilih makan di restoran seafood di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.


Pemandangan unik kembali terlihat. Saat itu paspampres yang melekat ke Jokowi awalnya mengawasi restoran yang disambangi Jokowi, termasuk tamu-tamu yang hadir. Namun seperti mendapatkan perintah, paspampres ini tiba-tiba meminta dua meja dikosongkan untuk mereka duduk makan.


Bahkan, paspampres yang membawa senjata laras sedang pun ikut masuk ke dalam restoran dan makan. Dengan begitu, suasana seperti diawasi pun hilang dalam beberapa menit, sebab, seluruh paspampres makan.


Meski makan, mereka para paspampres tidak lupa akan tugasnya menjaga keamanan Jokowi. Cara makan pun nampak diatur. Beberapa makan terlebih dahulu, kemudian gantian dengan paspampres lain. Waktu makan pun terbilang cepat, mereka hanya butuh kurang lebih 3 sampai 5 menit untuk makan, kemudian berganti dengan anggota lain.


Jokowi sendiri mengaku blusukan kali ini sekaligus menguji bagaimana kesigapan anggota paspampres dan bagaimana paspampres menyesuaikan diri mengawal dirinya.


'Semuanya dites, yang kagok paspampres, ini kan proses menyesuaikan, paspampres menyesuaikan presiden,' kata Jokowi.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Jokowi 'Ajak' Mobil Kepresidenan dan Paspampres Blusukan ke ...

Mulya Nurbilkis - KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM



Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo masih sibuk dengan bulusukannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ia mengajak Paspampres yang mengawalnya blusukan di lokasi Waduk Rawa Kendal, Rorotan, Jakarta Utara.


Jokowi ditemani Kepala Dinas PU, Rudi Manggas Siahaan meninjau lokasi waduk Rawa Kendal di Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2014).


Ini adalah blusukan pertama Jokowi sejak dikawal Paspampres pada Sabtu (23/8) lalu. Meski sudah dikasih mobil kepresidenan, Jokowi tetap memilih menumpangi Toyota Innova hitamnya yang kerap dipakainya blusukan selama menjabat sebagai Gubernur.


Dari lokasi blusukan awalnya di pengeboran sodetan Ciliwung-KBT, Jokowi menuju lokasi Waduk Rawa Kendal yang berada di tengah perkampungan warga Rorotan, Jakarta Utara.


Untuk mencapai lokasi waduk, iring-iringan Jokowi harus menyusuri jalan-jalan kecil yang hanya terdiri dari 2 ruas jalur. Mobil kepresidenannya pun diajaknya menyusuri jalan-jalan kecil itu. Saat rombongan menyusuri jalan Raya Rorotan, anak-anak sekolah yang baru pulang berkumpul di depan sekolahnya. Mereka menunggu iring-iringan dan nampak melabaikan tangan.


Paspampres pun diajak Jokowi bertemu warga yang selama ini sering disapanya saat blusukan. Saat tiba di lokasi waduk, warga yang sudah menunggu Jokowi langsung mengekor di belakangnya. Beberapa personil Paspampres dan perwira polisi sesekali nampak menahan warga yang mencoba terlalu dekat dengan Jokowi.


Meski Jokowi menapaki lumpur kerukan waduk yang mengering, warga tetap ikut. Untuk menjamin keamanan Jokowi sebagai presiden terpilih, dalam jarak dekat setidaknya ada 4 anggota Paspampres. 4 anggota lainnya mengawasi dan menjaga jarak warga dengan Jokowi. Next



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di 'Reportase' TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB


(bil/ndr)


Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus


Mission: Impossible (Ical) Mission: Impossible (Ical) Mission: Impossible (Ical)

Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0