Jakarta - Kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada pemilihan pimpinan DPR dan MPR, dua pekan lalu, dinilai sebagai kekalahan lobi dari kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Puan Maharani yang dipercaya menjadi 'panglima lobi' di parlemen dinilai belum maksimal bekerja sehingga kubu Jokowi beberapa kali menelan kekalahan politik, mulai dari pengesahan UU MD3, UU Pilkada, pimpinan DPR hingga MPR. Ke depan, disarankan sebaiknya Jokowi yang tampil memimpin lobi politik.
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, mengatakan, Jokowi dan PDIP sekarang ini memang sedang mencari format untuk bernegosiasi, termasuk cara dan siapa yang harus bernegosiasi. Idealnya tidak semua urusan harus ditangani Presiden terpilih. Kalau di tingkat fraksi sebaiknya pimpinan fraksi harus maju.
'Tingkat kesuksesan lobi dan negosiasi memang sebagian akan tergantung pada Puan Maharani sebagai pimpinan fraksi. Bisa jadi Puan menyumbang kegagalan (lobi),' kata Dodi di Jakarta, Minggu (12/10).
Menurutnya, Jokowi sebenarnya punya kemampuan lobi yang cukup baik. Setidaknya itu diperlihatkan saat Jokowi bisa 'menaklukan' para pedagang kaki lima di Solo saat menjadi Wali Kota, lewat lobi makan-makannya. Terakhir dan yang terbaru Jokowi memperlihatkan kemampuannya berkomunikasi dengan baik, saat berhasil menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, MPR dan DPR dalam sebuah perjamuan makan bersama. Hanya saja, situasi genting akibat munculnya polarisasi mengharuskan Jokowi-JK membaca lebih jeli, pada urusan apa mereka harus turun. Untuk pimpinan lembaga tinggi atau tertinggi negara seperti DPR dan MPR tentu mereka perlu untuk turun langsung.
Dia menyarankan untuk urusan yang krusial dan genting, sebaiknya Jokowi yang turun tangan, bukan lagi Puan. Jokowi punya kemampuan, bahkan pendekatannya pun lebih soft dan diterima dengan baik.
'Ada urusan yang bersifat personal, misalnya Mega-SBY. Jika untuk isu itu tentu Megawati tak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, kejelian melihat isu menjadi penting untuk menentukan siapa yg harus jadi panglima lobi dan siapa yang harus dilibatkan,' ujarnya.
Pendapat tak jauh berbeda dilontarkan Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi. Menurutnya, Jokowi harus memimpin langsung untuk proses lobi, termasuk ketika melobi elite di parlemen. Apalagi, Jokowi mempunyai kapasitas sebagai pelobi handal.
'Baik Jokowi maupun JK bisa menjadi negosiator dan aktor yang menjembatani perbedaan-perbedaan politik diantara kedua faksi politik,' katanya.
Tampilnya Jokowi sebagai 'panglima lobi' di Koalisi Indonesia Hebat, kata Airlangga sangat penting. Selain itu bila Jokowi yang tampil kedepan, itu akan menepiskan stigma negatif yang selama ini selalu dilekatkan pada sosok Jokowi yang dianggap Presiden boneka. Pertemuannya dengan pimpinan lembaga tinggi negara, sekali lagi membuktikan kemampuan lobi Jokowi efektif. Jadi, tak usah terlalu mengandalkan Megawati, Surya Paloh atau Puan Maharani. Faktanya, ketika di parlemen, kekalahan kubu Jokowi tak lepas dari lobi Puan yang masih belum teruji.
'Harus ada perubahan strategi politik diinternal,' tegasnya.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Jokowi Dinilai Harus Turun Langsung dalam Urusan Perlobian di ... - BeritaSatu"
Post a Comment