KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola kontrol lewat cara blusukan yang dijalankan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Solo dan Jakarta, dinilai berhasil membangun jembatan antara pemimpin dan rakyat.
Karena itu, sejumlah akademisi mengapresiasi keinginan Jokowi yang tetap blusukan saat menjabat sebagai presiden.
Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Abdul Hamid Habbe, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (12/10/2014) menyarankan, Jokowi bisa memodifikasi pola blusukan menggunakan teknologi yang berkembang.
Penggunaan teknologi untuk mendukung blusukan presiden, kata dia, bisa jadi solusi memangkas jarak wilayah Indonesia yang terpencar.
Abdul Hamid menyebut gaya blusukan itu jadi ciri khas Jokowi sekaligus menjadi kekuatan atau nilai tambah dari presiden terpilih tersebut. Ia menilai, lewat metode blusukan itu, Jokowi dicatat publik, bukan sosok pemimpin yang elitis, tapi merakyat.
'Jokowi, bukan pemimpin yang high context, tapi low context. Gayanya mendekati rakyat, diterima publik. Dengan kerja blusukan sebenarnya adalah gaya kepemimpinan yang membuka ruang dan dekat dengan rakyat,' katanya.
Abdul Hamid juga yakin, bila kerja blusukan masih bisa dijalankan oleh Jokowi, saat sudah menjalani tugas sebagai Presiden.
Abdul Hamid mengatakan, Indonesia memang bukan Jakarta atau Solo. Tapi, jelasnya, hambatan wilayah, jarak, danu geografis sebagai negara kepulauan bukan halangan bagi seorang presiden tetap bisa intens berkomunikasi dengan rakyat.
Lewat dukungan teknologi, misal melalui telecoference, ujar Abdul Hamid, bisa jadi jawaban hambatan jarak dan geografis.
'Masyarakat, rakyat perlu didengarkan oleh pemimpinnya sehingga kebutuhan publik dapat terlayani dengan baik, sesuai, tepat dan cepat,' kata dia.
Abdul Hamid juga menyatakan dukungan bila Jokowi mengonkritkan kerja blusukannya lewat sebuah sistem bernama e-blusukan.
Pada pemerintahan sebelumnya, kata Abdul Hamid, sebenarnya ada pula metode komunikasi yang dibangun, misal lewat situation room, atau pola pengaduan via SMS, via PO BOX, atau melalui pengumpulan data melalui staf khusus.
Namun, pendekatan yang elitis, serta gaya yang high context dan tindak lanjut yang minim, kata dia, membuat saluran-saluran komunikasi tak berjalan maksimal.
Abdul Hamid menambahkan, kurangnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah maupun legislatif menjadikan blusukan presiden menjadi penting.
'Kenapa penting? Karena memang saluran pada level yang bawah tidak berfungsi. Gaya Jokowi yang low context, menjadi kekuatannya untuk membuat komunikasi dengan rakyatnya bisa terbangun maksimal. Dan, dukungan teknologi bisa jadi jawaban terhadap kendala jarak dan geografis. Tapi lebih penting dari itu adalah aksi nyata menindaklanjuti segala laporan yang masuk kepada Presiden,' katanya.
Abdul Hamid yakin, Jokowi lebih cepat bertindak. Setidaknya, menurut dia, hal itu sudah teruji saat ia memimpin Solo maupun Jakarta.
'Apalagi Jokowi tak suka budaya asal bapak senang,' katanya.
Keterangan pers juga menyertakan pendapat Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto. Erwan juga mengapresiasi upaya Jokowi yang akan mempertahankan kerja blusukan, meski sudah menjadi Presiden.
'Dengan adanya blusukan maka mata rantai birokrasi tersebut dapat diperpendek sehingga presiden dapat segera merespon masalah-masalah yang memang menjadi concern masyarakat,' kata dia.
Selain itu dengan adanya blusukan, kata Erwan, hubungan batin antara presiden dan rakyat akan terus berjalan. Ia berpendapat, e-blusukan merupakan cara cerdas mempertahankan praktik blusukan yang telah dikakukan selama ini tanpa banyak menyita waktu presiden untuk juga memikirkan hal-hal strategis yang perlu keputusan seorang kepala negara.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Jokowi Disarankan Gunakan Metode e-Blusukan - Tribunnews"
Post a Comment