Ahok Perintahkan PT Pembangunan Jaya Bakar Sampah Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Foto: Dok. KABARJOKOWI)
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta PT Pembangunan Jaya untuk turut serta mengurusi sampah DKI yang rata-rata per harinya mencapai 6.500 ton.
'Kita tugaskan mereka untuk bangun incinerator (alat pembakar sampah) soal sampah dan soal air limbah. Itu mereka harus lakukan. Karena kita ada 6.500 ton sampah per hari. Itu asumsi yang masuk. Kalau di Ciliwung, jangan-jangan sampai 8.000 ton sampah sehari,' ujar Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Dengan incinerator tersebut, mantan Bupati Belitung Timur itu menugaskan PT Pembangunan Jaya untuk membakar sampah Ibu Kota. 'Itu tugasnya Pembangunan Jaya untuk kaji dan lakukan itu,' perintah Ahok.
Selain mengurusi permasalahan sampah dan air limbah, Ahok juga meminta PT Pembangunan Jaya terus mengkaji soal rencana pembangunan mega proyek Giant Sea Wall yang rencananya untuk menghadang banjir rob dan juga sebagai wadah pengolahan air bersih.
'Termasuk untuk kaji Giant Sea Wall dan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Marunda. Kita sudah tugaskan mereka,' tandasnya.
Untuk diketahui, di era kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo, kawasan ekonomi khusus di Marunda, diperkirakan membutuhkan lahan sekira 3.200 hektare (ha), yang terdiri dari 1.639 ha daratan dan 1.561 ha dibanguan di atas laut.
Dari total luas daratan tersebut, terdiri dari 803 ha yang sudah ada Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). Seluas 836 ha di antaranya adalah lahan milik pemerintah pusat dan daerah serta 66 ha milik swasta. Sedangkan sisanya 737 ha lahan milik perorangan.
(hol)
Ahok vs Organda, soal kenaikan tarif angkutan kota
Reporter : Muhammad Sholeh
Pemprov DKI Jakarta secara resmi belum memberlakukan tarif baru angkutan umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhir pekan lalu. Meski Pergub belum keluar, sejauh ini banyak angkutan umum yang sudah menaikkan tarif. Kisarannya sekitar 20-50 persen.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta telah mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum kelas ekonomi sebesar 30 persen, dari tarif lama Rp 2.000 menjadi Rp 2.600. Meski sebagian masyarakat protes karena belum ada sikap resmi soal tarif naik dari pemerintah daerah, menurut Ketua Organda DKI, Sudirman, sikap pengusaha yang terkesan menaikkan tarif sepihak adalah hal yang wajar.
'Saya rasa kalau sopir minta penambahannya Rp 500-Rp 1.000, rasanya manusiawi saja. Kalau penumpang keberatan yang nggak usah naik saja,' kata Sudirman kepada KABARJOKOWI, Senin (24/6).
Sudirman menjelaskan, secara logika, mobil angkutan yang berjalan membutuhkan bensin. Nah, karena harga bahan bakar sudah naik, mau tidak mau pengusaha angkot harus menaikkan biaya operasional mereka, dengan cara menaikkan tarif penumpang.
'Saat kenaikan BBM diumumkan, mobilkan sudah jalan, sudah mengisi bensin yang harganya Rp 6.500, lalu kalau kita enggak naikkan tarif, siapa yang menomboki itu,' jelasnya.
Sikap keras Organda langsung ditanggapi Pemprov DKI Jakarta. Menurut Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta tak lebih dari 10 persen. Ia berang dan kesal karena pengusaha angkutan umum sulit diajak untuk melakukan peremajaan armada dan bisa terintegrasi dengan busway.
'Jadi yang penting kita pingin tidak lebih dari 10 persen. Nah sekarang kan busnya kurang. Kita semua tambah saja. Sebetulnya kita sudah subsidi kan. Kita hanya minta pemain-pemain mobil, Anda perbaharui mobil Anda,' pinta Ahok.
Ahok berdalih, jika para pengusaha transportasi angkutan umum mau mendengarkan sarannya, yakni melakukan peremajaan armada dan mengintegrasikannya dengan halte Transjakarta, maka kenaikan yang diperoleh bisa mencapai 150 persen.
'Anda cuma minta naik 30 persen kan? Bayangin kalau jadi kayak Kopaja terintegrasi ke busway. Jadi berapa? Rp 5.000. Naik 150 persen. Artinya orang sudah naik itu, naik Transjakarta gratis,' jelas Ahok.
Perlu diketahui, angkutan umum seperti Kopaja dan Metromini, sebagian besar kondisinya amat memprihatinkan. Hal ini tentu membuat kenyamanan penumpang jauh dari harapan. Apalagi dengan kenaikan tarif yang sudah diterapkan, sebelum ada peraturan resmi dari pemerintah.
Pemprov DKI Jakarta sendiri ingin agar pengusaha angkutan umum melakukan peremajaan untuk meningkatkan kenyamanan warga. Hingga kini, peremajaan angkutan umum belum dilakukan secara total karena masih ada tarik ulur dengan pengusaha angkutan umum.
Ahok Kecewa dengan PKL
Warga memadati Kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat perayaan HUT ke-486 Kota Jakarta,di Jakarta, Sabtu (22/6). ANTARA/Wahyu Putro A
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama menyayangkan sikap pedagang kaki lima yang telah dilibatkan dan diberi tempat dalam malam perayaan Ulang Tahun Jakarta ke-486 di Lapangan Monumen Nasional Jakarta, Sabtu lalu. Kebanyakan dari mereka disebutnya tak membereskan kembali 'Sekitar 95 persen pedagang kaki lima tidak bertanggung jawab,' ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa 25 Juni 2013. Basuki-yang juga kerap disapa Ahok-berharap pedagang bisa lebih tertib dalam acara serupa pada masa mendatang. 'Kami lagi berpikir mereka memakai badge supaya tidak bisa sembarangan orang masuk berjualan.' Dengan cara itu, pedagang kaki lima di Jakarta akan lebih terseleksi. Apalagi, kata Ahok, sekitar 70 persen pedagang kaki lima di Jakarta bukan penduduk asli Ibu Kota. 'Tidak apa-apa bukan orang Jakarta, tetapi kami harus ajarin adat juga, 'Lu kalo mau ke Jakarta jangan buang sampah sembarangan,' katanya. Pemerintah DKI menyatakan memperjuangkan para pengusaha atau pedagang kecil untuk bisa mendapat tempat di arena pameran-pameran. Pemicunya adalah pagelaran Jakarta Fair di Kemayoran yang dianggap telah menyimpang dan tidak memberi banyak tempat bagi para pedagang itu. TEMPO.CO , Jakarta:
Dilihat dari Tulisan Tangan, Jokowi Ahok Pemimpin Mengerti Rakyat
KABARJOKOWI, Jakarta : Hari ini, tepat hari ke-253 pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin ibu kota Jakarta. Sejauh itu pula, mayoritas masyarakatnya kagum atas kerja keras kedua sosok pemimpin yang tegas dan bersahaja ini.
Sepertinya, kerja keras keduanya selama 8 bulan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik lagi perlahan-lahan kelihatan. Tampaknya masyarakat Jakarta tidak salah menjatuhkan pilihannya kepada keduanya.
Jika dilihat dari ilmu graphology, yang mempelajari dan menginterprestasi karakter manusia melalui tulisan tangan, Jokowi dan Ahok adalah pasangan yang sangat pas untuk menjadi sosok pemimpin di ibu kota Jakarta.
Setidaknya, itulah yang disampaikan Deborah Dewi, seorang ahli grapholgy, saat berbincang dengan KABARJOKOWI melalui Blackberry Messanger. Menurut Dewi, kedua sosok tersebut jago dalam hal diplomasi. Itu semua terlihat dari huruf 'M' yang ditulisnya.
'Dia bikin huruf 'M', kayak huruf 'W', dan bikin huruf 'N' kayak huruf 'U'. Itu namanya unsur Garland,' terang Debo kepada KABARJOKOWI, yang ditulis Senin (24/6/2013)
Di mata Debo , Ahok adalah sosok yang piawai dalam menegakkan hukum. Sedangkan Jokowi, dinilai tidak setinggi Ahok standar yang dimilikinya. 'Jadi, Ahok yang bikin standar, Jokowi yang 'ngelus-ngelus',' terangnya.
Seseorang yang memiliki unsur Garland di tulisannya, tambah Debo, sudah bisa dipastikan orang tersebut sangat piawai dalam diplomasi.
Sangking cocoknya keduanya sosok ini, apabila sampai dipisah, Debo beranggapan akan menjadi menyeramkan.
'Ahok bisa jadi 'musuh' bersama. Karena secara content, dia oke. Hanya 'packaging'-nya belum bisa meng-Indonesia (ngikutin karakteristik stereotype orang Indonesia, maksudnya),' jelas Debo.
Sedangkan untuk sosok Jokowi, dinilai rentan dan gegabah apabila dirinya tanpa didampingi Ahok. 'Tapi memang ngeri apabila mereka dipisah,' katanya.
Sewaktu ditanya, apakah Jakarta bakal menjadi kota yang amburadul jika Jokowi tanpa Ahok, meskipun Jokowi sangat sukses ketika memimpin Solo?
Debo pun menjawab, 'Apa sih, image pejabat Jakarta di mata rakyat Jakarta? Kalau saya bandingkan dengan tulisan tangan Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta) ya, Foke lebih kasar dan hanya akan menganggap orang yang mendukung dia saja,' terangnya lagi.
Selain itu, tambah Debo, kira-kira apa image pejabat Jakarta di mata rakyat Jakarta? Yaitu, arogan, kasar, kotor, korupsi, sok, dan lain-lain.
'Lupakan soal Solo atau Jakarta. Kelebihan Jokohok (Jokowi Ahok) adalah keduanya bukan dari background militer, tapi background sipil. Lebih membumi, kan?' tanya Debo.
Ketika Debo coba melihat karakter masing-masing lebih dekat, Debo menjelaskan bahwa secara karakter, Jokowi adalah sosok pemimpin yang mampu menjawab needs dari rakyat untuk didengar, ditanggapi, dianggap, dan lain-lain.
' Why? Karena dia sensitif sebenarnya. Jadi, dia lebih peka (dilihat dari batang huruf 'D' yang ada jambulnya),' jelas Debo.
'Di sisi lain, Ahok adalah orang 'gila' yang demi tegaknya norma sosial yang benar, He will do anything. Why? Karena itu menyangkut pride beliau. Jadi, memang ada dorongan harus menegakkan norma sosial yang benar, atau dia akan merasa terhina (dilihat dari batang huruf 'D' yang tinggi banget). Ini juga menjawab needs rakyat untuk pemerintahan yang transparan,' pungkasnya.
(Adt/Abd)
Evaluasi Jakarta Nite Festival, Ahok: 95% PKL Buang Sampah ...
Taufan Noor Ismailian - KABARJOKOWI
Ahok (Bilkis/ KABARJOKOWI)
Jakarta - Malam keriaan pesta ulang tahun Jakarta sudah berlalu meninggalkan sejumlah kenangan dan catatan bagi warga serta panitia acara. Wagub DKI Jakarta Ahok punya penilaian tersendiri terhadap ulah PKL dalam acara itu.
'Kita temukan hampir 95 persen PKL itu tidak bertanggung jawab atas buang sampah. Padahal plastik sudah kita bagikan, bahkan ada tong sampah dan bak-bak yang begitu di dekatnya, dia tidak mau membereskan,' ujarnya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).
Ke depannya, Ahok berencana akan menyeleksi siapa aja PKL yang akan berjualan di arena Jakarta Night Festival. Dia meminta supaya pedagang lebih peduli lagi pada kebersihan lingkungan.
'Jadi kita berpikir mereka memakai badge, soalnya tidak sembarangan orang bisa keluar masuk berjualan,' tuturnya.
Soal pengaturan lalu lintas, Ahok berencana mengirim surat ke Kemendagri supaya bisa menumpang parkir di Istiqlal dan Lapangan Banteng. Nantinya, warga bisa memarkir mobilnya di sana lalu pergi ke monas dengan menggunakan bus khusus.
Selain itu Ahok juga akan 'menasionalisasi' nama-nama pintu di Monas. Tujuannya agar kelak masyarakat terbiasa dengan nama-nama itu saat festival serupa digelar lagi tahun depan.
'Selama ini kita kan sering bilang pintu-pintu Indosat. Nanti kita akan ganti nama menjadi pintu Thamrin, nanti juga ada pintu Istana, ada pintu Gambir, ada pintu Istiqlal. Jadi waktu acara nanti kita tempelin, jadi nanti semua sudah terbiasa dengan pintu-pintu seperti itu,' katanya.
Simak aneka berita penting dan menarik hari ini di 'Reportase Sore', pkl.16.30 Wib hanya di TRANS TV (gah/nwk)
Jokowi
Foto: KABARJOKOWI.blogspot.com
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak sepemaham soal kebijakan untuk menaikkan tarif angkutan umum, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 22 Juni 2013 lalu.
Dalam keputusan itu, Jokowi mengusulkan agar tarif bus TransJakarta menjadi Rp5.000, dimana sebelumnya bertarif Rp3.500. Padahal, bahan bakar gas yang digunakan TransJakarta, tidak mengalami kenaikan harga.
'Seharusnya Pak Gubernur tidak menaikan, mungkin salah kutip kali ya. Harusnya itu tidak naik, tetap, Pak Gubernur tadi ngomong saya enggak ikutin,' ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (25/6/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pihaknya juga tengah menyiapkan alternatif akan hal itu, yakni menyediakan tiket bulanan dengan harga murah. Sayangnya, rencana itu masih membutuhkan pematangan. 'Itu yang belum jadi, karena e-tiketingnya belum berjalan normal kan. Besok saya ketemu Pak Gubernur,' kata Ahok.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi mengungkapkan kenaikan tarif bus TransJakarta didorong oleh banyaknya komponen lain yang masuk dalam detail hitungan yang diajukan. 'Biaya langsung, service bus, oli, cuci bus, penggantian suku cadang, pemeliharaan bodi, pegawai, semuanya,' kata Jokowi .
Selain itu, sambungnya, rasio penggunaan BBM di daerah dan Jakarta berbeda dan ini yang menyebabkan hitungan kenaikan tarif antara daerah dan Jakarta berbeda. 'Maunya kita gratisan semuanya. Angka ini kalkulasi detail. Kenapa kemarin belum berani menyampaikan? Karena saya belum tahu detailnya,' terangnya.
Lebih jauh, penetapan kenaikan tarif ini masih harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. 'Tergantung dewan kapan izin penetapannya. Masa saya bilang besok tahuny besok enggak rampung, saya bilang lusa, tahunya enggak rampung. Ini bukan diwilayah saya,' pungkasnya.
(ydh)
