_
jakarta
Wednesday, July 31, 2013
Kini PKL Tanah Abang Dukung Rencana Jokowi
Terjebak Macet 'Jalur Neraka' Tanah Abang, Jokowi Jalan Kaki
_
jakarta
Monday, July 29, 2013
Jokowi Mungkin Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik
_
jakarta
Sunday, July 28, 2013
Misteri Restu Megawati untuk Jokowi
_
jakarta
Politisi Pendompleng Popularitas Jokowi Tak Punya Harga Diri
_
jakarta
Saturday, July 27, 2013
Komentar Jokowi Soal Gaya Ceplas Ceplos Ahok
_
jakarta
Friday, July 26, 2013
Datangkan 1.000 Bus, Jokowi Ditanya DPRD
_
jakarta
Basuki: Berkat Pak Jokowi, Saya Sudah Lebih Sabar
_
jakarta
Thursday, July 25, 2013
Jokowi Niat Benahi Manajemen Metromini
KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM/Agung Fatma Putra
KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berencana memperbaiki manajemen metromini, sehingga pengelolaan salah satu transportasi umum di ibukota itu menjadi lebih baik."Selama ini masyarakat sering mengeluhkan layanan metromini yang buruk. Makanya, kita mau memperbaiki manajemennya. Kita mau berikan semacam rumah manajemen supaya dapat dikelola dengan baik," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).Menurut Jokowi, pengawasan terhadap metromini sulit dilakukan karena kepemilikannya masih bersifat perseorangan. Sehingga pengelolaan metromini akan digabung di bawah satu manajemen."Kepemilikan metromini ini masih perseorangan, jadi akan kita gabungkan. Kita juga ada rencana menjadikan metromini sebagai salah satu operator angkutan umum di Jakarta, tapi ini baru kita lakukan setelah kita mengakuisisi PPD," ujar Jokowi.Jokowi menuturkan selain memperbaiki manajemen pengelolaan, hal yang harus diperbaiki lainnya, yakni armada metromini yang beroperasi setiap hari di wilayah ibukota."Armada metromini yang berseliweran di wilayah ibukota saat ini usianya rata-rata sudah 30 tahun. Jadi, harus diperbarui. Kira-kira bulan November tahun ini, kita akan dapat 1.000 unit bus sedang untuk metromini," tutur Jokowi.Jokowi mengungkapkan saat ini proses akuisisi PPD masih berada di Kementerian Keuangan dan dikabarkan pihak kementerian telah menyetujui akuisisi tersebut, sehingga tinggal menunggu proses administrasi.Rencananya, Jokowi menambahkan, PPD akan dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk bidang transportasi. Sedangkan, metromini akan dijadikan sebagai salah satu operator angkutan umum di ibukota.
_
jakarta
Jokowi Imbau Warga Tak Bawa Kerabat ke Jakarta
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau warga Jakarta yang mudik untuk tidak membawa kerabat saat kembali ke Ibu Kota. Imbauan itu bertujuan menekan pertumbuhan penduduk.
"Sudah saya perintahkan ke camat dan lurah untuk menyampaikan langsung ke bawah dan memberitahukan supaya yang mudik enggak bawa saudaranya menetap ke Jakarta," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Jokowi juga mengaku tak mempertimbangkan menggelar operasi yustisi kependudukan (OYK) Menurutnya, OYK yang dilaksanakan selama ini terbukti tidak efektif mengurangi urbanisasi.
"Apa dipagari saja ya, lalu diberi pintu? Hehehe belumlah ini kita belum punya jurus dan tidak perlulah kejar-kejaran," kata Jokowi dengan nada bergurau.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan OYK yang selama ini dilakukan akan diganti dengan kegiatan bina kependudukan.
"Ini semua kebijakan Pak Gubernur, karena dirasa lebih efektif. Kebijakan tahun ini, tidak akan lagi melaksanakan OYK, tetapi lebih ke arah bina kependudukan," kata Purba.
Purba menjelaskan, bina kependudukan merupakan usaha pemerintah menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan kepada masyarakat, misalnya surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Calon pendatang harus menaati aturan lain itu sehingga tak menjadi masalah baru bagi Jakarta.
Bina kependudukan dilakukan oleh dinas dan suku dinas terkait, lembaga RT dan RW, dan tidak melibatkan jaksa, hakim, maupun polisi. Dinas Dukcapil DKI akan mengintensifkan penyebarluasan informasi kependudukan di terminal, permukiman, baik melalui dialog maupun brosur.
_
jakarta
Ini Sindiran Jokowi untuk yang Sudah Deklarasi Capres
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyindir sejumlah tokoh yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2014. Menurutnya, para tokoh yang telah mendeklarasikan diri itu terlalu percaya diri. Padahal, kata Jokowi, belum tentu dicalonkan partai.
"Sekarang banyak orang yang sudah mencalonkan diri sebagai presiden. Padahal, mereka yang mencalonkan diri itu belum tentu dicalonkan partai, hehehe," kata Jokowi, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
DPR saat ini masih menggodok aturan pencalonan presiden dalam UU Pemilihan Presiden. Jika mengacu ketentuan sebelumnya, calon presiden diusung partai yang memperoleh 20 persen suara dalam pemilihan legislatif. "Kalau cuma dapat lima persen, siapa yang mau mencalonkan. Jadi calon saja berarti, tapi enggak dicalonkan. Apa enggak ngenes nanti?" sindir Jokowi.
Partai yang telah mendeklarasikan calon presiden yang akan diusungnya ialah Partai Golkar dan Hanura. Golkar akan mengusung Aburizal Bakrie sebagai capres, sementara Hanura telah mendeklarasikan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Dengan sindiran ini, apakah Jokowi akan menjawab sejumlah survei yang menjagokannya sebagai kandidat kuat capres menjelang pilpres? Yang jelas, sebelumnya, saat dikonfirmasi tentang hasil survei capres sejumlah lembaga, Jokowi menyatakan tak berniat maju dalam Pilpres 2014 karena masih berkonsentrasi mengurusi Ibu Kota. Ia ingin menuntaskan janjinya membenahi Jakarta hingga 2017.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
_
jakarta
Jokowi Laporkan Preman Tanah Abang ke Kapolda
Lapak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang menghambur di trotoar dan badan jalan Kabon Jati, Rabu (17/7/2013). Untuk keamanan, setiap hari PKL membayar Rp 1.000- Rp 2.000 kepada preman, Rp 300 ribu - Rp 400 ribu per bulan, serta harus memesan lapak kepada preman. | ESTU SURYOWATI
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serius menyatakan "perang" melawan preman di Pasar Tanah Abang. Dia mengaku sudah melaporkan terkait preman-preman pelindung PKL itu kepada Kapolda Metro Jaya.
"Preman-preman itu termasuk saya laporkan juga ke Kapolda," kata Jokowi seusai menjadi narasumber dalam sebuah diskusi bertema kepemimpinan nasional, di Mapolda Metro jaya, Kamis (25/7/2013).
Jokowi menyatakan, dia menargetkan penataan PKL tuntas usai Idul Fitri. Dia mendesak Dinas Perhubungan DKI beserta Satpol PP terus melakukan upaya persuasif kepada para PKL.
Para PKL itu, kata dia, juga tidak masalah untuk direlokasi. Hanya saja, mereka minta waktu untuk berdagang di bahu jalan hingga Lebaran.
Selain itu, Jokowi merencanakan untuk turun langsung ke lapangan bersama para stakeholders terkait untuk penyelesaian penataan PKL dan preman di Pasar Tanah Abang.
"Ya, semuanya diatur setelah Lebaran-lah. Semuanya baik yang berkaitan dengan keamanan dan manajemen pengaturan semua yang ada di sana," kata Jokowi.
Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu memberi target di tahun 2014, Jakarta telah terbebas dari PKL beserta premannya. Semua itu diupayakan untuk meminimalisir kemacetan di Ibu Kota.
Pemprov DKI memprioritaskan untuk menata PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara. PKL Tanah Abang rencananya akan direlokasi ke Pasar Blok G Tanah Abang. Jokowi memberi prioritas bagi PKL ber KTP DKI untuk masuk ke dalam Blok G. Apabila, ruangan di Blok G masih tersedia, maka DKI akan mengundi PKL KTP non-DKI.
Sementara itu PKL Pasar Minggu akan dimasukkan ke dalam Pasar Minggu dan PKL Jatinegara rencananya akan dimasukkan ke dalam SMP Negeri 14 Jakarta Timur.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
_
jakarta
Jokowi dan Ridwan Kamil Akan Pertemukan Jakmania dan Viking
Joko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wali Kota Bandung terpilih Ridwan Kamil akan mempertemukan pendukung Persija Jakarta, Jakmania, dengan pendukung Persib Bandung, Viking. Jokowi menceritakan kalau ia telah bertemu sebelumnya dengan Ridwan pada Rabu (24/7/2013).
"Kami akan mempertemukan pendukung Persija dan Persib setelah Pak Ridwan dilantik," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, ia bersama Ridwan akan menemukan Jakmania dan Viking untuk duduk bersama dan membicarakan perselisihan yang tak pernah usai. Kendati demikian, Jokowi mengaku pertemuan antara Jakmania dan Viking itu masih dalam rancangan, apakah nanti akan bertemu dengan konsep makan bersama atau bermain bola bersama. "Ini baru dirancang, nanti ketemu entah makan-makan atau main tinju bareng, maksudnya tinju guyonan, biar lebih akrab. Masak sama-sama warga negara Indonesia masih saja begitu, malu kita," kata Jokowi.
Sebelumnya, pertemuan antara dua suporter itu digagas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Pertemuan itu sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/7/2013) lalu, tetapi dibatalkan oleh Roy. Ia lebih memilih untuk mempertemukan manajemen kedua klub tersebut terlebih dahulu. Menurutnya, perubahan itu tidak lepas dari pernyataan dua petinggi kelompok suporter yang menilai pertemuan tersebut terlalu terburu-buru.
Rencana pertemuan kedua kelompok suporter itu merupakan buntut dari penyerangan bus Persib Bandung ketika berada di Jakarta bulan lalu. Akibat perusakan bus itu, laga antara Persija dan Persib dalam pertandingan Indonesia Super League (ISL) pun tertunda.
_
jakarta
Jokowi Buatkan Rumah Manajemen untuk Metromini
Polisi dari polsek Kebayoran Baru mendata identitas pengemudi Metromini yang menunggu penumpang di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/12). Kegiatan yang juga diisi dengan menempelkan stiker informasi nomor telepon kantor polisi itu ditujukan untuk mencegah dan menekan kejahatan yang biasa terjadi di angkutan umum. | KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM/WISNU WIDIANTORO
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan rumah manajemen agar pengelolaan metromini lebih baik. Namun, hal tersebut baru dapat terlaksana setelah Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) diakuisisi menjadi badan usaha milik daerah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Pemprov DKI sulit melakukan pengawasan terhadap metromini karena kepemilikannya masih perseorangan. "Pemiliknya kan banyak, perorangan. Satu-satunya jalan, diberi rumah manajemen," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Selain memperbaiki manajemen, Jokowi meminta bus-bus metromini diremajakan. Menurutnya, bus-bus tersebut rata-rata telah berusia 30 tahun. Hal itu membahayakan penumpang dan sudah tidak laik jalan.
Oleh karena itu, saat ini Pemprov DKI tengah mempersiapkan pengadaan seribu bus berukuran sedang untuk mengganti unit bus yang lama dan sudah tua. Pengadaan bus baru ini diperkirakan terlaksana pada November 2013.
"Rumah manajemennya adalah mantan PPD. Dari situ mulai dikelola sopir dan busnya sehingga semuanya terkontrol, mulai dari oli dan remnya tidak seperti yang sekarang. Tapi, ini semua menunggu akuisisi PPD dahulu," ujarnya.
Jokowi menyebutkan, proses akuisisi PPD menjadi BUMD masih dalam proses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, Kemenkeu telah menyetujui usul akuisisi itu dan tinggal menunggu proses administrasi.
Apabila PPD akan dijadikan BUMD di bidang transportasi, metromini akan dijadikan salah satu operator angkutan umum. Hal tersebut dilakukan agar pemilik sebelumnya tidak dirugikan.
Kinerja metromini menjadi sorotan karena pelayanannya tak kunjung membaik. Banyak bus metromini tidak laik jalan dan tak dilengkapi dokumen lengkap. Sementara itu, sopirnya kerap dilaporkan mengemudi secara ugal-ugalan.
Tiga siswi SMP, yaitu Rahmi, Revi, dan Bennity, mengalami cedera serius akibat ditabrak bus metromini yang dikemudikan WAS (35) di busway dekat halte transjakarta Layur, Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (23/7/2013) sekitar pukul 16.00. Bennity akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Persahabatan. Adapun kedua rekannya dirawat di Rumah Sakit Antam.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
_
jakarta
Jokowi minta maaf ke PKL jika memang ada salah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak tentang perseteruan yang kian memanas antara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ngeyel berjualan di Tanah Abang.Pria yang akrab disapa dengan Jokowi ini mengatakan akan tetap mendukung apa yang akan dilakukan Ahok kepada para pedagang jika memang para PKL yang berjualan melanggar unsur pidana."Ya ini kan kalau ada unsur pidananya, kalau nggak ya nggak (dukung)," kata Jokowi di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7).Mantan Wali Kota Solo ini pun mengaku akan meminta maaf kepada para PKL terkait Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) yang telah menyatakan melayangkan somasi pada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)."Saya sudah melayangkan somasi pada Pak Wagub, dan sudah diterima oleh stafnya. Tadi pagi saya layangkan surat itu," ujar Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun, di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).Menanggapi hal tersebut, Jokowi malah dengan bercanda mengucapkan permohonan maaf. "Ya, saya yang minta maaf ke PKL," ujarnya.Akan tetapi, Jokowi menegaskan pernyataan maafnya itu bukan berarti merasa salah atas apa yang telah dia dan wakilnya lakukan."Ya ndak merasa bersalah. Saya minta maaf kepada siapa pun siapa tahu saya ada salah," imbuh Jokowi.Selain itu, politikus PDIP ini juga menanggapi santai layangan somasi yang diajukan pada wakilnya itu. "Ya enggak apa-apa. Kan nanti diberi solusi," ujarnya singkat.
Pasar Murah Cuma Ramai saat Ada Jokowi
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Pasar murah di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (25/7/2013), tak seramai kemarin, saat dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Beberapa stan terlihat kosong.
"Sepi pengunjungnya. Paling yang beli orang dari kantor wali kota. Ramai pas kemarin ada Jokowi sama menteri," ujar Eti (40), peserta bazar binaan dari Sudin Perikanan.
Meski tidak terlalu ramai, namun Eti yang menjual hasil olahan ikan tetap bisa mengantongi keuntungan Rp 200.000 setiap harinya. Menurut Eti, pihak wali kota kurang melakukan sosialisasi, sehinggai banyak warga yang belum tahu ada pasar murah di kantor Wali Kota Jakarta Utara.
"Harusnya dari lurah sosialisasi ke warga biar pada tahu kalau ada bazar," ujar Siti (49), warga Cilincing, Jakarta Utara.
Meski begitu, ada stan yang banyak menyedot pengunjung, yakni stan sembako murah. Hanya dalam waktu satu jam, sembako langsung ludes terjual.
"Sembako cepat sekali habisnya. Kita buka dari jam setengah sepuluh, jam 11 sudah habis terjual," ujar Mandala Siregar (50) dari Artha Graha Peduli.
Sembako murah dijual dengan harga Rp 25.000 per paket, setiap paketnya berisi gula, tepung, mie instant, dan bihun. Selain sembako, dijual juga daging dengan harga yang relatif murah dari harga pasaran Rp 70.000 per kg.
"Hari ini sudah terjual habis 300 paket sembako dan 100 kg daging," kata Mandala.
Pembeli dari sembako murah kebanyakan dari warga sekitar kantor walikota Jakarta Utara dan pegawai di kantor wali kota. Kegiatan bazar murah ini diadakan sejak tanggal 15 Juli 2013 hingga 2 Agustus 2013.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
Jokowi: Sekarang, Rakyat Idamkan Kepemimpinan Horizontal
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013). | KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM/Kurnia Sari Aziza
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang horizontal. Itu berarti tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan masyarakatnya. "Kepemimpinan sekarang ini sudah era yang sangat terbuka, mulai dari BlackBerry Messenger, Twitter, dan Facebook. Saya kira memang rakyat mendambakan kepemimpinan yang horizontal," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum bagi peserta Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-22 tahun 2013, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/7/2013). Seorang pemimpin itu, kata dia, adalah pemimpin yang dapat membaca dan mendengar langsung apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemimpin itu harus benar-benar mengenal siapa rakyatnya, membaca imajinasi, harapan, pesan, dan pikiran rakyat. Hal-hal tersebut yang dibutuhkan dalam kepemimpinan horizontal. Kepemimpinan horizontal itulah yang tidak dimanipulasi dan terkontaminasi oleh sebuah tampilan-tampilan elitis dan artifisial. "Tapi, banyak yang tidak tahu, pemimpin itu memimpin untuk siapa. Artinya, memang kita harus kembali lagi terhadap konstitusi kita. Jiwa konstitusi kita ada di mana? Ada di rakyat, tidak di mana-mana," kata Jokowi. Hal itu pula yang menjadi alasan Jokowi kenapa ia setiap saat suka turun ke masyarakat. Dari aksi blusukan-nya itu, Jokowi mengaku mendapatkan keuntungan besar, yakni timbulnya kepercayaan yang besar dari masyarakat kepada pemimpinnya. Dengan membaca dan mendengar kebutuhan rakyat, pemimpin dapat mendesain sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kebijakan yang ia desain setelah melakukan aksi blusukan ialah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, kebijakan itu ia ambil setelah ia mendengar dan membaca kebutuhan masyarakat. Berdasarkan fakta yang Jokowi temukan di lapangan, banyak warga yang terbentur administrasi untuk mengurus pengobatan gratis sehingga ia memilih untuk tidak berobat dan membiarkan diri telantar di rumah. "Makanya, pas KJS dikeluarkan, pasiennya membeludak sekali sampai rumah sakit tidak cukup. Kalau dilihat dari sisi politis, ini pasti dibilang kalau sistemnya tidak siap dan sebagainya," kata Jokowi. Salah satu kelemahan pemerintahan vertikal adalah adanya kesenjangan antara pemimpin dengan rakyatnya. Selain itu, para pemimpin kerap tidak bisa membaca keinginan masyarakat sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang terbengkalai oleh pemimpin. Ke depannya, Jokowi menjelaskan, masyarakat saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kreatif, proaktif, dan responsif dalam membaca perubahan, baik untuk nasional maupun internasional.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
Wednesday, July 24, 2013
Cerita Jokowi "Ngerjain" Voorijder Zig
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (berbaju putih) menerobos banjir Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu, (26/1/2013) dengan menggunakan motor gede Dinas Perhubungan DKI yang biasa ia gunakan sebagai voorijder. Di sana, ia tak hanya meninjau keadaan lokasi banjir, tapi juga memberikan bantuan berupa selimut, handuk, sembako, seragam, alat tulis, beras, dan sejumlah uang tunai. | KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM/ Kurnia Sari Aziza
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menceritakan pengalamannya yang kerap dikawal oleh voorijder. Bahkan, dia sempat ngerjain para pengawal bermotor besar itu."Dari dulu, saya itu paling tidak senang kalau masyarakat itu terganggu saat kita melewati jalan," kata Jokowi di depan para peserta Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-22 tahun 2013, Polda Metro Jaya, Kamis (25/7/2013).Di hari pertama ia menjabat sebagai seorang Gubernur, Jokowi kerap menyampaikan keinginannya untuk tidak menggunakan voorijder maupun pengawal. Namun, terkait aturan protokoler, voorijder itu tetap harus digunakan untuk kepentingan negara. Terlebih lagi, ia memimpin Jakarta, sebuah kota yang sudah terkenal dengan kemacetannya. Apabila kepala daerah tidak menggunakan voorijder, menurutnya, itu akan menjadi hambatan untuk menuju ke tempat-tempat tertentu. Seiring waktu menjadi Gubernur, Jokowi pun akhirnya mengetahui kalau pengawalan di tiap wilayahnya selalu berganti, misalnya saja pengawalan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berbeda. "Dulu saya pas mau ke Jakarta Barat, dari Jakarta Pusat dikawal dengan voorijder dan jalannya lurus saja. Nah, pas masuk Jakarta Barat ternyata pengawalnya ganti petugas lagi. Saya baru tahu kalau ada aturan itu, hehehe," kata Jokowi. Berdasarkan pengalaman pergantian wilayah pergantian petugas itu, Jokowi melihat masyarakat terganggu dengan pengawalan yang ketat dan ulah voorijder yang tak jarang memakan jalur. "Saya tuh sering mendengar komentar-komentar seperti itu. Waktu saya masuk di Jakarta Barat, petugas voorijder-nya berganti dan kok dia malahan jalannya zig-zag, wah itu membuat masyarakat terganggu. Saya langsung bilang saja ke sopir saya, nanti pas ada belokan, kita belok kiri saja, biarin saja voorijder-nya jalan sendiri. Nah, pas saya belok kiri, voorijder-nya nengok belakang, bingung mencari, 'Di mana gubernur saya', hahaha," tutur Jokowi sambil tertawa. Di acara diskusi panel tentang kepemimpinan sosial itu, selain Jokowi, Ketua DPR RI Marzuki Alie juga memberikan kuliah umum kepada polisi-polisi peserta Sespimti Polri Dikreg 22 tahun 2013.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
Akhirnya, PDI Perjuangan Pertimbangkan Jokowi sebagai Capres ...
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin meroket. Elektabilitasnya seakan tak terbendung dalam survei sejumlah lembaga. Mengalahkan tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu muncul, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Terakhir, survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh terpopuler 2013. Selama ini, saat ditanya soal kemungkinan "mencapreskan" Jokowi, PDI Perjuangan selalu menyatakan bahwa Jokowi akan berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2017.
Kini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait Pilres 2014.
"Lembaga survei bukan salah satu alat untuk pengambilan keputusan partai. Tapi, nama Jokowi tetap menjadi bagian yang kami pertimbangkan," ujar Tjahjo Kumolo, yang menghadiri rilis survei SSSG, di Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Menurut Tjahjo, PDI-P akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi. PDI-P harus memikirkan masak-masak, tokoh yang dianggap mampu memimpin Indonesia.
"Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai juga mempunyai komitmen, jadi memimpin indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," katanya.
Tjahjo mengatakan, PDI-P selalu mencermati hasil lembaga survei. Lalu, apakah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan merestui Jokowi untuk maju Pilpres?
"Saya belum bisa komentar, karena hasil survei bukan tolak ukur untuk menentukan keputusan politik," jawab Tjahjo.
Menurutnya, banyak pertimbangan sehingga PDI-P belum juga mendeklarasikan capres. PDI-P melihat geliat perkembangan bangsa dan masalah-masalah regional, nasional, hingga internasional. Tjahjo menegaskan PDI-P tak mau terburu-buru dan menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan capresnya.
"Saya kira tunggu waktu yang tepat, tapi kami mencermati aspirasi masyarakat bagaimana opini media, bagaimana hasil survei baik yang independen atau yang dibuat parpol," kata Tjahjo.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
_
jakarta
Niat "Nyapres" Bisa Jadi Blunder untuk Jokowi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (dua kiri) bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama (kiri), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan (kanan), saat jumpa pers usai melakukan rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). | TRIBUNNEWS/HERUDIN
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sosok fenomenal karena merajai sebagian besar survei kandidat calon presiden yang diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju dalam Pilpres. Jika nantinya Jokowi menyatakan berminat maju, hal ini diyakini akan menjadi blunder bagi mantan Walikota Surakarta itu.
"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi, saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).
Ia mengatakan, kelas menenang dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.
"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkn diri," kata Arya Budi.
Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam Pilpres.
Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.
"Tapi lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir yakni Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.
Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokok paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
_
jakarta
Marzuki: Pramono Edhie Dipasangkan dengan Jokowi? Rugi...
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2014, sejumlah nama mulai dimunculkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Belum lama ini beredar wacana mengenai survei internal PDI-Perjuangan yang salah satunya menguji skenario memasangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan KSAD Pramono Edhie.
Menanggapi skenario duet Jokowi dengan Pramono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga petinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai, skenario tersebut justru akan merugikan Pramono.
Menurutnya, dengan disandingkan bersama Jokowi, Pramono yang justru akan ditempatkan sebagai orang nomor dua.
"Ini merugikan bagi Pramono karena dia kan pasti running untuk nomor satu. Kalau diposisikan di bawah justru tidak dilirik orang. Jadi, ini sangat tidak menguntungkan bagi Pramono untuk running di 2014 untuk jadi orang nomor satu," kata Marzuki di Jakarta Rabu (24/7/2013) malam.
Saat ditanya apakah Partai Demokrat memang telah merencanakan untuk mengusung Pramono sebagai orang nomor satu, Marzuki menjawab, "Ya semua bicara nomor satu ya." Dia juga mengatakan, saat ini Partai Demokrat masih akan menggelar konvensi calon presiden yang akan diusung. Belum ada keputusan untuk mengusung Pramono yang merupakan ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. "Nah, hasil konvensi mungkin nanti tahun 2014. Jadi orang mau nyandingkan dengan Jokowi, ya itu adalah dinamika bagaimana untuk meningkatkan popularitas yang dimiliki Pak Jokowi," ucapnya. Marzuki menilai, survei yang menduetkan Jokowi dengan pihak-pihak tertentu sengaja dilakukan untuk meningkatkan popularitas Jokowi. "Tentu dia (Jokowi) kan ada minat juga untuk running di 2014," tambahnya. "Melalui tim-timnya dicocokan dengan orang. Selalu dia (Jokowi) di figur utama, sedang orang lain menjadi figur kedua, ini kan strategi menangkap nilai seorang Jokowi yang tadinya gubernur untuk running 2014," kata Marzuki lagi. Skenario duet tersebut, kata Marzuki, masih berupa wacana yang merupakan bagian strategi politik untuk memenangkan pilpres 2014. "Tapi memang perlu kita pikirkan," sambungnya.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
_
jakarta
"Bersanding dengan Daun Pun, Jokowi Pasti Menang"
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi sangat yakin Joko Widodo akan menang dalam pemilihan presiden periode 2014-2019. Dengan catatan, Gubernur DKI Jakarta itu bersedia dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merestuinya.
"Jokowi itu bisa dengan siapa saja, bersanding dengan daun pun pasti menang," kata Kristiadi, seusai menjadi pembicara dalam diskusi politik, di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Menurutnya, periode ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Ia pun mengimbau agar Megawati mempertimbangkannya dan mendukung Jokowi sebagai capres.
"Kalau Mega jadi calon presiden urusannya akan lain. Ini kesempatan untuk Jokowi, dan Jokowi bukan orang yang mudah berkhianat," ujarnya.
Ia juga berpendapat, dukungan kuat publik agar Jokowi maju sebagai capres sulit dibendung. Selain dukungan publik, survei sejumlah lembaga juga menunjukkan Jokowi memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Besarnya sentimen positif kepada Jokowi, kata Kristiadi, karena ia dianggap sukses membangun citra sebagai pejabat yang tak elitis.
Kristiadi juga menilai, masyarakat terlihat puas dengan cara kerja Jokowi selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
_
jakarta
Fitra: Apa yang Salah Dana "Blusukan" Jokowi Diungkap?
(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). | KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM/Kurnia Sari Aziza
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merasa tidak ada yang salah dengan diungkapnya dana blusukan Jokowi-Basuki. Sebab, apa yang disampaikan terkait akuntabilitas anggaran.
"Karena dana operasional itu diperuntukkan bagi kepala daerah untuk menjalankan core operation-nya. Dan core operation Jokowi-Ahok itu kan blusukan. Apanya yang salah dari penyebutan ini," tanya Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky, dalam surat elektronik yang diterima KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM, Rabu (24/7/2013).
Dia juga menjelaskan, rilis yang disebarkan Fitra berdasarkan lampiran dari peraturan gubernur, yakni lampiran III Peraturan Gubernur No 10 tahun 2013 tertanggal 25 Februari 2013, halaman 50. Mengacu lampiran itu, Fitra menyebut anggaran blusukan Jokowi atau belanja penunjang operasional tahun 2013 sebesar Rp 26.670.450.000 per tahun.
Ia mengatakan, akuntabilitas anggaran itu sangat berkaitan erat dengan sejauh mana publik tahu jumlah dana dan bagaimana cara penggunaannya serta untuk apa saja. Sehingga, semua kalangan diminta bisa jernih menerima informasi tersebut.
"Jadi, tidak perlu tersinggung atau menuding macam-macam ke Fitra dengan rilis ini," cetus Uchok, yang membantah ada motif politik di belakangnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat menanggapi soal rilis Fitra ini. Menurutnya, blusukan tidak ada dananya. Modalnya hanya jalan kaki. Sehingga, dia meminta Fitra pintar membaca anggaran tersebut.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut dana blusukan yang dimaksud Fitra adalah dana operasional yang memang diatur undang-undang. Dia mencurigai Fitra didomplengi kepentingan politik dengan membandingkan dana operasional Jokowi-Basuki dengan dana operasional Fauzi Bowo-Prijanto.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
PDIP Pertimbangkan Jokowi untuk Nyapres 2014
KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo belum dapat memastikan apakah Joko Widodo mendapatkan restu dari Megawati apabila Gubernur DKI Jakarta itu masuk bursa Pilpres 2014."Meski Jokowi memiliki tingkat elektabilitas tinggi, tapi nama dia tetap menjadi bagian yang dipertimbangkan," kata Tjahjo seusai menjadi salah satu pembicara dalam acara Rilis Telesurvei Terpopuler 2013 di Wisma Kodel, kawasan Kuningan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu.Dia mengatakan pihak partai akan terus memantau tren elektabilitas, baik dari lembaga survei resmi atau yang sengaja dibuat oleh suatu partai politik.Pernyataannya itu keluar setelah lembaga survei dari Sekolah Pemerintahan Soegeng Sarjadi merilis hasil jajak pendapat jarak jauh mereka dan menempatkan Jokowi dalam posisi teratas elektabilitas figur.Mantan Wali Kota Surakarta itu mampu mengungguli calon lainnya dengan persentase 25,48 persen. Sedangkan di posisi kedua Prabowo Subianto dengan 10,52 persen atau unggul dalam kisaran lima persen dari Jusuf Kalla yang meraih 5,69 di peringkat tiga.Sementara itu, responden yang belum menentukan pilihannya (swing voters) lebih banyak daripada persentase elektabilitas Jokowi dengan 37,87 persen.Meski begitu, partai berlambang banteng itu, kata Tjahjo, tidak akan tergesa-gesa menunjuk capresnya walaupun telah banyak lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi dan mengidamkan PDIP."Kami tidak bisa melihatnya sekarang karena dinamika regional, nasional dan internasional akan terus berubah. Kami juga belum mengetahui kondisi riil tahun 2014 pilpres akan seperti apa. Harapannya hasil survei itu konsisten hingga pelaksanaan Pemilu 2014," kata Anggota Komisi I DPR RI itu.Menurutnya, PDIP akan terus menyerap aspirasi masyarakat termasuk keinginan rakyat apabila mereka menginginkan Jokowi maju dalam bursa Pilpres 2014. Hanya saja jajaran partai akan mencermati dengan seksama tentang tren publik dan juga opini mereka.Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, menegaskan, Pilpres 2014 adalah momentum untuk generasi baru atau tokoh muda bertarung merebut kursi RI 1.Dua di antara tokoh muda itu, kata Jeffrie, adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Dengan dua kandidat capres wajah baru tersebut, masyarakat Indonesia akan mengabaikan wajah-wajah lama," ujarnya.Gita Wirjawan bisa maju sebagai capres tak lepas dari terobosan SBY yang menerapkan metode konvensi untuk menjaring calon presiden. Sedangkan Jokowi akan didukung PDIP. Pasalnya, elektabilitas mantan wali kota Solo itu kian moncer."Dugaan saya, Megawati pun akan ikhlas melepaskan tiket pencapresan PDIP pada Jokowi yang semakin melejit elektabilitasnya saat ini," cetus Jeffrie. Jeffrie juga memprediksi jutaan orang Indonesia akan memaksa Jokow iuntuk bersedia maju. Menurut Jeffrie, dukungan itu akan disampaikan secara bergelombang alamiah oleh rakyat Indonesia selambat lambatnya November tahun ini."Jokowi menjadi harapan baru untuk masyarakat. Ini bukan tanpa alasan, karena Jokowi tampil menjadi sosok yang tanggap dan cepat mengatasi persoalan masyarakat," ujarnya.Lebih jauh Jeffrie menjelaskan, jawaban Jokowi yang mengaku enggan memikirkan kursi presiden di tahun 2014 mendatang adalah sikap yang tepat."Justru jawaban-jawaban Jokowi bahwa dia tidak memikirkan capres 2014 dan hanya memikirkan tanggung jawabnya untuk membenahi kota Jakarta adalah pilihan jawaban yang tepat dan benar. Jokowi memang tidak harus memikirkan apalagi mendesain agar dirinya jadi capres 2014," kata Jeffrie.
'Jokowi disandingkan dengan daun pun pasti menang di 2014'
Reporter : Dharmawan Sutanto
Peneliti senior Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan capres paling potensial di 2014. Dengan popularitas yang tinggi, Jokowi diyakini akan menang dipasangkan dengan siapa pun."Dia (Jokowi) ini yang mau tak mau semua perhatian publik tertuju pada sosoknya. Sekarang nih ya, kalau pak Jokowi disandingkan dengan daun pun pasti akan menang dia," ujar Kristiadi ketika ditemui usai debat calon presiden di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Rabu (24/7).Menurut Kristiadi, keunggulan seluruh hasil survei yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh politik paling berpeluang merupakan dampak dari apa yang dikerjakannya. Dia melihat Jokowi bukan tipe orang yang ingin membentuk citra dengan berbagai kebijakan yang diambil."Tidak pernah kita bayangkan apabila ada gubernur seperti dia ini, nilai plus dari dia yaitu tidak membikin citra semata-mata, tapi ada keberanian dalam mengambil resiko dan kemudian dijadikan sukses poin dia, itu lah yang nanti akan terjadi," katanya.Menurutnya, sosok Jokowi sulit untuk dimanfaatkan oleh politikus lain untuk mendongkrak elektabilitas. "Politik itu kan siasat dan saling memanfaatkan, tinggal bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa pak Jokowi juga berbeda, politisi busuk yang melakukan hal seperti itu," tegasnya.ketika ditanya lebih lanjut siapa calon yang pantas disandingkan dengan Jokowi, Kristiadi menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. "Pasangan yang ideal adalah orang yang nantinya juga dipilih oleh masyarakat dan saya pun tak tahu dan saya kira sekarang ini memang sudah seharusnya media memberikan kritik yang seimbang terhadap pak Jokowi karena media juga mengobati dan mencegah dia supaya tidak mabuk," tandasnya.
Follow Berita # Jokowi
Follow tag KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Jokowi, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Jokowi.
Let's be smart, read the news in a new way.
Survei SSSG, Jokowi Tokoh Terpopuler 2013
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi merupakan tokoh terpopuler 2013. Jokowi mengalahkan tokoh nasional lainnya yang masuk dalam survei tersebut. Hal itu berdasarkan hasil survei Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG) divisi riset dan penerbitan.
"Jokowi jadi tokoh yang terpopuler di sini dengan 25,48 persen," ujar Ilman Nafian dari Divisi Riset dan Penerbitan SSSG di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Setelah Jokowi, tokoh terpopuler kedua yakni Prabowo Subianto (10,52 persen), Jusuf Kalla (5,69 persen), Aburizal Bakrie (4,23 persen), Dahlan Iskan (4,14 persen), Mahfud MD (2,72 persen), dan Megawati Soekarnoputri (2,68 persen).
Setelah itu menyusul Wiranto (1,18 persen), Hidayat Nurwahid (1,02 persen), Hatta Rajasa (0,81 persen), Chairul Tanjung (0,53 persen), Surya Paloh (0,33 persen), Sri Sultan Hamengkubuwono X (0,33 persen), Sri Mulyani (0,2 persen), Kristiani H Yudhoyono (0,2 persen), Pramono Edi Wibowo (0,12 persen).
Adapun yang memilih tokoh lainnya sebanyak 37,87 persen, dan yang tidak menjawab yakni 1,95 persen.
Pengamat politik Hamdi Muluk mengatakan, kepopuleran Jokowi terkait pemberitaan di media. "Populer itu karena pemberitaan. Dia disebut media darling itu yang kita lekatkan ke fenomena Jokowi. Kalau saya lihat, kampanyenya sedikit dari bantuan iklan tapi banyak dari media," kata Hamdi.
Penelitian dilakukan pada 3 -22 Juni 2013 dengan melibatkan 2.450 responden yang tersebar di 10 kota besar. Sepuluh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Balikpapan. Metode pengumpulan data dengan wawancara telepon.
Tingkat keyakinan yakni 99 persen dan sampling of error kurang lebih 2,6 persen. Kriteria responden di 10 kota besar yang memiliki telepon rumah dan telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Sampel atau responden diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat pada buku telkom.
_
jakarta
PDIP Pertimbangkan Jokowi untuk Nyapres di 2014
KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo belum dapat memastikan apakah Joko Widodo mendapatkan restu dari Megawati apabila Gubernur DKI Jakarta itu masuk bursa Pilpres 2014."Meski Jokowi memiliki tingkat elektabilitas tinggi, tapi nama dia tetap menjadi bagian yang dipertimbangkan," kata Tjahjo seusai menjadi salah satu pembicara dalam acara Rilis Telesurvei Terpopuler 2013 di Wisma Kodel, kawasan Kuningan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu.Dia mengatakan pihak partai akan terus memantau tren elektabilitas, baik dari lembaga survei resmi atau yang sengaja dibuat oleh suatu partai politik.Pernyataannya itu keluar setelah lembaga survei dari Sekolah Pemerintahan Soegeng Sarjadi merilis hasil jajak pendapat jarak jauh mereka dan menempatkan Jokowi dalam posisi teratas elektabilitas figur.Mantan Wali Kota Surakarta itu mampu mengungguli calon lainnya dengan persentase 25,48 persen. Sedangkan di posisi kedua Prabowo Subianto dengan 10,52 persen atau unggul dalam kisaran lima persen dari Jusuf Kalla yang meraih 5,69 di peringkat tiga.Sementara itu, responden yang belum menentukan pilihannya (swing voters) lebih banyak daripada persentase elektabilitas Jokowi dengan 37,87 persen.Meski begitu, partai berlambang banteng itu, kata Tjahjo, tidak akan tergesa-gesa menunjuk capresnya walaupun telah banyak lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi dan mengidamkan PDIP."Kami tidak bisa melihatnya sekarang karena dinamika regional, nasional dan internasional akan terus berubah. Kami juga belum mengetahui kondisi riil tahun 2014 pilpres akan seperti apa. Harapannya hasil survei itu konsisten hingga pelaksanaan Pemilu 2014," kata Anggota Komisi I DPR RI itu.Menurutnya, PDIP akan terus menyerap aspirasi masyarakat termasuk keinginan rakyat apabila mereka menginginkan Jokowi maju dalam bursa Pilpres 2014. Hanya saja jajaran partai akan mencermati dengan seksama tentang tren publik dan juga opini mereka.Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, menegaskan, Pilpres 2014 adalah momentum untuk generasi baru atau tokoh muda bertarung merebut kursi RI 1.Dua di antara tokoh muda itu, kata Jeffrie, adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Dengan dua kandidat capres wajah baru tersebut, masyarakat Indonesia akan mengabaikan wajah-wajah lama," ujarnya.Gita Wirjawan bisa maju sebagai capres tak lepas dari terobosan SBY yang menerapkan metode konvensi untuk menjaring calon presiden. Sedangkan Jokowi akan didukung PDIP. Pasalnya, elektabilitas mantan wali kota Solo itu kian moncer."Dugaan saya, Megawati pun akan ikhlas melepaskan tiket pencapresan PDIP pada Jokowi yang semakin melejit elektabilitasnya saat ini," cetus Jeffrie. Jeffrie juga memprediksi jutaan orang Indonesia akan memaksa Jokow iuntuk bersedia maju. Menurut Jeffrie, dukungan itu akan disampaikan secara bergelombang alamiah oleh rakyat Indonesia selambat lambatnya November tahun ini."Jokowi menjadi harapan baru untuk masyarakat. Ini bukan tanpa alasan, karena Jokowi tampil menjadi sosok yang tanggap dan cepat mengatasi persoalan masyarakat," ujarnya.Lebih jauh Jeffrie menjelaskan, jawaban Jokowi yang mengaku enggan memikirkan kursi presiden di tahun 2014 mendatang adalah sikap yang tepat."Justru jawaban-jawaban Jokowi bahwa dia tidak memikirkan capres 2014 dan hanya memikirkan tanggung jawabnya untuk membenahi kota Jakarta adalah pilihan jawaban yang tepat dan benar. Jokowi memang tidak harus memikirkan apalagi mendesain agar dirinya jadi capres 2014," kata Jeffrie.
_
jakarta
Pengamat: Jokowi Perlu Dikritik supaya Tidak Mabuk
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menyatakan, figur seorang Joko Widodo tak boleh lepas dari kritik. Menurutnya, kritik akan berdampak baik pada pria yang akrab disapa Jokowi itu agar tidak terlena atas banyaknya pujian dan dukungan untuk maju sebagai calon presiden periode 2014-2019.
"Saya kira memang harus dikritik supaya tidak mabuk," kata Kristiadi seusai menjadi pembicara dalam diskusi politik di kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (24/7/2013). Nama Jokowi melambung sebagai tokoh potensial yang akan memenangi pemilihan presiden. Seiring dengan hal itu, muncul kritik dari sejumlah kalangan, seperti anggota legislatif dan masyarakat. Kritik itu umumnya muncul dari warga Jakarta yang merasa dirugikan dengan program Jokowi, misalnya penataan pedagang kaki lima dan pembangunan jalur layang mass rapid transit (MRT).
Kritik juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Fitra menyebutkan, ada pemborosan anggaran yang dilakukan Jokowi. Fitra menyoroti penggunaan anggaran untuk kegiatan blusukan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mencapai lebih dari Rp 26,6 miliar.
Fitra menyatakan, dana itu lebih besar jika dibandingkan anggaran masa sebelumnya, yakni pada era Fauzi Bowo dan Prijanto. Fitra menyebut anggaran operasional untuk Foke dan Prijanto waktu itu hanya Rp 17,6 miliar selama satu tahun. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012 dan masuk dalam pos belanja penunjang operasional.
Menanggapi pernyataan itu, Jokowi menilai Fitra tak menguasai cara membaca anggaran. Adapun Basuki menganggap temuan Fitra hanya pesanan pihak lain yang khawatir dengan kepopuleran Jokowi.
"Tapi itu kritik yang baik, biar tidak terlena, biar (Jokowi) tidak jadi megalomania," ujar Kristiadi.
Ia mengatakan, Jokowi bukanlah sosok ideal sebagai calon presiden. Namun, menurutnya, Jokowi merupakan sosok terbaik dibanding nama-nama lain yang disebut-sebut bakal menjadi calon presiden.
Kristiadi menilai, sekarang adalah waktu terbaik bagi Jokowi untuk maju karena peluangnya besar untuk memenangi pemilihan presiden. Kristiadi menjelaskan, elektabilitas tinggi Jokowi yang diumbar berbagai lembaga survei akan mendorong partai lain bergerak untuk mendekatinya.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
_
jakarta
Demokrat: Basuki, Jangan Politisasi "Blusukan" Jokowi!
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak memolitisasi aksi blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Pasalnya, hal ini dianggap tak ada kaitannya dengan elektabilitas Jokowi sebagai salah satu kandidat calon presiden. "Itu kan mulanya kritikan Fitra persoalan anggaran, enggak ada kaitan dengan elektabilitas. Suruh saja Ahok terjemahkan maksudnya Fitra. Itu kan pengawasan anggaran, ya enggak usah dibawa-bawa ke politik," ujar Max saat dihubungi, Selasa (23/7/2013).
Max mempertanyakan motif Basuki yang membawa hal tersebut ke ranah politik. "Kalau mau kritik, tentang anggarannya saja. Benar enggak anggaran itu? Enggak usah dibawa ke politik. Emang Fitra itu partai Demokrat apa?" ucap Max.
Partai Demokrat sendiri belum mempunyai kandidat capres. Partai ini masih akan melakukan seleksi melalui konvensi capres yang akan dilakukan mulai bulan Agustus 2013 ini. Menurut Max, kandidat konvensi capres bisa saja mengikuti gaya blusukan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
"Kalau mau maju, harus latihan. Enggak bisa duduk," imbuh anggota Komisi I DPR ini.
Sebelumnya, Basuki mengatakan, aksi blusukan turut meningkatkan popularitas Jokowi. Hal ini, sambungnya, bisa menimbulkan ketakutan bagi kandidat capres lainnya. Basuki menilai, rilis Fitra bahwa anggaran blusukan Jokowi capai Rp 26,6 miliar merupakan pesanan pihak tertentu.
"Saya membaca mungkin capres lain enggak bisa nyontek gaya blusukan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan emang gaya hidupnya begitu. Saya aja enggak bisa nyontek," ucapnya.
Ical Mungkin Pilih Jokowi atau Mahfud sebagai Cawapres
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Partai Golkar belum menentukan pendamping Abu Rizal Bakrie sebagai calon wakil presidennya. Namun, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD atau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memiliki kans kuat untuk dipilih sebagai pendamping Ical.
"Dua tokoh ini (Mahfud dan Jokowi) orang sudah tahu. Itu tidak bisa diberi penilaian secara eksak. Setiap orang punya kualifikasi, kemampuan pada bidangnya masing-masing. Tinggal persoalan doa," katanya Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham seusai peringatan hari lahir ke-15 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Cikini, Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Ia mengatakan, Mahfud berpengalaman menjadi Menteri Pertahanan dan juga mantan Ketua MK. Sementara Jokowi baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ditanya soal lebih memilih Jokowi atau Mahfud, dia menyatakan, pilihan Partai Golkar masih bisa terus berubah.
"Politik itu kan dinamis, tidak statis. Sepanjang belum diputuskan melalu proses rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang demokratis dan semua dukungan dari bawah, sepanjang itu sangat dinamis, belum final," sergahnya.
Ia mengatakan, banyak alternatif calon pendamping Ketua Umum Partai Golkar itu. Ia menyebutkan beberapa nama selain Mahfud dan Jokowi, di antaranya Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edi Wibowo. Disampaikannya, cawapres yang akan mendampingi Abu Rizal tidak harus kader Partai Golkar.
"Bangsa ini dikelola bersama-sama. Jadi pasangan Bang Ical (panggilan akrab Abu Rizal) tidak harus Golkar," kata Idrus.
Yang pasti, katanya, Ical yang akan menentukan calon pendampingnya dalam merebut kursi RI 1 nanti.
"Tergantung Ical. Mandat kami berikan kepada Ical. Untuk menentukan cawapres, diberikan seutuhnya kepada Abu Rizal sebagai capres untuk menentukan," katanya.
Editor : Caroline Damanik
_
jakarta
Dua Bulan Lagi, Jokowi Gelar Pasar Malam di Sekitar Monas
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menggelar Jakarta Night Market atau JNM di sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Acara berkonsep pasar murah ini akan diadakan mulai dua bulan mendatang di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI sedang mengkaji lebih dalam terkait detail penyelenggaraan. "Pasar malam Jakarta akan diadakan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan mulai dari air mancur kuda (Patung Arjuna) sampai dekat Gambir di Medan Merdeka Timur," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Menurut Jokowi, mereka yang berdagang di JNM adalah pengusaha-pengusaha rumah tangga dan pedagang kaki lima (PKL) yang akan diseleksi menjadi 500-600 peserta. Selain akan menyediakan produk kuliner, JNM juga akan menyediakan produk-produk kreatif usaha kecil menengah (UKM) di Jakarta. Sebagai permulaan, JNM akan diselenggarakan setiap Sabtu malam.
"Nanti jalannya ditutup. Acaranya mulai dari jam 5 sore sampai 11 malam. Sementara ini baru setiap malam Minggu, nanti bisa tambah lagi jadi Jumat atau Sabtu," kata Jokowi.
Terkait anggaran, Jokowi mengatakan bahwa pelaksanaan JNM menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI. Namun, ia tetap menerima apabila ada pihak lain atau swasta yang ingin membantu penyelenggaraan acara tersebut.
Setiap pedagang yang membuka stan di pasar malam itu dikenakan biaya retribusi kebersihan sebesar Rp 5.000. Pedagang yang menggunakan tenda diwajibkan membayar Rp 50.000, sedangkan yang tidak menggunakan tenda dikenakan biaya Rp 15.000 setiap kali penyelenggaraan.
Pedagang itu akan dievaluasi dan dirotasi setiap enam bulan. Apabila penjualannya bagus, maka pedagang tersebut tetap dipertahankan di acara tersebut. "Pokoknya nanti kita mulai seleksi pedagangnya setelah Lebaran," kata Jokowi.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
_
jakarta
Jokowi, Terbaik dari Semua Capres yang Ada
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Dorongan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju menjadi calon presiden periode 2014-2019 makin sulit dibendung. Pasalnya, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta.
"(Jokowi) bukan (sosok) ideal, tapi terbaik dari yang (capres) yang ada. Perasaan saya mengatakan suka tidak suka sentimen publik akan ke dia (Jokowi)," ujar peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi politik di kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Kristiadi menilai, sekarang adalah waktu terbaik bagi Jokowi untuk maju karena peluangnya besar untuk memenangi pemilihan presiden. Kristiadi menjelaskan, elektabilitas tinggi Jokowi yang diumbar berbagai lembaga survei akan mendorong partai lain bergerak untuk mendekatinya.
Ia sangat yakin Jokowi akan menjadi komoditas partai lain selain partai yang membesarkannya, yaitu PDI Perjuangan. Di samping itu, lanjut Kristiadi, sentimen politik juga makin besar kepada Jokowi. Pasalnya, orang nomor satu di Jakarta itu sukses membangun citra sebagai pejabat yang tak elitis.
"Saya kira tak bisa dibendung, pencapresan Jokowi tak bisa disetop karena elektabilitasnya terus tinggi," katanya.
Seperti diketahui, nama Jokowi terus melambung dan dikaitkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden periode 2014-2019. Jokowi dianggap mampu menjaring suara pemilih nasional, khususnya bila pemilihan umum digelar saat ini. Dalam berbagai hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi berada dalam posisi teratas.
Beberapa nama tokoh politik nasional yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden justru masih berada di bawah Jokowi. Akan tetapi, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Partai pengusungnya, PDI Perjuangan, juga belum membuat keputusan karena menunggu hasil pemilihan legislatif dan menyerahkan semuanya kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Editor : Caroline Damanik
_
jakarta
Jokowi Butuh Waktu Ajak Orang Transisi ke Pajak "Online"
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kanan) menyalami warga dalam inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Ia duduk di ruang pelayanan umum kantor kelurahan tersebut. | KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memaklumi apabila masih banyak orang maupun pengusaha yang masih belum membayar pajak mereka melalui sistem online yang telah diterapkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, untuk mengubah ke pola baru membutuhkan waktu yang lama.
"Ya, itu butuh waktulah, kalau mengajak orang ke sebuah pola dan sistem baru itu tidak mudah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Menurut Jokowi, mengajak orang untuk menggunakan sistem itu lebih sulit apabila dibandingkan dengan membangun sistem. Kendati demikian, menurut Jokowi, Pemprov DKI tak perlu merasa untuk menambah sumber daya manusia (SDM) untuk mengurusi sistem pajak online di Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Menurutnya, justru ia perlu mengurangi SDM yang ada. Pasalnya, dengan menggunakan sistem pajak online, pekerjaan akan semakin mudah.
"Ya, biasanya melayani itu ketemu muka. Kalau online, masak nambah orang? Justru kalau sistemnya jalan, mestinya banyak yang dikurangi orangnya," kata Jokowi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat mengancam memecat pegawai DPP DKI yang mendorong perusahaan untuk tidak menggunakan sistem pembayaran secara online. Menurut Basuki, penerapan pajak online itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga tiga kali lipat.
Namun, fakta di lapangan, ada beberapa oknum DPP DKI yang tidak percaya bahwa hal itu dapat meningkatkan PAD. Oknum tersebut diduga telah mengganti mesin-mesin online ke mesin manual. Ia pun mengimbau wali kota setempat untuk mencari pengusaha mana saja yang masih belum mau menerapkan pajak online dan masih menganggapnya ketinggalan zaman.
Dari temuan wali kota itu, Basuki mengimbau untuk menutup tempat usaha tersebut. Menurut Basuki, penerapan pajak dengan sistem lama dan manual berisiko memunculkan mark up dalam pembayaran pajak itu. Apabila tempat hiburan, restoran, dan hotel membayar pajak secara manual, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan ditengarai akan memunculkan permainan antara pengusaha dan pihak pegawai pajak.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
Pasangan Jokowi yang terbaik bagi PDIP
Penulis : Didik Supriyanto
Berbagai survei calon presiden menunjukkan, Joko Widodo, kader PDIP yang kini jadi gubernur DKI Jakarta, selalu unggul dibandingkan dengan calon-calon lain. Tidak hanya mengalahkan Megawati yang tak lain adalah senior dan ketua umumnya, tetapi juga Prabowo Subianto yang selama ini berkibar paling atas.Itu juga yang terjadi survei terakhir berjudul Trajektori Politik 2014. Ini adalah survei yang dilakukan internal PDIP untuk menguji elektabilitas beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diskenariokan oleh PDIP. Survei itu mengajukan empat skenario pasangan calon untuk dipilih masyarakat. Hasilnya: skenario pertama, pasangan Mega-Kalla unggul atas Aburizal-Mahfud, tapi kalah oleh Prabowo-Hatta; skenario kedua, Jokowi-Pramono Edhie menang atas Prabowo-Hatta dan Aburizal-Mahfud; skenario ketiga, Mega-Jokowi menang atas Aburizal-Mahfud, tapi keok dari Prabowo-Hatta, dan; skenario keempat Jokowi-Promono Edhie tak hanya mengalahkan Prabowo-Hatta, tetapi juga Mega-Kalla.Hasil survei trajektori itu menunjukkan dua hal: pertama, peluang Mega meraih kursi presiden tertutup oleh Prabowo; kedua, berpasangan dengan siapa pun Jokowi akan memenangi pemilihan. Di sinilah, hasil survei ini akan membantu Mega untuk menegaskan sikap politik: mengajukan Jokowi sebagai calon presiden. Jika memang demikian kesimpulannya, pertanyaannya adalah: siapa calon wakil presiden pendamping Jokowi yang yang pas buat PDIP?Bagi PDIP, soal pasangan Jokowi itu harus segera diputuskan, setidaknya sampai akhir tahun ini, mengingat pemilu legislatif digelar April 2014. Partai ini harus belajar banyak atas keterlambatannya memilih calon wakil presiden pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, yang berdampak pada minim persiapan sehingga mudah ditaklukkan lawan. Jika PDIP bersikap pragmatis minimalis, pilihannya adalah calon wakil presiden bermodal besar, syukur-syukur calon itu berasal dari partai besar. Dalam posisi demikian Jokowi tak hanya didukung massa dari partai besar, tetapi PDIP juga punya modal cukup yang bisa digunakan untuk kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden.PDIP juga bisa mengambil sikap pragmatis maksimalis. Di sini Jokowi dipasangkan dengan calon bermodal besar yang didukung partai besar dan menengah. Di sini PDIP mungkin tidak mendapatkan dana sebanyak yang pertama, tetapi dukungan massa banyak partai lebih menjamin kemenangan. Koalisi pencalonan lebih awal ini juga akan memudahkan penyusunan kabinet dan menjaga soliditas pemerintahan ke depan.Jalur pragmatis akan meminimalisasi risiko politik PDIP, sebab kursi presiden sudah pasti di tangan, bahkan bisa berharap berlanjut periode berikutnya. Namun koalisi yang dibangun berdasarkan kalkulasi bagi-bagi kekuasaan itu akan menjebak PDIP dan Jokowi dalam politik transaksional, seperti yang terjadi selama ini. Jika demikian, apa beda PDIP dengan partai politik lain, yang gagal mengakselerasi pembangunan bangsa akibat perangkap korupsi yang diciptakannya sendiri bersama partai politik lain? Pada titik inilah para elite PDIP harus mempertimbangkan jalur idealis, yaitu jalur yang melempangkan jalan bagi Jokowi dan PDIP untuk membawa bangsa dan negara ke arah yang benar, tanpa harus direpotkan oleh urusan transaksi politik. Jalur ini penuh risiko, karena PDIP dan Jokowi bisa-bisa akan menghadapi koalisi semua partai politik, kondisinya hampir sama dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Yang jadi tantangan adalah perpolitikan nasional lebih kompleks dari perpolitikan lokal. Apabila di DKI Jakarta, Jokow-Ahok masih bisa mengatasi manuver-manuver politik DPRD, belum tentu Jokowi dan PDIP mampu menghadapi manuver DPR kelak. Oleh karena itu jalur idealis ini mengharuskan PDIP menguasai sedikitnya 40% kursi DPR, sehingga jika pun berkoalisi dengan partai politik lain, PDIP masih bisa mengendalikan. Di sinilah PDIP harus memilih calon wakil presiden yang mampu menaikkan suara PDIP dalam pemilu legislatif. Siapa mereka? Yang jelas bukan calon dari partai politik.Berdasarkan survei selama ini, di antara calon-calon dari partai politik, kecuali Prabowo, tidak ada calon yang elektabilitasnya melebihi elektabilitas partainya. Padahal Prabowo sendiri tidak mungkin jadi calon wakil presiden. Selain nama-nama yang sudah muncul, praktis tidak ada nama calon (wakil) presiden dari partai politik yang kuat. Persepsi masyarakat terhadap partai dan calonnya sudah sangat buruk.Pilihan bagi PDIP hanya tinggal pada calon nonpartai, yang memang berpotensi besar menaikkan suara PDIP pada pemilu legislatif. Mengapa? Calon inilah yang akan menggerakkan mereka yang belum memilih atau swing voter untuk datang ke bilik suara. Mereka hendak memperkuat PDIP, karena hanya dengan itu mereka bisa menggantungkan harapannya pada Jokowi dan pasangannya. Jumlah mereka sekitar 40 persen. Ingat saja, kemenangan Jokowi-Ahok juga disebabkan oleh hadirnya swing voter ke TPS. Kejadian serupa bisa dialami PDIP jika partai politik ini bisa menetapkan lebih dini pendamping Jokowi dari kalangan nonpartai yang masih muda dan punya reputasi hebat.
Pedagang Ragukan Konsistensi Jokowi Kelola Blok A Tanah Abang
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Para pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, meragukan kemampuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola pasar tersebut. Pedagang sudah merasakan nyamannya berdagang di tempat itu.
"Takutnya kalau sudah dipegang pemerintah, jadinya jelek. Saya lebih senang tetap yang pegang swasta," ujar Sutrisno (47), salah satu pedagang pakaian di lantai tiga saat ditemui KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM di kiosnya, Rabu (24/7/2013).
Sutrisno mengaku setiap tahun membayar sewa sebesar Rp 150 juta. Ia menilai uang sewa sebesar itu pantas karena pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar sangat baik. Di sana pedagang menikmati AC, eskalator, lift, dan beberapa fasilitas lain yang terawat dan selalu berfungsi.
"Keamanan, kebersihan juga bagus. Kalau (dikelola) PD Pasar Jaya malah nanti jadi kumuh lagi," ujar pedagang yang telah menempati kios tersebut sejak 2005.
Anyan (45), pedagang pakaian di lantai satu, menyatakan hal serupa. Menurutnya, jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjanjikan pengelolaan lebih baik, ia mempertanyakan konsistensi pelayanan di masa depan.
"Sekarang mungkin bisa tertib, tapi satu-dua tahun nanti bagaimana? Terus kalau ganti gubernur, apa bisa tetap baik?" kata pedagang yang membayar uang sewa Rp 250 juta setahun itu.
Pedagang yang telah delapan tahun menempati kios di lokasi itu khawatir, bila pemerintah mengambil alih pasar itu, maka bukan tidak mungkin hal itu akan dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu.
Sengketa
Pengelolaan Blok A Tanah Abang akan diserahkan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya. Sebelumnya, pengelolaan pasar dilakukan oleh PT Primanaya Djan Internasional (PT PDI) sejak 2003.
Tarik-menarik pengelolaan pasar itu dibawa ke meja hijau setelah PT PDI mengajukan gugatan terhadap PD Pasar Jaya atas perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak terkait pembangunan Blok A.
Inti dari perjanjian tersebut, kerja sama hanya berlangsung selama lima tahun, dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Kemudian, ada klausul dalam perjanjian menyatakan, apabila penjualan kios sudah mencapai 95 persen, Blok A harus diserahterimakan kepada PD Pasar Jaya. Hingga tahun 2008, penjualan kios belum mencapai 95 persen sehingga perjanjiannya diperpanjang hingga tahun 2009. Karena belum juga mencapai 95 persen, dilakukan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan.
Dari hasil evaluasi tersebut, PD Pasar Jaya memutuskan tidak akan melanjutkan perjanjian kerja sama dengan PT PDI. Selanjutnya, PD Pasar Jaya meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif terhadap perjanjian kerja sama tersebut.
Dari hasil audit BPKP, ditemukan perjanjian itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 179 miliar. Selain itu, terjadi sengketa penyewaan kios oleh PT PDI. Padahal, dalam perjanjian, kios tidak boleh disewakan, tetapi dijual.
Oleh karena itu, PD Pasar Jaya tidak melanjutkan perjanjian kerja samanya dengan PT PDI. Atas hal itu, akhirnya PT PDI menggugat PD Pasar Jaya dengan tuduhan wanprestasi ke PN Jakarta Timur. Setelah ditunda beberapa kali, Selasa (4/6/2013) lalu, PN Jaktim memenangkan PD Pasar Jaya yang tetap sah menjadi pengelola Pasar Blok A Tanah Abang dan PT PDI dinilai mencederai perjanjian karena melakukan pelanggaran.
PT PDI diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 8,2 miliar kepada PD Pasar Jaya. Dengan begitu, PD Pasar Jaya tetap sah dan berhak mengelola 95 persen kios di pasar Blok A Tanah Abang.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
_
jakarta
Tuesday, July 23, 2013
Basuki Disomasi PKL, Jokowi Minta Maaf
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf atas pernyataannya mengancam akan memenjarakan PKL di Tanah Abang yang menolak direlokasi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap meminta maaf kepada para PKL.
"Ya, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf ke PKL. Saya minta maaf kepada siapa pun, siapa tahu saya ada salah," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013).
Jokowi mengatakan bahwa pernyataan Basuki untuk memidanakan PKL itu baru dilakukan setelah dirasa PKL itu melakukan tindak pidana. Apabila PKL tidak melakukan tindak pidana, maka PKL itu tidak akan dilaporkan ke polisi.
Menurut Jokowi, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI berupaya memberikan solusi kepada PKL terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satunya dengan terus memperbaiki tempat relokasi di dalam pasar, yakni di Blok G Tanah Abang.
Jokowi berjanji akan tetap membolehkan PKL yang tak memiliki KTP Jakarta untuk pindah ke dalam pasar. Meski demikian, Jokowi tetap memberikan prioritas kepada PKL yang memiliki KTP DKI.
"Blok G Tanah Abang terus kita perbaiki, sama PD Pasar Jaya juga. Nanti semuanya boleh masuk, kalau ruangannya cukup," kata Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan akan melayangkan somasi kepada Basuki atas pernyataannya terkait pidana kepada PKL non-KTP DKI yang menolak direlokasi. Mereka memberikan waktu kepada Basuki untuk meminta maaf hingga 14 hari ke depan.
Menurut Ali, pernyataan Basuki menakutkan bagi PKL se-Indonesia. Ia menyebutkan, tidak hanya Basuki yang harus meminta maaf, tetapi Jokowi juga harus meminta maaf kepada PKL. Ia memperingatkan seluruh pemimpin agar tidak hanya mengeluarkan statement.
"Kalau keluar dari Wagub, silakan saja. Tapi mengancam itu tidak boleh, itu melanggar konstitusi," katanya.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
_
jakarta
Jokowi Akan Cek Perjanjian Kecamatan dengan PKL Tanah Abang
Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013). | WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak mengetahui perihal surat perjanjian Kecamatan Tanah Abang dengan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Surat itu menyatakan para PKL bisa berjualan dari jam 10.00 hingga 17.00 WIB.
"Tidak tahu. Nanti cek semuanya dari masalah premannya. Apa pemerintah kita juga ikut-ikutan, karena menyangkut ruang besar," ujar Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/7/2013)
Lebih lanjut, Jokowi memastikan tidak memberikan surat tersebut. "Tidak ada," tegasnya.
Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan toleransi bagi PKL untuk berjualan asalkan tidak mengganggu lalu lintas. "Ya, kalau itu bolehlah sampai Lebaran," kata Jokowi.
Adanya perjanjian antara Kecamatan Tanah Abang dan PKL terungkap dari pengakuan Taufik, warga RW 07, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang. Menurutnya perjanjian itu terjadi pada 15 Juli.
Isinya, perjanjian itu menyebut pedagang masih diperbolehkan berjualan hingga Lebaran usai. Sebelum masa itu, pedagang bisa berjualan setelah pukul 12.00 hingga pukul 17.00.
Perjanjian itu, kata Taufik, dibuat dengan aparat Kecamatan Tanah Abang. Selain warga RW 07, ikut menandatangani perjanjian itu warga RW 09, RW 10, dan perwakilan warga Petamburan.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
Tokoh Politik Tak Perlu Mendewakan Sosok Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) saat akan meluncurkan dimulainya pembangunan mass rapid transit (MRT) di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun. | TRIBUNNEWS/HERUDIN
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menilai para tokoh politik nasional tak perlu terlalu mendewakan Joko Widodo sebagai sosok yang ideal sebagai calon presiden mendatang. Menurutnya, pria yang akrab disapa Jokowi itu masih ingin fokus memimpin Jakarta dan belum memiliki visi yang berskala nasional.
Hajriyanto menjelaskan, Jokowi makin populer karena terbentuk oleh keterpukauan tokoh politik nasional. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa tokoh politik nasional tidak memiliki paradigma politik yang kokoh karena mendewakan Jokowi dengan alasan pribadi.
"Akhirnya Jokowi menjadi magnet politik yang justru dibentuk oleh keterpukauan mereka sendiri," kata Hajriyanto, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Seperti diketahui, nama Gubernur DKI Jakarta itu terus melambung dan dikaitkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden periode 2014-2019. Jokowi dianggap mampu menjaring suara pemilih nasional, khususnya bila pemilihan umum digelar saat ini. Oleh karena itu, berbagai tokoh politik, baik secara tersirat maupun tersurat, mengungkapkan ketertarikannya untuk berdampingan dengan mantan Walikota Solo itu.
Dalam berbagai hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi berada dalam posisi teratas. Beberapa nama tokoh politik nasional yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden justru masih berada di bawah Jokowi. Akan tetapi, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Partai pengusungnya, PDI Perjuangan juga belum membuat keputusan karena menunggu hasil pemilihan legislatif dan menyerahkan semuanya kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Editor : Caroline Damanik
_
jakarta
Wali Kota Jakut Pidato, Jokowi Asyik Foto Bareng Warga
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) saat akan meluncurkan dimulainya pembangunan mass rapid transit (MRT) di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun. | TRIBUNNEWS/HERUDIN
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Saat mengunjungi pasar murah di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo asyik berkeliling melayani warga yang meminta foto bersama. Padahal, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono sedang memberikan sambutan.
"Pak Jokowi, saya mau foto sama pak gubernur," kata salah seorang anak yatim kepada Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Jokowi pun langsung melayani permintaan anak itu dan anak-anak lainnya untuk berfoto. Sementara istrinya, Iriana Widodo yang ikut ke acara tersebut, asyik bercengkerama sesama anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Dari Bambang memulai pidato hingga mengakhiri pidatonya, Jokowi terus melayani foto anak-anak yatim piatu maupun lansia yang menghadiri pasar murah tersebut.
Dalam pidatonya, Bambang Sugiyono mengatakan pasar dan bazaae murah itu diselenggarakan mulai dari 15 Juli 2013 hingga 2 Agustus 2013. Pasar murah itu terdiri dari 83 stand dan kios.
Stand itu menjual sembako, baju muslim, kue, dan keperluan lebaran lainnya. Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI itu mengatakan, seluruh barang yang diperdagangkan di pasar murah itu dijual dengan harga di bawah pasaran. Antara lain, seperti minyak goreng, yang harga di pasarannya mencapai Rp 17 ribu, dijual Rp 9 ribu; dan daging sapi dijual Rp 70 ribu dari harga Rp 100 ribu.
"Siapapun warga tanpa kupon boleh membeli sembako. Hari ini juga akan diberikan santunan sembako untuk lansia, yatim piatu, dan karyawan-karyawan golongan I," kata Bambang.
Kemudian, Jokowi bersama Iriana yang datang menggunakan baju kaftan berwarna hijau membagikan sebanyak 350 parsel sembako dan beras secara simbolis kepada warga. Jokowi dengan didampingi Bambang melanjutkan untuk membagi-bagikan angpau (amplop berisi uang) kepada anak-anak yatim piatu dan lansia.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
_
jakarta
Subscribe to:
Posts (Atom)
