Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kanan) menyalami warga dalam inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Ia duduk di ruang pelayanan umum kantor kelurahan tersebut. | KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
JAKARTA, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Lurah Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Budhy Novian tidak menduga akan didatangi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kamis (18/7/2013) siang. Budhy baru tahu setelah Jokowi mendadak tiba di kantornya.
"Kebetulan saya lagi shalat, enggak tahu sama sekali. Beliau dalam rangka sidak pelayanan karena langsung menuju ruang pelayanan," ujar Budhy kepada KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM saat ditemui di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Kamis (18/7/2013).
Ia mengatakan, tidak ada pemberitahuan dari protokoler mengenai kedatangan Jokowi dalam sidak tersebut. "Saya ketemu pas sudah ada dialog (dengan warga). Saya samperin ke (lantai) bawah," ujar Budhy.
KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013) siang. Jokowi sempat berbincang dengn warga yang tengah mengurus pembuatan KTP atau KK.
Dalam kesempatan itu, kata dia, Jokowi menerima keluhan dari warga tentang pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK) yang terlalu lama di kelurahan tersebut. Selain itu, ada warga yang mengadu kepada Jokowi tentang pelayanan di kantor kelurahan itu.
Budhy mengatakan, ada warga yang menyampaikan komplain soal pengurusan dokumen kepindahan anaknya untuk dapat tinggal di Pondok Bambu. Warga bernama Rol Bariah tersebut mengeluh kepada Jokowi karena permohonan tinggal bagi anaknya, Haryati, di RT 06/RW 10 Pondok Bambu ditolak oleh ketua RT setempat.
"Pak RT tidak mau memberikan pengantar dengan alasan kedatangan (anak) ibu ini akan dimusyawarahkan dulu. Karena, menurut catatan, di rumah tinggalnya sudah ada tiga orang kepala keluarga," kata Budhy.
Budhy mengatakan, warga tersebut itu tinggal dengan 3 kepala keluarga dalam satu rumah kontrakan. Menurutnya, tidak mungkin bagi anak warga itu untuk kembali menetap di kontrakan tersebut. Apalagi, rumah kontrakan di wilayah Pondok Bambu rata-rata tidak berukuran besar.
"Jadi mau tinggal di alamat yang sama, yang sudah ada (keluarga). Kalau ditambah 1 keluarga yang jumlah anggota ada 6, ditambah 3 KK yang jumlahnya 9 orang, jadi 15 orang tidak mungkin," ujarnya.
Selain itu, kata Budhy, Haryati yang memiliki KTP Tangerang juga tidak menyertakan Surat Keterangan Catata Kepolisian. Ketua RT setempat juga tidak melihat ada hubungan keluarga antara Rol dan Haryati. Budhy mengatakan akan menyelesaikan persoalan komplain tersebut.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Belum ada komentar untuk "Lurah Pondok Bambu Tak Menduga Disidak Jokowi"
Post a Comment