Selasa, 19 Agustus 2014 , 06:58:00
Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi. Foto: dok.JPNN
JAKARTA - Calon Presiden terpilih Joko Widodo atau sering disapa Jokowi akan menerapkan aturan yang mewajibkan menteri kabinetnya untuk melepaskan jabatan struktural partainya.
Sayangnya aturan itu ditentang banyak oleh pihak internal koalisi. Jokowi sendiri mengakui banyak yang tidak setuju dengan rencana tersebut. 'Ya saya dengar begitu (tarik-menarik). Tapi saya belum ketemu sih, jadi belum bisa komentar,' kata Jokowi di Balaikota Jakarta, kemarin (18/8).
Pria yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, untuk mewujudkan rencananya itu, dirinya akan menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan elite partai koalisi,' katanya. Elite parpol yang akan diajak diskusi itu tentu saja adalah petinggi PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. 'Nanti kalau saya sudah berkumpul, bertemu para ketua partai, baru akan lebih jelas,' kata Jokowi. Beberapa waktu lalu, Muhaimin Iskandar mengatakan perannya sebagai Ketua Umum PKB tak mempengaruhi tugasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
Karenanya, ia kurang sependapat dengan ide Jokowi yang meminta menteri melepas jabatan pengurus partai. 'Saya ketua umum full waktu saya 100 persen untuk menteri. Saya di PKB kan hanya pidato, pulang lagi, nggak ngurus. Karena sudah ada Waketum, Sekjen. Soal konsentrasi aja,' ujar Muhaimin usai bertemu dengan Jokowi di Rumah Transisi, Rabu 13 Agustus malam lalu. Pernyataan Muhaimin tersebut diterjemahkan beberapa pengamat bahwa Muhaimin menolak wacana Jokowi tersebut. Bahkan Boni Hargens selaku pengamat menyebut Cak Imin - panggilan akrab Muhaimin- masih berambisi menjadi menteri sekaligus masih ingin memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 'Sejak awal kan sudah terbangun komitmen koalisi tanpa syarat. Jadi semuanya harus ikut mendukung apapun yang diinginkan oleh sang presiden terpilih, bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan,' kata pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens kepada INDOPOS (Grup JPNN), Jumat pekan lalu (15/8). Menurut Boni, penolakan atas wacana itu oleh pria yang akrab disapa Cak Imin itu hanya pendapat pribadi, bukan keinginan seluruh kader PKB. 'Pendapat Muhaimin yang menentang prinsip Jokowi melarang menteri menjadi pengurus struktural partai saya nilai bukan pendapat PKB sebagai institusi partai. Banyak orang bagus di PKB yang berharap dan berjuang untuk masa depan partai dan bangsa,' terang Boni. Pendapat Boni tersebut disanggah Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan. Menurut Daniel, saat ini ada upaya sistematis untuk memecah belah Joko Widodo (Jokowi) dari kekuatan dan gerbong politiknya. Gerakan tersebut dilakukan sebagian elite politik dan beberapa kelompok kepentingan. 'Upaya pecah belah tersebut sedang berlangsung dengan membuat disharmoni kekuatan pendukung. Upaya pecah belah itu dilakukan sebagian elite politik dan kelompok kepentingan,' beber Daniel kepada INDOPOS, Senin (18/8) di Jakarta. Dia menambahkan, elite politik yang dimaksudnya antara lain adalah orang-orang yang sesungguhnya diminta Jokowi untuk melakukan konsolidasi kekuatan perubahan dan program kerja Jokowi. 'Namun mereka bukannya merumuskan program yang solutif dan memperkuat gerbong Jokowi, justru mereka membuat suasana menjadi kisruh dan tidak kondusif,' kata Daniel lagi. Daniel menduga ada upaya menjauhkan Jokowi dari para pendukungnya selama ini termasuk upaya sistematis memecah belah Jokowi dengan PKB, salah satunya seorang pengamat politik kesohor yang selalu saja statementnya menyudutkan PKB dan berupaya menjauhkan PKB dari Jokowi. Alasannya, kalau sekarang ini ada upaya memecah belah PKB dengan Jokowi, maka bukan mustahil kedepannya satu per satu kekuatan politik Jokowi akan terlucuti. 'Upaya ini sampai satu titik presiden terpilih Jokowi akan kehilangan dan terlepas dari pendukungnya yang memiliki kekuatan politik secara nyata di dalam sistem demokrasi kita,' ungkap Daniel. Upaya pecah belah tersebut sama saja untuk memperlemah Jokowi. Tujuan akhirnya ingin mengendalikan Jokowi meskipun mereka tidak memiliki kekuatan politik konkret yang mampu mengawal agenda dan cita-cita politik Jokowi dalam membawa perubahan fundamental untuk rakyat yang lebih sejahtera. 'Kami benar-benar harus mewaspadai upaya-upaya yang sedang berlangsung ini, karena akan memberatkan Jokowi ke depan,' tukasnya. PKB sebagai partai pengusung tidak mau melihat cita-cita politik, maupun visi dan misi Jokowi terhambat. Selaras dengan PKB yang benar-benar ingin mengawal baik di parlemen maupun pemerintahan, dan ingin melihat Jokowi sukses sebagai presiden serta mampu membawa perubahan besar untuk rakyat dan negara.(ind)
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Jokowi Akui Banyak yang Tak Setuju"
Post a Comment