TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan Presiden terpilih Jokowi agar menteri asal partai politik (Parpol) melepas baju atau jabatan struktural di partai masing-masing patut didukung.
Keinginan tersebut bisa menjadi salah satu cara mencegah loyalitas ganda, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sekaligus menghilangkan dikotomi serta dualisme orientasi kepentingan di jajaran kabinet.
'Sebagai konsekuensi koalisi tanpa syarat bersama Jokowi, tentu semua pihak khususnya partai politik, harus iklas mendukung keinginan Jokowi, sebagai langkah baik mewujudkan tradisi politik baru yang egaliter, bermartabat, beretika dan berorientasi serta tunduk kepada kepentingan rakyat, bukan lagi patuh kepada kepentingan partai,' tandas Pengurus DPP Partai NasDem Despen Ompusunggu, Jumat, (15/8/2014).
Secara psikologis, pejabat partai yang nanti didaulat menduduki posisi menteri ketika melepaskan embel-embel jabatan di partainya, tentu tidak lagi merasa punya hak istimewa (privilege) atau kekuatan politik lebih, dibandingkan menteri non partai.
Akan tetapi, lanjutnya, menjadi satu kesatuan tim kerja profesional dan ahli di bidang masing-masing, sebagai zaken kabinet membantu program kerja presiden, untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Melepas baju atau jabatan struktural di parpol ketika diangkat menjadi menteri di kabinet Jokowi nanti, imbuhnya, bukan sekedar persoalan keterbatasan waktu supaya fokus menjalankan tugas kenegaraan di eksekutif.
Namun, lebih dari itu, katanya lagi, untuk membangun kebersamaan, kekompakan dan kecurigaan sesama menteri kabinet bisa dihindarkan.
Dengan melepas jabatan struktural di kepengurusan, menteri asal Parpol yang pastinya punya kompetensi mumpuni di bidangnya, juga menjadi salah satu cara mereduksi conflict of interest, antara kepentingan partai dengan kepentingan agenda pemerintahan.
Sekaligus, menepis citra buruk terhadap budaya kerakusan politik (political greedy) yang selama ini dialamatkan kepada menteri pejabat partai.
Para politisi harus memulai tradisi baru, memposisikan diri sebagai negarawan ketika negara memberi kepercayaan menduduki posisi di pemerintahan.
Jangan lagi sekedar berpikir membangun kekuatan atau menumpuk pundi-pundi untuk tujuan pertarungan politik periode berikutnya, namun harus berorientasi bagaimana berkontribusi membangun bangsa dan negara, dengan loyalitas total pengabdian.
Menurut Despen, ada baiknya para politisi Parpol merujuk dan merenungkan apa yang dulu pernah populer diucapkan Presiden kedua Philipina Manuel L. Quezon dan Presiden Amerika Serikat (1961-1963) John F Kennedy terkait loyalitas pengabdian kepada negara.
Loyalitas kepada partai berakhir, bilamana loyalitas kepada negara dimulai. (My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins).
'Jokowi tidak perlu ragu untuk tidak memilih menteri asal Parpol yang tidak mau meninggalkan jabatan di partainya, bukan melepaskan diri sebagai kader tentunya, karena Jokowi sendiri kan kader PDI Perjuangan juga,' ujarnya.
'Jadi, jangan lagi ada kesan, menteri asal Parpol sekedar representasi politik bagi-bagi kursi atau transaksi, melainkan sebagai bagian dari kabinet ahli dan profesional dengan kapasitas mumpuni, loyalitas teruji bagi negara serta berintegritas moral tinggi,' pungkas Politisi Partai NasDem ini.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Jokowi Harus Cegah Loyalitas Ganda Menteri"
Post a Comment