JAKARTA - Wacana peniadaan kader parpol atau dikenal dengan istilah deparpolisasi di kabinet Jokowi Widodo-Jusuf Kalla makin meruncing. Isu ini dinilai akan melemahkan pemerintahan Jokowi nanti. Pasalnya, meski Indonesia menganut sistem presidensil, namun praktiknya semi parlementer.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok mengatakan, kondisi ini sangat berbahaya di alam demokrasi Indonesia yang sudah mulai sehat. Di saat parpol tumbuh dengan baik, tapi di saat bersamaan diberangus oleh orang-orang yang mengatasnamakan profesionalisme.
'Saya pikir karena banyak ketua dan pengurus parpol yang bagus dan profesional, di samping juga mengetahui medan politik di parlemen. Misalnya mantan anggota DPR atau anggota DPR lebih mengerti suasana kebatinan dan kondisi di parlemen daripada orang-orang nonparpol. Bisa program pemerintah diganjal di parlemen,' ujar Zaki kepada wartawan, Selasa (12/8).
Zaki menduga, wacana menggusur pengurus parpol di kabinet itu sengaja digelindingkan oleh orang-orang nonparpol yang mengitari Jokowi agar mereka bisa menduduki kabinet dan badan strategis badan pemerintah yang lain.
'Ada indikasi Jokowi diprovokasi terus-menerus, padahal mereka tidak punya kapasitas politik apapun, apalagi profesionalistas mereka juga dipertanyakan,' paparnya.
Dia juga mengaku mencurigai ada gerakan sistematis, massif, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang nonparpol untuk menguasai sepenuhnya jabatan di kabinet.
'Seperti penumpang gelap atau pemain tikungan. Ini akan menjadi polemik di internal Jokowi-JK. Saya pikir mereka akan menjadi beban tersendiri bagi presiden terpilih ketika ada kebuntuan politik di parlemen,' tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, perlu diingat bahwa parlemen menentukan jabatan-jabatan strategis, termasuk jabatan yudikatif dan eksekutif. Misalnya pemilihan Hakim Agung, Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
'Sampai Anggota KPK juga ditentukan oleh DPR,' tandasnya.
ia mengingatkan Jokowi-JK mewaspadai orang-orang nonparpol yang syahwat politiknya tinggi dengan sengaja melakukan agenda deparpolisasi kabinet.
'Patut dicurigai penumpang gelap itu syahwat politiknya luar biasa dan tidak terbendung untuk merebut kekuasaan di kabinet dan badan-badan strategis pemerintahan,' tegasnya.
Menurut dia, partai politik secara konstitusional sah untuk memegang kekuasaan politik. Tidak ada pengharaman orang-orang parpol merebut jabatan politik, termasuk di kabinet.
'Soal tidak fokus itu tidak tepat dan tidak masuk akal, karena di parpol sudah ada tugas masing-masing, bisa dilakukan siapa pun. Hari libur kan bisa ngurus partai, tidak di hari kerja. Dan perlu diingat bahwa menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan birokratis,' tandas Zaki.
Harus dipahami, kata Zaki, masuknya ketua dan pengurus partai ke dalam kabinet, justru akan menopang dukungan parlemen terhadap pemerintah. Karena ketua dan pengurus partai punya arah instruksi yang jelas kepada fraksi anggota kadernya di parlemen.
'Ketua dan pengurus partai akan memperkuat stabilitas pemerintahan, sekaligus melancarkan program pemerintah di parlemen, termasuk melancarkan penyusunan APBN dan memasukkan program unggulan pemerintah di masing-masing komisi,' ujarnya.
Sementara itu pengamat politik Point Indonesia Karel Harto Susetyo menilai, wacana penyingkiran orang-orang parpol dari kabinet Jokowi-JK, sebagai cerminan konflik antara kader dan non kader di lingkaran pemerintahan itu.
'Ada grand design penyingkiran kader-kader parpol dari lingkaran Jokowi. Salah satu isu yang digulirkan adalah ketidakmampuan kader parpol dalam memimpin pos kementerian,' ujar Karel saat dihubungi INDOPOS (Grup JPNN), Selasa (12/8).
Karel mengatakan, wacana ini bukan tidak mungkin sengaja digulirkan oleh kalangan non kader atau biasa disebut orang-orang profesional non partai yang ada dilingkaran mereka.
'Konflik di antara mereka sebetulnya sudah muncul saat pemenangan Jokowi-JK, mereka saling berebut pengaruh besar, bisa jadi agar dianggap paling berjasa,' tuturnya.
Kondisi seperti ini, lanjut Karel, sebaiknya segera diredam dan jangan dibiarkan makin meruncing. Karena parpol pengusung Jokowi-JK sudah semakin gelisah dengan manuver politik kalangan profesional di internal mereka.
'Saya yakin pasti ada kegelisahan tersendiri, di antara parpol pendukung. Suasana kebatinan dan komunikasi di tingkat merekapun pasti akan sedikit terganggu. Sebab, semuanya mengklaim punya jasa. Dan dalam politik tentu tidak ada jasa yang gratisan,' paparnya. (dms)
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Pengamat: Kabinet Jokowi"
Post a Comment