TRIBUN / DANY PERMANA Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi akan menghadapi tantangan keras dari parlemen. Terpilihnya lima elite dari partai politik Koalisi Merah Putih sebagai pimpinan DPR dan dominannya koalisi pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di parlemen akan menjadi ganjalan bagi Jokowi-JK dalam menjalankan program yang juga butuh persetujuan DPR. Padahal, harapan besar disematkan masyarakat kepada Jokowi-JK. Akankah pemerintahan lima tahun ke depan berjalan mulus?Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, menyebutkan, harapan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih stabil terancam pupus ketika masifnya pelemahan dari lawan politik di parlemen. Sebagai 'pemanasan', koalisi Jokowi-JK mengalami kekalahan berturut-turut, mulai dari pengesahan revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), pengesahan RUU Pilkada, hingga pemilihan paket pimpinan di DPR.'Kekalahan berturut-turut itu menunjukkan bahwa Jokowi-JK nantinya akan menghadapi ' divided government'. Situasi itu sangat mungkin menghambat program-program pembangunan. Sebab, pemerintah sangat terkait dengan DPR untuk perumusan anggaran dan legislasi,' ujar Nico kepada Kompas.com, Jumat (3/10/2014) pagi.Nico memprediksi, efek dari manuver lawan politik Jokowi-JK ini akan sangat terasa setelah keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Jokowi-JK membutuhkan persetujuan DPR untuk merevisi anggaran ataupun penerapan kebijakan terkait subsidi. Selain itu, pemerintah juga butuh bekerja sama dengan kepala daerah se-Indonesia, yang sebagian besar berasal dari partai politik Koalisi Merah Putih. Pemerintahan Jokowi-JK, kata Nico, terancam tak bertaring. Nico menilai, kondisi ini bisa saja dibayar mahal oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan mengorbankan prinsip tak transaksional yang selama ini selalu dikedepankan. Menjalankan program-program, kata Nico, memang memerlukan proses negosiasi dan transaksi politik yang melelahkan. 'Jika begitu, bisa jadi pemerintahan Jokowi-JK akan lebih disibukkan dengan urusan mendapatkan dukungan dari DPR dibanding menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks,' lanjut Nico.Lemahnya posisi pemerintah Jokowi-JK, lanjut Nico, juga diprediksi berimbas pada kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Modal kepercayaan publik dan pasar ekonomi atas kemampuan Jokowi-JK mengelola roda pemerintahan perlahan-lahan akan terkikis lantaran tidak mampu menjawab persoalan bangsa dan larut dalam transaksi politik.Optimisme JokowiMeski 'disandera' dengan kondisi politik, Jokowi menyatakan optimistis pemerintahannya akan berjalan baik. 'Sekali lagi ya, pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK optimistis pengelolaan negara tetap akan berjalan baik. Jadi, jangan ada yang ragu,' ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (2/10/2014) siang.Jokowi mengatakan, meski DPR dikuasai Koalisi Merah Putih, ia yakin hal-hal terkait politik anggaran antara pemerintah dan DPR tak akan terhambat. 'Paling pengesahan anggarannya saja yang lama. Itu ndak masalah. Ya seperti di Jakarta saja. Kita (parpol pengusung Jokowi-Basuki) hanya 11 persen di parlemen, tapi ndak ada sesuatu yang masalah,' lanjut dia.Kuncinya, ujar Jokowi, pemerintahannya akan melaksanakan program-program pro-rakyat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Jika begitu, siapa yang menghalangi program itu bakalan mendapatkan sorotan publik.'Kita sudah alami itu di Solo dan Jakarta. Asalkan program itu untuk rakyat, ndak akan ada masalah. Di situ saja prinsipnya. Masa program baik untuk rakyat ditolak? Logikanya ndak ada seperti itu,' ujar Jokowi.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Hadapi Barisan Koalisi Merah Putih, Apa yang Harus Dilakukan ... - KOMPAS.com"
Post a Comment