POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Sukarnoputri, Rohkmin Dahuri, muncul lagi namanya sebagai kandidat menteri Jokowi-Jusuf Kalla.
Mantan narapidana kasus korupsi itu namanya diunggah di akun facebook Jokowi Center. Namun Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, menolaknya.
Ucok mengimbau Jokowi-JK tidak memasukkan Rokhmin dalam kabinetnya karena rekam jejaknya tidak bersih. Ucok mengingatkan, Jokowi-JK pernah berjanji memasukkan orang-orang dengan rekam jejak yang bersih ke kabinetnya.
'Kalau tetap dimasukan, berarti Jokowi - JK tidak konsisten dengan janji-janjinya, kita minta yang rekam jejak nya tercemar untuk ditolak masuk kabinet,' kata Ucok kepada Pos Kupang, Sabtu (2/8/2014).
Jika orang-orang dengan rekam jejak yang tidak bersih bisa masuk ke kabinet, maka hal itu menurut Ucok juga bisa melukai kepercayaan masyarakat pada pasangan tersebut. Bukan tidak mungkin nantinya pemerintahannya tidak efektif.
'Bisa jadi dia mengulangi tindakannya ketika kembali masuk kabinet,' ujarnya.Terkait Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ribka Tjiptaning yang disebut-sebut kandidat Menteri Kesehatan, Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Priyo Sidi Pratomo, mengatakan jika dilihat dari rekam jejaknya, Ribka adalah seseorang yang antiterhadap pengendalian tembakau. Namun kalau pun terpilih sebagai Menkes, Ribka bukan lah ancaman bagi Komnas PT.
'Bagi Komnas (PT) sih tidak, tapi mengancam Public Health (red: kesehatan masyarakat),' kata Priyo.
Ribka pada tahun 2012 diduga terlibat kasus hilangnya ayat tentang tembakau sebagai zat adiktif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Walau pun kasus tersebut penyidikannya dihentikan di kepolisian, namun Ribka mendapat sanksi dari Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, ia dilarang memimpin rapat.
Priyo menganggap Ribka masih punya waktu untuk berubah, karena menurutnya pengendalian tembakau penting untuk mengurangi masalah kesehatan di masyarakat, dan sebagian besar pengidap masalah tembakau adalah 'wong cilik,'
'Apalagi Ribka kan selama ini bilang dia mewakili wong cilik, masyarakat kecil,' ujarnya.
Usul lain, Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo selaku pemegang hak prerogatif, diminta memrioritaskan program rumah murah yang sempat terputus selama pemerintahan SBY. Padahal, program tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah murah.
Usul ini disampaikan Ketua Dewan pertimbangan organisasi DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Fuad Zakaria. Menurutnya, saat Megawati menjabat sebagai presiden, program tersebut sempat berjalan dengan nama Gerakan Nasional Pengembangan Satu juta Rumah (GNPSR).
'Sebetulnya, saat ini momen yang pas untuk menghidupkan kembali misi perumahan tahun 2004,' kata Fuad.
Fuad menambahkan, untuk kembali menjalankan program tersebut, Jokowi harus memilih sosok menteri perumahan rakyat yang tepat dan dengan dukungan pula dari rakyat. 'Tinggal menterinya membuat solusi dan terobosan dengan melobi, koordinasi dan sosialisasi untuk membuat program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,' tuturnya.
Fuad menjelaskan, pemerintah saat ini masih memiliki utang (backlog) untuk membangun rumah murah kepada rakyat sebanyak 15 juta unit. Dengan kata lain, lanjutnya, selama 10 tahun pembangunan perumahan murah untuk rakyat jalan di tempat.
'Saat Ibu Mega jadi presiden, yaitu saat backlog 4 juta rumah dan pertumbuhan kebutuhan 700 ribu per tahun. Tapi program itu tidak dijalankan menterinya karena keburu lengser,' ucapnya. Jokowi pun diharapkan bisa membuat sebuah warisan baru untuk menutup seluruh kebutuhan rumah rakyat yang saat ini pertumbuhan kebutuhannya mencapai 800.000 unit per tahun dengan membangun 1,5 juta rumah per tahun.
Presiden terpilih Joko Widodo telah kembali ke Jakarta, Sabtu (2/8), setelah empat hari menghabiskan waktu liburan Idul Fitri bersama keluarga di Surakarta, Jawa Tengah. Jokowi ini tiba ke kediamannya di Jalan Sawo, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.30 WIB menumpang mobil Kijang Innova berwarna hitam.
Para pengawal pribadi yang menjemput Gubernur DKI Jakarta ini langsung pergi meninggalkan kediaman Jokowi, menuju ke pos yang berada di seberang Jalan Sawo. Sebagian lagi menuju rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut informasi dari seorang pengawal pribadi Jokowi, Jokowi enggan dimintai wawancara. Mantan Wali Kota Solo ini ingin beristirahat sampai hari Senin pekan depan. 'Bapak (Jokowi) ingin cooling down dulu sampai hari Senin nanti,' kata seorang pengawal pribadinya.
Jokowi berangkat dari Solo menumpang pesawat terbang dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 13.00 WIB. Para pengawal pribadi baik dari unsur Kepolisian maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta bertolak dari rumah dinas sekitar pukul 11.30 WIB menjemput Jokowi.
Setelah menunaikan salat Id di Balai Kota, Jakarta, Senin lalu, Jokowi bertolak ke Surakarta. Di Surakarta, Jokowi menjalani beberapa kegiatan, seperti menggelar open house di gedung pertemua milik keluarganya Graha Sabha Buwana di Jalan Kutai Utara, kawasan Sumber, Surakarta Rabu lalu. (tribunnews/rek/nic)
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Fitra Tolak Rokhmin Dahuri Jadi Menteri Kabinet Jokowi"
Post a Comment