http://ift.tt/1pdJusf WIDIANTORO Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba buah asli Papua, Matoa saat berkunjung di Desa Yoka, Distrik Heram, Jayapura, Kamis (5/6/2014). Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan memulai masa kampanye dari dua lokasi berbeda. Jokowi dijadwalkan memulai kampanye dari ujung timur, dan JK dari ujung barat Indonesia.
POLEWALI MANDAR, KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM.com - Pemberitaan media, terutama stasiun TV nasional yang dinilai tidak berimbang dan menyalahgunakan frekuensi milik publik pada masa kampanye Pilpres 2014, dikeluhkan partai pendukung pasangan Jokowi-JK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ketua DPC PDI-P Polewali Mandar Haji Ibrahim, misalnya, mengaku setiap hari sibuk mengunjungi warung kopi di Polewali Mandar hanya untuk mengonter sejumlah isu politik yang berkembang dan menyudutkan pasangan jagoan mereka. Ibrahim mengatakan, hampir setiap hari pemberitaan media dinilai tidak sehat dan cenderung menjadi alat provokasi untuk menjatuhkan pasangan tertentu dan melebih-lebihkan pasangan lain. 'Kita ini setiap hari diserang TV One, beragam isu politik miring diembuskan untuk menyudutkan pasangan Jokowi-JK. Untung masih ada Metro TV yang masih membela kita,' kata Ibrahim di hadapan puluhan pengurus parpol koalisi pendukung pasangan Jokowi-JK di Polewali Mandar, Kamis (6/6/2014) kemarin. Menurut Ibrahim, salah satu pekerjaan tim koalisi pendukung Jokowi-JK selama masa kampanye adalah mengonter berbagai isu miring yang menjatuhkan citra politik pasangan Jokowi-JK. 'Ini kalau tidak terus-menerus dikonter dan diluruskan, bisa menyesatkan masyarakat,' tambahnya. Ibrahim mengaku optimistis bisa mendulang 60 persen suara untuk pasangan Jokowi-JK. Sebelumnya, AJI Indonesia mengecam praktik jurnalisme partisan yang dilakukan sejumlah media nasional dan jaringannya, terutama stasiun TV, pada pemilu presiden. Aji menilai, praktik jurnalisme partisan tidak hanya melanggar kode etik profesi jurnalisme yang sejatinya memberi pemberitaan berimbang dan sehat untuk semua, tetapi juga dinilai menyalahgunakan domain publik. AJI bahkan mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk berani menjatuhkan sanksi tegas terhadap sejumlah media, terutama stasiun TV yang melakukan praktik jurnalisme menyimpang dan menyesatkan publik.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "PDI"
Post a Comment