Presiden Joko Widodo, menekankan pentingya reformasi sistem dan birokrasi pemerintahan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
'Jika sistem pemerintahan baik, tindak pidana korupsi akan berkurang,' kata Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Selasa (09/12).
Reformasi sistem dan birokrasi yang ditekankan Jokowi merupakan pengalamannya selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Jakarta.
Jokowi mencontohkan, dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Perdangan (SIUP), seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi dalam prakteknya butuh waktu lama hingga satu bulan.
'Itu ada apa-apanya, ada pungutan. Mau cepat atau mau lambat,' kata Jokowi.
Adanya praktik korupsi seperti itu, menurut Jokowi, karena sistemnya mendukung perbuatan korupsi. Dan untuk memberantasnya, Jokowi menekankan adanya sistem birokrasi yang transparan seperti dengan membuat sistem pajak online, e-budgeting, dan e-purchasing.
Layanan satu atap
Jokowi mengaku sudah memerintahkan seluruh pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun walikota untuk membuat one stop service office atau pelayanan satu atap dan budgeting untuk mengontrol agar tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi di birokrasi pemerintahan.
'Semua walikota atau kabupaten harus punya one stop service office. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit, semua orang bisa melakukannya,' kata Jokowi.
Selain sistem pemeritahan yang transparan, langkah kedua yang ditekankan Jokowi untuk memerangi korupsi adalah dengan melakukan kontrol anggaran melalui anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memandang momen peringatan hari antikorupsi internasional merupakan momentum yang pas untuk menegakkan integritas serta bersinergi dengan semua pihak.
Abraham berharap, semua pihak bekerjasama memerangi korupsi dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama 'KPK tidak bisa bekerja sendiri, perlu gerakan bersama untuk memberantas korupsi,' katanya.
Sebelumnya, riset lembaga Transparansi Internasional menunjukkan Indonesia dinilai semakin bersih dari praktik korupsi dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi pada 2014, Indonesia meraih 34 poin, naik dua poin dari tahun sebelumnya, dan mendongkrak peringkat Indonesia ke posisi 107 dari 114.
Skala 0 menunjukan persepsi sangat korup dan 100 dinilai sangat bersih.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Jokowi : Transparansi birokrasi cegah korupsi - BBCIndonesia.com"
Post a Comment