Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum PD SBY di Istana Negara pada Senin kemarin membawa kesepakatan soal Perppu pilkada langsung. Jika kebersamaan SBY dan Jokowi berlanjut diyakini bakal mengubah konstelasi politik yang lebih besar lagi.
'Koalisi SBY-Jokowi akan mengubah konstelasi politik yang menjadikan stabilitas politik dan ekonomi terjaga,' kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada detikcom, Rabu (10/12/2014).
Kebersamaan Jokowi dan SBY juga merupakan hal baru dalam politik di Indonesia. Yakni sebuah kerjasama yang tidak dilandasi bagi-bagi kue kekuasaan semata.
'Jadi Pak Jokowi dan Pak SBY punya pandangan yang sama demi kepentingan rakyat yang lebih besar. Mereka kan memperjuangkan Perppu pilkada langsung yang diharapkan rakyat,' kata Maruarar.
Maruarar yakin koalisi atara Jokowi dan SBY bakal berlanjut ke depan. Karena dasar kerjasama antara Jokowi dan SBY bukanlah pragmatisme hitung-hitungan kue kekuasaan.
'Ketika membahas pimpinan DPR dan MPR Pak SBY bersama KMP namun ketika membahas kepentingan rakyat ternyata Pak SBY sepakat dengan Pak Jokowi,' katanya.
Namun Maruarar menyadari selalu ada yang tidak senang dengan kedekatan SBY dan Jokowi. Sayang Maruarar tak mau gamblang menyebut siapa yang tidak happy.
'Memang tidak semua happy dengan hal ini, apalagi masuknya PD kan mengubah konstelasi politik yang luas di DPR,' kata Maruarar.
'Namun koalisi SBY dan Jokowi bakal mengubah konstelasi politik ke depan dan bakal melahirkan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik, juga baik untuk dunia investasi dan bisnis. Hubungan baik antar tokoh seperti ini harus terus terjaga demi kepentingan rakyat,' pungkasnya.
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program 'Reportase Sore' TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB
(van/rmd)
Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu
Lapsus
Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "PDIP: Koalisi SBY-Jokowi Ubah Konstelasi Politik - Detikcom"
Post a Comment