Kabar Jokowi
Home » Arsip untuk bulan September 2014
Tuesday, September 30, 2014

Gantung Bra di Pagar, Belasan Ibu Tuntut Kejagung Tangkap Jokowi - KOMPAS.com


Kompas.com/Laila Rahmawati Demonstran dari Progress 1998 menggantungkan pakaian dalam di pagar kantor Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddi No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014).


JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan perempuan paruh baya yang tergabung dalam komunitas Progress 1998 beraksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014). Mereka menuntut Kejagung untuk menangkap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait kasus korupsi pengadaan bus transjakarta berkarat. Dengan berpakaian serba hitam dan berpayung hitam, di bawah terik matahari, para ibu menggantungkan bra di pagar kantor Kejagung. Mereka juga menggantungkan pakaian dalam di payung masing-masing. Beraneka macam warna, model, dan ukuran tergantung di pagar Kejagung yang menghadap ke arah Terminal Blok M. [Baca: Jokowi: Disuruh Beli Sabun Wangi, Malah Beli Sabun Colek...]'Seragam yang mereka (jaksa) pakai itu uang rakyat, tetapi mereka malah melindungi Jokowi dan kasusnya hanya sampai ke kepala dinas. Kalau kayak gitu, mending pakai BH saja,' kata juru bicara aksi Ahmad Hasni di tengah-tengah aksi. [Baca: Kejagung Takkan Panggil Jokowi]Hasni menuturkan bahwa pakaian dalam tersebut sama dengan jumlah ibu yang mengikuti aksi ini. Selain belasan ibu, ada beberapa pria, anggota Progress 1998, juga yang ikut dalam demo ini. [Baca: Kejagung Tak Temukan Bukti Keterlibatan Jokowi pada Kasus Transjakarta]'Kejagung melindungi Jokowi. Bapak biarkan Jokowi dan antek-anteknya makan uang. Kami menghendaki Jokowi masuk penjara. Tidak ada tebang pilih,' kata seorang ibu dalam orasinya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Belasan Ibu Tuntut Kejagung Tangkap Jokowi - KOMPAS.com, Gantung Bra di Pagar

Aktivis Apresiasi Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional - Tribunnews



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya akan dihadapkan dengan situasi politik dan sisa pekerjaan rumah yang bakal ditinggalkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja, melainkan banyaknya harapan masyarakat kepada presiden dan wakil presiden terpilih itu dalam membangun negara ini selama lima tahun ke depan.


Untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi-JK pun sepakat membentuk kementerian di kabinetnya nanti yang bakal diisi oleh 18 porsi dari kalangan profesional dan 16 kursi dari partai.


Jokowi berharap, dengan dibentuknya kabinet tersebut, para menteri bisa membantu roda pemerintahan hingga 2019 mendatang, terlebih tanggungjawab kementerian yang bakal ditunjuk dari kalangan profesional.


Menanggapi hal tersebut, Generasi Aktivis 98 (GEN 98) dari Komunitas Trisakti, Aprilenny menilai, konsep ditunjuknya 18 menteri dari kalangan profesional sangatlah tepat, terlebih menteri-menteri yang ditunjuknya nanti bisa membantu menyerap aspirasi rakyat banyak.


Komunitas Trisakti pun menyarankan sejumlah nama yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi. Mereka diantaranya adalah Wiryanti Soekamdani, Denny J.A, Hannibal Hamidi, A. Hamid Dipopramono, Moh Jumhur Hidayat, dan Assad Ali.


'Wiryanti Soekamdani merupakan pengusaha yang jelas-jelas sukses di bidangnya dalam membangun jaringan hotel. Ia sangat cocok untuk menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Yang kedua adalah Denny J.A yang sukses sebagai profesional politik dengan mendirikan lembaga survey yang kompeten dalam pedoman akurasi,' kata Aprilenny dalam keterangan persnya, Selasa (30/9/2014).


Sementara itu, kata Aprilennye, nama Hannibal dinilainya merupakan seorang teknokrat yang juga merupakan penggagas konsep perdesaan sehat yang sangat sinerjis dengan konsep revolusi mental dari Jokowi. Kalau Hamid Dipopramono yang saat ini menjabat ketua komisi informasi publik, menurutnya sukses menjadikan lembaga tersebut bermanfaat bagi rakyat untuk dapat mengakses informasi secara luas.


'Kalau pak Jumhur kan mantan kepala BNP2TKI yang juga punya banyak prestasi di bidang ketenagakerjaan di luar negeri. Dan pak Assad Ali sudah malang melintang di bidang intelejen dan mempunyai pengetahuan yang dalam terkiat soal keintelejenan,' paparnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Aktivis Apresiasi Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional - Tribunnews

Jokowi : Siapa Bilang Harga BBM Naik November? - Tempo.co

Selasa, 30 September 2014 | 15:34 WIB



Jokowi bercerita pengalaman masa kecil kepada wartawan dan masyarakat sekitar di tepi Kali Anyar, Solo, Jateng, 13 September 2014. Tempo/Ahmad Rafiq


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo membantah pernyataan penasihat Tim Transisi, Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyatakan harga bahan bakar minyak akan naik sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. 'Siapa bilang? Masih opsi-opsi, kok,' kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 30 September 2014. Tim Transisi: November, Harga BBM Naik Rp 3.000Jokowi mengatakan belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ada sejumlah opsi yang sedang dikaji sebelum menaikkan harga BBM. Kenaikan harga juga bervariasi. 'Ada (rencana kenaikan harga) Rp 500 per liter, ada pula Rp 1.000, Rp 1.500, Rp 2.000, Rp 2.500, dan Rp 3.000 per liter. Jadi, siapa yang memastikan, baru dalam proses hitung-hitungan, dilantik juga belum,' kata Jokowi. Chatib: Rp 10 Triliun Kompensasi Kenaikan BBMSebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi dan Jusuf Kalla sepakat memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. 'Sudah diputuskan Jumat minggu lalu, akan dinaikkan Rp 3.000 per liter,' kata Luhut. (Baca: Kenaikan Harga BBM Bikin SPBU Asing Menjamur)Luhut mengatakan langkah menaikkan harga BBM akan menambah defisit anggaran senilai Rp 27 triliun. Selain itu, pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla juga harus menanggung utang kekurangan bayar BBM subsidi sebesar Rp 46 triliun. Tanpa kenaikan ini, menurut Luhut, kas negara bisa minus Rp 72 triliun.Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPKNurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya Kejutan, Maria Londa Rebut Emas Asian Games MK Tolak Gugatan Uji Materi UU MD3SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia Universitas Brighton Pimpin Liga Seks Mahasiswa


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Jokowi : Siapa Bilang Harga BBM Naik November? - Tempo.co

Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman - Tempo.co

Selasa, 30 September 2014 | 11:28 WIB



Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A


TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Refly Harun, menilai saran Yusril Ihza Mahendra kepada presiden terpilih Joko Widodo agar tak menandatangani Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bukanlah jalan keluar. Menurut dia, justru hal tersebut akan menyeret Jokowi dalam kekisruhan UU Pilkada. (Baca: Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada)'Itu jebakan Batman kepada Jokowi. Kalau Jokowi melakukan itu, dia bisa dianggap tidak melaksanakan konstitusi,' ujar Refly ketika dihubungi, Selasa, 30 September 2014. Musababnya, kata dia, dalam konstitusi disebutkan, sejak 30 hari undang-undang itu disetujui bersama antara pemerintah dan DPR, maka undang-undang tersebut sah dan wajib diundangkan. (Baca: Jokowi Pilih Gugat MK Ketimbang Patuhi Yusril Ihza)Selain itu, menurut Refly, bila Jokowi mengembalikan UU ke DPR, akan menyebabkan kekosongan hukum. Sebab, Undang-Undang Pilkada dan UU tentang Pemerintah Daerah yang merupakan satu-kesatuan sudah dicabut. 'Ini harus diganti dengan undang-undang baru,' ujarnya. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)Sebelumnya, dalam akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, Yusril mengatakan telah memberi saran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak usah menandatangani UU Pilkada yang baru disahkan itu sampai masa jabatannya habis. Dia juga menyarankan Jokowi, yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti, tidak perlu menandatangani UU tersebut. (Baca: Merunut Sikap Plinplan Pemerintah di UU Pilkada)Sebab, presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Karena itu, presiden baru dapat mengembalikan UU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi. (Baca juga: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)LINDA TRIANITATopik terhangat:Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRDBerita terpopuler lainnya:Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR LagiTelepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY Penjual Kue Putu di Malang Tantang Amien Rais


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman - Tempo.co
Monday, September 29, 2014

Pengamat Khawatir Pemakzulan Jokowi-JK Masuk Agenda KMP - Tribunnews


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenangan demi kemenangan Koalisi Merah Putih di parlemen baik melalui Undang-Undang tentang MPR, DPD, DPR serta DPRD (UU MD3) dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi titik awal keinginan untuk tetap menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden.


Keinginan itu, menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, sebenarnya tidak akan surut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) tampil sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.


Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) ini, dalam jangka panjang kemenangan demi kemenangan Koalisi Merah Putih di parlemen baik, babak pamungkasnya mudah ditebak.


'Keinginan untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden tidak akan ada surutnya. Di bawah bimbingan mentor Akbar Tandjung dan Amien Rais, tentunya koalisi Merah Putih akan 'menghalalkan' segala cara demi ambisi Prabowo untuk RI-1,' ungkap Ari yang juga pengajar Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (29/9/2014).


Karena itu, kata Ari, jika pimpinan DPR sudah dalam genggaman ditambah kekuatan mayoritas koalisi Merah Putih di DPR, akan mudah ditundukkan, misalnya usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diajukan pemerintah Jokowi-JK.


Padahal, beban keuangan pemerintah baru sangat berat dan Koalisi Merah Putih menemukan celah serangan baru. Setiap usulan program Jokowi-JK juga akan dijegal oleh koalisi Merah Putih untuk menurunkan legitimasi pemenang Pilpres 2014.


'Yang saya khawatirkan, pemakzulan Jokowi-JK sudah masuk dalam skenario mereka dengan jalan menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR. UU MD3 hanyalah entry point sebelum melangkah ke tujuan akhir,'sergah Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Pengamat Khawatir Pemakzulan Jokowi-JK Masuk Agenda KMP - Tribunnews

Yusril: SBY dan Jokowi Bisa Batalkan UU Pilkada - Detikcom

Ikhwanul Khabibi - detikNews



Yusril bertemu Presiden SBY (Foto : twitter @Yusrilihza_Mhd)



Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Yusril Ihza Mahendra di sela-sela kunjungan kerjanya di Jepang. Berdasarkan hasil pertemuan itu, Yusril berkesimpulan bahwa Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo bisa membatalkan UU Pilkada itu.


'Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir,' kata Yusril melalui akun twitternya, Senin (29/9/2014).


Selain itu, Yusril juga menyarankan agar presiden terpilih, Joko Widodo juga tidak menandatangani UU itu. Bahkan, Jokowi juga bisa mengembalikan UU itu ke DPR.


'Sementara Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut,' tegas Yusril.


'Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi,' imbuhnya.


Jika Jokowi mau mengembalikan UU Pilkada itu ke DPR, maka hasil paripurna kemarin tidak bisa dijalankan. Sehingga, Pilkada langsung tetap bisa dijalankan.


'Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku. Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat,' tulis Yusril.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di 'Reportase Malam' pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kha/mpr)



Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus


Tahir Penasihat Panglima Tajir Tahir Penasihat Panglima Tajir

Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Yusril: SBY dan Jokowi Bisa Batalkan UU Pilkada - Detikcom

Yusril Sarankan SBY dan Jokowi Tidak Teken UU Pilkada agar ... - KOMPAS.com


twitter @Yusrilihza_Mhd Foto pertemuan Yusril Ihza Mahendra dengan Presiden SBY di Kyoto 27 Oktober 2014


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Pilkada. Dengan begitu, UU Pemda akan tetap menjadi acuan Pilkada langsung oleh rakyat.' Kemarin malam 27 September Presiden SBY menghubungi saya yang kebetulan sedang berada di Tokyo sementara beliau berada di Kyoto. Presiden meminta waktu untuk bertemu meminta masukan sehubungan dengan RUU Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pemilihan kepala daerah,' kata Yusril dalam akun twitter pribadinya, @ Yusrilihza_Mhd, Senin (29/10/2014).Yusril kemudian menerangkan, ia kemudian memenuhi undangan SBY tersebut dan akhirnya bertemu. Ketika bertemu di Kyoto, SBY dikatakan Yusril, didampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang.Dalam pertemuan tersebut, Yusril kemudian memberikan masukannya kepada Presiden SBY terkait UU Pilkada. ' Saya telah memberika masukan yg saya anggap paling baik dan paling bijak untuk mengatasi persoalan tsb. Seperti apa jalan keluar yg saya sarankan, sebaiknya Presiden sendiri yg jelaskan ke publik,' tulis Yusril lagi.Setelah berdiskusi dengan SBY dan jajaran menteri, Yusril kemudian diminta berkomunikasi dengan presiden terpilih, Joko Widodo, tentang solusi yang dapat diterapkan terkait UU Pilkada. ' Kira2 setengah jam setelah pertemuan saya telah berbicara via telepon dengan Presiden terpilih Joko Widodo dari Kyoto,' papar Yusril.Dalam pembicaraan dengan Jokowi, Yusril menjelaskan Presiden SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada sampai masa jabatannya habis, sementara presiden terpilih Joko Widodo pun diharapkan dapat melakukan hal yang sama. Ia pun menilai SBY dan Jokowi tidak perlu menandatangani UU yang baru disahkan DPR itu agar tidak jadi diundangkan.' Sebab Presiden baru tdk ikut membahas RUU tsb. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tsb ke DPR utk dibahas lagi. Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yg ada sekarang masih tetap sah berlaku,' saran Yusril.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Yusril Sarankan SBY dan Jokowi Tidak Teken UU Pilkada agar ... - KOMPAS.com

UU MD3 lolos, Jokowi akan kesulitan - BBCIndonesia.com


Mahkamah Konstitusi Senin (29/09) menolak uji materi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau disebut juga MD3.


'Mengadili, menyatakan, menerima eksepsi pihak terkait (koalisi Merah Putih) untuk sebagian sepanjang kedudukan hukum pemohon. Menolak eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon prematur. Menolak permohonan para pemohon (PDIP) untuk seluruhnya,' ungkap Ketua MK Hamdan Zoelva.


Dengan uji materi yang diajukan PDIP, maka pada Oktober mendatang, PDIP -sebagai partai pemenang pemilu legislatif- tidak otomatis mendapat kursi pimpinan parlemen seperti yang selama ini.


Pemilihan pimpinan parlemen akan ditentukan oleh para anggota parlemen.


Menanggapi keputusan MK, politikus PDIP Trimedya Panjaitan, mengatakan kekecewaannya.


'Kami lagi mempertimbangkan untuk melaporkan hakim konstitusi di luar yang dissenting ini kepada komite etik Mahkamah supaya diperiksa. Kenapa? Karena hak kami sebagai pemohon tidak diakomodir, tidak didengarkan keterangan kami. Ini yang kita lakukan,' kata Trimedya Panjaitan di Gedung Mahkamah Konstitusi kepada wartawan BBC Rizki Washarti.


Jokowi-JK kalah Jokowi-JK itu mempunyai sesuatu yang sangat menarik, yaitu jabatan menteri. Jadi mau gak mau jabatan menteri harus dijadikan bahan untuk negosiasi dan itu dalam politik hal yang lumrah.

Maswadi Rauf


Sementara itu, pengamat politik Maswadi Rauf menilai kubu Jokowi-JK dikalahkan secara hukum oleh koalisi Merah Putih.


'Kalau begitu halnya, melihat kursi DPR sudah pasti pimpinan DPR akan diduduki oleh kelompok Prabowo. Itu berarti DPR akan dikuasai oleh kelompok oposisi, sedangkan kepresidenan akan oleh kelompok pemerintah yang minoritas di DPR, ' ungkap Maswadi Rauf.


Agar berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan lancar, Maswadi pun berpendapat sebaiknya Jokowi perlu melakukan lobi dengan gencar.


'Sekarang ini kan masih terbuka peluang untuk pergesaran anggota-anggota koalisi. Satu-satunya cara terbuka untuk koalisi berubah ke koalisi Jokowi-JK itu adalah dengan berusaha merebut sebagian partai yang tergabung dengan koalisi merah putih.'


'Jokowi-JK itu mempunyai sesuatu yang sangat menarik, yaitu jabatan menteri. Jadi mau gak mau jabatan menteri harus dijadikan bahan untuk negosiasi dan itu dalam politik hal yang lumrah,' tambah Maswadi.


Koalisi Jokowi-JK yang terdiri dari PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI memiliki 207 kursi di parlemen.


Di lain pihak oposisi koalisi Merah Putih, yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB- secara keseluruhan memiliki 297 kursi.


Adapun Partai Demokrat dengan 61 kursi menyatakan akan bersikap netral.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Jokowi akan kesulitan - BBCIndonesia.com, UU MD3 lolos

Bagi Jokowi, Koalisi Merah Putih Bagaikan Batu Kerikil - KOMPAS.com


KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Presiden terpilih Joko Widodo saat wawancara dengan wartawan di rumah dinas gubernuran DKI Jakarta, Sabtu (20/9/2014).


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo mengibaratkan berbagai manuver Koalisi Merah Putih bagaikan batu kerikil yang menghambat perjalanan. 'Dalam politik biasalah, ada batu kerikil, ada hambatan, tantangan. Yang penting gimana kita kelola itu,' ujar Jokowi di kantor transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014) malam. Kendati demikian, Jokowi enggan menyebut apakah yang dimaksud dengan mengelola itu berbentuk kerja sama politik dengan anggota Koalisi Merah Putih. Jokowi mengatakan, proses berkoalisi belum mencapai final. Komunikasi antara kubunya dengan mereka masih dilaksanakan. Jokowi tetap optimis kerja sama politik bisa terwujud. Sekadar gambaran, pasca-Pilpres 2014, kekuatan politik di Indonesia terpecah menjadi dua, yakni kubu Jokowi-JK, dan Koalisi Merah Putih. Kedua kubu itu berbeda pendapat dalam pengesahan RUU Pilkada. Hasil voting, sebanyak 226 anggota DPR yang berasal dari fraksi partai Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan tidak langsung. Sementara itu, anggota DPR yang mendukung pilkada langsung sebanyak 135 orang. Ada pun, 142 anggota Fraksi Demokrat dinyatakan abstain. Meski Demokrat walkout, ada 6 orang anggotanya yang bertahan dan memilih mendukung opsi pilkada langsung.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Bagi Jokowi, Koalisi Merah Putih Bagaikan Batu Kerikil - KOMPAS.com

Telah Terima Surat Pengunduran Diri Jokowi, DPRD DKI Gelar Rapim - KOMPAS.com


KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Presiden terpilih Joko Widodo saat wawancara dengan wartawan di rumah dinas gubernuran DKI Jakarta, Sabtu (20/9/2014).


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku telah menerima surat pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Surat pengunduran diri itu diterimanya pada tanggal 26 September 2014 lalu. 'Sudah (diterima surat pengunduran diri) kok. Kami sudah terima surat pengunduran diri Pak Jokowi,' kata Prasetyo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/9/2014). Untuk membahas lebih lanjut, Pras mengaku bakal menggelar rapat pimpinan, Selasa (30/9/2014) esok. Ia pun menjamin, DPRD DKI Jakarta tidak akan menghambat pengunduran diri presiden terpilih 2014-2019 itu. Sebab, Jokowi akan dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2014 mendatang. 'Besok siang akan dirapatkan dengan pimpinan (DPRD). Pokoknya secepatnya dan on schedule,' kata anggota fraksi PDI-Perjuangan itu. Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengaku baru saja menerima surat pengunduran diri Jokowi dari Prasetyo. Sekwan kini sedang mempersiapkan rapat pimpinan DPRD DKI untuk membahas pengunduran diri Jokowi. Dia menjelaskan bahwa Prasetyo telah meminta Sekwan untuk menggelar rapat Selasa esok untuk cepat memutuskan pengunduran diri Jokowi. 'Barusan saya baru terima surat pengunduran diri Pak Jokowi dari Ketua DPRD,' kata Mangara.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ DPRD DKI Gelar Rapim - KOMPAS.com, Telah Terima Surat Pengunduran Diri Jokowi
Sunday, September 28, 2014

Gaya Batik Jokowi, Seperti Dongeng Itik Buruk Rupa - Tempo.co


Jokowi. TEMPO/Aditia noviansyah


TEMPO.CO , Jakarta:Menyaksikan gaya berpakaian Jokowi, (Baca: Jokowi Temui Aktivis 1998 di Denpasar) calon presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, pada belakangan ini terasa berbeda. Sosok Jokowi yang diawal kemunculannya indentik dengan gaya ndeso alias kampungan, apa adanya dan tidak berkelas, belakangan setelah memenangkan pemilihan presiden, Jokowi seperti melakukan metamorfosa atau perubahan dalam hal penampilan dan berbusana.


Menyaksikan gaya Pak Jokowi belakangan sekarang tampak good looking alias enak dilihat dan wajahnya memancarakan aura yang semakin terlihat menarik. Bagi saya, ini sebuah perubahan baik, dan mudah-mudahan bermakna positif terkait dengan kepemimpinannya sebagai presiden,' kata Buyung Rais, perancang senior yang memuji penampilan dan gaya berbusana Jokowi.


Perubahan yang dikatakan Buyung memang benar adanya. Simak saja ketika Rabu, 27 Agustus lalu Jokowi bertemu empat mata dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Laguna Resort, Bali, mengenakan batik tulis bermotif truntum kecil dan bunga matahari warna coklat sangat kontras dengan aura kepemimpinan Jokowi yang bertemu sesama tokoh besar, sebagai presiden. Kemudian pada 20 Juli lalu ketika Jokowi mengenakian batik bermotif guci yang terkesan moderen dengan warna dasar hitam sementara pada motif gucinya hijau dan magenta, menyemburatkan aura sosok seorang yang siap memimpin negeri ini. Mengenakan batik tersebut, Jokowi hadir hadir bersama Yusuf Kalla menemui silaturahim dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Jokowi (Baca: Pimpinan DPRD Dilantik, Jokowi-Ahok Hadir) juga berbatik menarik ketika menghadiri sebuah pertemuan dengan Presiden SBY. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengenakan batik tulis warna coklat muda bermotif daun pakis dan akar pohon. Pernah juga Jokowi mengenakan batik tulis bermotif parang warna krem dan pernah juga kenakan batik coklat bermotif burung garuda.


'Jokowi berubah penampilan seperti sekarang, itu sebuah keharusan. Bagaimanapun beliau akan menjadi tokoh nomor satu Indonesia yang akan jadi sorotan tak hanya dari sepak terjang kepemimpinan atau langkah politiknya saja. Selain itu, mata dunia juga akan menyoroti soal penampilan dan gaya busana Jokowi. Saya melihat, sebuah kemajuan pesat beliau bisa seperti sekarang. Kalau diibaratkan perubahan beliau seperti dongeng itik buruk rupa menjelma jadi angsa cantik,' kata Sony Muchlison.Pengamat mode dan gaya hidup ini pada Minggu, 28 Sepetember 2014 mengatakan melalui tim kepresiden yang mengurus dan mengatur masalah ini, tentunya Jokowi diberikan juga pengetahuan tentang etika, manner, public speaking dan lainnya. 'Justru hal ini yang memang harus dilakukan. Memang harus ada pengemasan dari sisi ini, penampilan dan berpakaian. Jadi bukan semata soal pemikiran atau sikap politiknya saja. Kritik saya, Jokowi harus dan perlu juga mengubah gaya bicaranya yang kelewat medok atau artikulasinya terlalu Jawani. Bagaimanapun, saat Jokowi berbicara di depan umum atau mata dunia, artikulasi kata-kata yang diucapkan Jokowi harus seperti seorang negarawan bukan lagi asal indentiknya, Solo dan ndeso,' ungkap Sony panjang lebar bernada nyinyir. (Baca: Gaya Ngejreng Ala Pria Korea, Yay or Nay)


Namun Sony juga memuji gaya berbatik Jokowi yang dinilainya tidak terlalui Soloisme. Maksudnya? 'Tampaknya Jokowi berusaha dengan cerdas menghindari kenakan batik yang kelewat Soloisme. Jokowi mulai kenakan batik moderen, klasik dan elegan. Ini bagian dari komitmennya untuk bisa menjadi pemimpin yang global. Jadi, Jokowi bukan milik atau berasal dari Solo dan Jakarta saja, tapi Indonesia, bahkan global atau mendunia,' katanya bersemangat. Perubahan Jokowi seperti sekarang ini, dinilai Sony sebagai sebuah attitude yang seharusnya. Dia menyebutkan. ketika Presiden Amerika terpilih Barack Obama juga melakukan hal yang sama. Menurutnya, perubahan attitude ini sangat penting. 'Biarpun katanya Jokowi sangat pintar dan merakyat. Secara pribadi saya bangga menyaksikan perubahan Jokowi seperti ini. Saya memberikan dua acungan jempol buat Jokowi dan tentu tim yang mendandani di belakangnya,' pungkas Sony.HADRIANI PTerpopulerTetap Aksis dengan Gaya Bertopang DaguDiet Cacing Pita Populer di Kalangan Model Bullying Tingkatkan Peradangan6 'Manfaat' Kesehatan Jika Menjomblo Manfaat Rose Hip Oil untuk Kecantikan


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Gaya Batik Jokowi, Seperti Dongeng Itik Buruk Rupa - Tempo.co

Jokowi Dituntut Tak Kompromi dengan Partai - Tempo.co

Senin, 29 September 2014 | 06:02 WIB



Sejumlah aktivis berfoto bersama presiden terpilih Jokowi saat acara Pertemuan Nasional Aktivis 98 di Denpasar, 27 September 2014. TEMPO/Johannes P. Christo


TEMPO.CO , Jakarta: Peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibisono mengatakan presiden terpilih Joko Widodo dapat mengandalkan relawan yang mendukungnya untuk mengatasi politik transaksional. Cara ini, menurut Karyono, efektif bagi Jokowi untuk menerapkan prinsip trisakti dalam menjalankan pemerintahan.'Jokowi seharusnya bisa bersikap non-kompromi dan non-kooperatif bagi pihak-pihak yang datang untuk menawarkan kepentingan tertentu. Ia bisa mengandalkan relawan,' kata Karyono dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 28 September 2014. (Baca: Jokowi: Pilih Menteri Hak Prerogatif Presiden) Selama ini, kata Karyono, relawan Jokowi hanya 'herder' bagi kebijakan yang diusung mantan WaliKota Solo, Jawa Tengah, tersebut. Karyono mencontohkan pada pengesahan RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, relawan Jokowi turut berdemo untuk mendukung pemilihan kepala daerah langsung.Adapun Tri sakti adalah konsep kebangsaan yang dicetuskan oleh presiden Indonesia pertama, Sukarno. Trisakti mencakup tiga prinsip pokok yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang berkebudayaan. (Baca: Susunan Kabinet Jokowi Bakal Pengaruhi Pasar)Perlawanan Jokowi terhadap politik transaksional dapat dilakukan dengan menolak semua usulan pejabat partai ataupengusaha yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Nantinya, Jokowi dapat meminta usulan dari relawan mengenai kabinet yang ia pilih atau kebijakan yang diambil dalam pemerintahan.Namun menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pandu Yuhsina Adaba, penggunaan relawan oleh Jokowi dalam mengambil kebijakan mustahil dilakukan. Relawan yang mendukung Jokowi, tutur Pandu, bersifat parsial sehingga hanya mendukung isu-isu tertentu saja.'Contohnya isu reformasi agraria yang dibawa oleh Sekretariat Nasional Tani, atau isu pengarus utamaan gender yang dibawa oleh Sekertariat Nasional Perempuan. Semuanya terfragmentasi,' kata Pandu. (Baca: Rombak Kabinet, Jokowi bak Perbaiki Pesawat Sambil Terbang)Pandu juga memprediksi kebijakan Jokowi tidak bisa lepas dari kepentingan PDIP. Hal ini karena Jokowi tidak mempunyai pengaruh besar di partai seperti Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. (Baca: Ini Kriteria Menteri Versi Jokowi)Jokowi, kata Pandu, juga dikelilingi ketua umum partai pendukung seperti Ketua Partai Hanura, Wiranto, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, atau Ketua partai Nasional Demokrat, Surya Paloh. 'Jika Jokowi tidak bersandar pada publik, kekuatan partai dan kepentingan lainnya akan terus merongrong,' ujar Pandu.ROBBY IRFANY


Topik terhangat:Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014Berita terpopuler lainnya:UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah IniPPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JKIstri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari...Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Jokowi Dituntut Tak Kompromi dengan Partai - Tempo.co

Kabinet Jokowi Dicurigai Bersifat Transaksional - KOMPAS.com


TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan pada wartawan terkait postur kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya, kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional non-partai politik dan 16 orang dari partai politik.


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menengarai bahwa pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersifat transaksional. Ada dua hal yang jadi indikator. Pertama, lanjut Emrus, penggodokan kabinet Jokowi-JK dilaksanakan di belakang panggung politik atau dengan kata lain kabinet dibentuk secara tidak transparan dari publik. Kabinet hanya digodok oleh kelompok tertentu. 'Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional,' ujar Emrus dalam diskusi bertajuk 'Membaca Arah Kabinet Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014) siang. Akan berbeda, lanjut Emrus, jika kabinet itu dibentuk di depan panggung politik. Misalnya, melibatkan rakyat dalam pembentukan kabinet. Rakyat dibiarkan memberi masukan, berdebat, dan sebagainya hingga memunculkan nama menterinya. Indikasi kedua, ujar Emrus, menangnya Koalisi Merah Putih dalam mengegolkan RUU Pilkada meningkatkan daya tawar terhadap kubu Jokowi-JK. Kondisi itu membuat kubu Jokowi-JK mau tidak mau harus berkompromi dengan Koalisi Merah Putih agar pemerintahannya tidak digerogoti.'Jokowi-JK butuh partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih. Mereka (Koalisi Merah Putih) seolah-olah bilang, kalau tidak mau kompromi dengan kami, kamu saya gerogoti di kepala daerah,' lanjut Emrus. Emrus meminta publik mengawal penuh pembentukan kabinet Jokowi-JK.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Kabinet Jokowi Dicurigai Bersifat Transaksional - KOMPAS.com

Tim Pokja Transisi Jokowi-JK Dibubarkan Hari Ini - Detikcom


Jakarta - Setelah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada Kamis (25/9) lalu, hari ini Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Jokowi-JK dibubarkan. Pembubaran dilakukan di kantor Tim Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.


Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Akbar Faisal mengatakan, pembubaran tersebut dilakukan karena kerja dari pokja tersebut telah selesai dan dilaporkan. Ada sekitar 26 pokja yang dibubarkan, yang berada di bawah naungan beberapa deputi tim transisi.


'Pekerjaan tim pokja sudah selesai. Jadi memang mandatnya sudah selesai, seluruh pekerjaannya sudah diserahkan kepada para deputi dan deputi sudah berkoordinasi dengan tim reviewer dan untuk diserahkan kepada presiden,' ujar Akbar Faisal saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (27/9/2014).


Akbar menjelaskan, pokja-pokja tersebut dibentuk untuk membantu kerja deputi dalam mempersiapkan program-program yang akan dijalankan Jokowi-JK. Masing-masing pokja berbeda-beda cara kerjanya dalam mengumpulkan dan mempersiapkan laporan, tergantung dari deputi masing-masing.


'Kalau deputi ini dibentuk untuk berkoordinasi bagi persiapan program yang jadi skala prioritas ke depan, makanya dibentuk pokja. Saya sendiri deputi yang menangani bidang infrastruktur, perumahan rakyat dan transportasi publik. Masing-masing deputi berbeda cara kerjanya. Saya sendiri berusaha untuk mendapatkan masukan dari sebanyak mungkin pihak baik organisasi profesi dan profesional,' jelasnya


'Ini untuk memformulasikan program unggulan yang realistis bagi pemerintahan 3 bulan pertama, 6 bulan pertama dan satu tahun pertama,' tambahnya.


Acara pembubaran Pokja ini akan dilakukan di Kantor Tim Transisi Jokowi-JK pukul 19.00 WIB. Sejumlah tokoh dikabarkan akan hadir, termasuk Jokowi dan JK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program 'Reportase' TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/imk)


Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus



Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Tim Pokja Transisi Jokowi-JK Dibubarkan Hari Ini - Detikcom
Saturday, September 27, 2014

Jokowi: Jika Gugatan UU Pilkada Kalah, Aktivis 98 Saya Undang ... - VIVA.co.id

'Kalau MK kalah, nanti kalian (aktivis 98) saya undang (untuk demo)'. (VIVAnews/ Bobby Andalan (Bali))

VIVAnews - Presiden terpilih Joko Widodo tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD yang ditetapkan DPR baru-baru ini. Jokowi mendorong agar aturan tersebut diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi. 'UU Pilkada kita tunggu di MK dulu,' kata Jokowi saat menjadi pembicara pada pertemuan aktivis 98 di Denpasar, Bali, Sabtu 27 September 2014.Menurut dia, UU Pilkada jelas-jelas merugikan rakyat. Selain itu, orang sepertinya tidak mungkin bisa menjadi pemimpin.'Coba bayangkan pilkada tak langsung, mana bisa saya jadi wali kota, mana bisa saya jadi gubernur?' jelasnya.Pada saat pidato, tiba-tiba aktivis nyeletuk agar DPR dibubarkan saja. 'Bubarkan, bubarkan. Kalian masih ingat 98 saja,' cetus Jokowi.Menurut Jokowi, fakta politik yang terjadi saat ini adalah seperti itu. Namun, dia mengaku tak bisa bercerita banyak pada forum terbuka tersebut. 'Ini forum terbuka, saya tidak bisa bicara terbuka,' tuturnya.Meskipun demikian, Jokowi meyakini jika dukungan masyarakat atas pilkada langsung begitu besar. 'Kalau MK kalah, nanti kalian saya undang (untuk demo),' ucapnya.Jokowi mengungkapkan bahwa dia kaget dengan keputusan DPR tersebut. 'Saya saja kaget, apalagi rakyat,' katanya. Dia menilai alasan kubu pro pilkada tak langsung tak masuk akal. 'Alasannya ngabisin anggaran. Sistemnya bisa dibuat serentak, diberikan ke KPU, diaudit, diawasi ketat. KPPS bisa dikurangi. Politik kok dihubungkan dengan biaya,' tutur Jokowi.Begitu juga dengan dalih pilkada langsung meningkatkan korupsi. Jokowi tidak setuju.'Pilkada langsung katanya banyak korupsi. Apa hubungannya. Yang benar saja,' tutur dia.



Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Aktivis 98 Saya Undang ... - VIVA.co.id, Jokowi: Jika Gugatan UU Pilkada Kalah

PDIP Antisipasi Langkah KMP untuk Jegal Pemerintahan Jokowi-JK - Tribunnews


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengungkapkan pihaknya telah mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil oleh Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK.


'Jadi ada banyak hal (upaya penjegalan), misalnya melalui APBN-P, kemudian kekurangan kuota BBM yang tahun 2014, dari kebutuhan 46 juta ton di tahun 2014 itu kan kurang. Macam-macam lah,' ujar Aria usai menjadi pembicara dalam acara dialog bertajuk Drama Paripurna yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).


Aria menjelaskan, langkah lain yang mungkin dilakukan oleh Koalisi Merah Putih yaitu mengganggu jalannya pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden RI.


'Tapi saya tidak su-udzon, meski prediksi kejadian-kejadian ke arah sini,' ucap Aria.


Meski demikian, Aria mengatakan pihaknya tidak akan mundur sedikitpun dan melakukan kompromi-kompromi yang tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat.


'Selama untuk kepentingan rakyat, masih ada lobi-lobi yang produktif untuk rakyat, tapi kalau sekadar elitis justru revolusi mentalnya disitu. Dikit-dikit kalah repot nanti,' ujar Aria.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ PDIP Antisipasi Langkah KMP untuk Jegal Pemerintahan Jokowi-JK - Tribunnews

Amien Rais: Waspadai Upaya Kriminalisasi Koalisasi Merah Putih ... - KOMPAS.com


KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Tokoh Koalisi Merah Putih, Amien Rais, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie (kiri ke kanan) memberikan penjelasan seusai mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (10/9/2014). Salah satu poin pertemuan adalah membahas mengenai rancangan undang-undang (RUU) pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta koleganya dalam Koalisi Merah Putih mewaspadai kemungkinan kubu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan berbagai macam cara untuk menghadang koalisi ini. Salah satu yang harus diwaspadai, sebut dia, adalah upaya kriminalisasi elite koalisi merah putih. 'Harus kita antisipasi kemungkinan Jokowi-Kalla akan mempolitisasi hukum untuk melemahkan lawan-lawan poltiknya,' kata Amien, saat berpidato dalam silaturahmi dan orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).'Mungkin akan ada demonisasi dan kriminalisasi tokoh-tokoh KMP lewat abuse and misuse lembaga penegak hukum,' sebut Amien. Hadir dalam acara tersebut, pasangan kandidat dalam Pemilu Presiden 2014 yang diusung Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bersama para ketua umum dan elite parpol koalisi ini, selain para anggota parlemen terpilih dari partai-partai dalam koalisi untuk periode 2014-2019.Amien mengingatkan anggota terpilih DPR yang hadir untuk secara maksimal memperhatikan kinerja lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi selama pemerintahan Jokowi-JK mendatang. 'KMP harus siap dan sigap untuk menekan lembaga penegak hukum supaya tidak ada tebang pilih,' ujar mantan Ketua MPR itu.Amien lantas menyinggung kasus-kasus pelanggaran pada masa lalu yang diduga dilakukan oleh kubu Jokowi-JK. 'KMP harus mengumpulkan fakta-fakta dan data solid tentang berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum tetangga sebelah,' ujar dia.Selain itu, lanjut Amien, koalisinya juga harus membongkar kembali kasus lain seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), skandal penjualan Indosat, dan skandal penjualan gas Tanguh. 'Dan meminta lembaga penegak hukum dan keadilan untuk mengejar kasus-kasus di atas sampai ke ujung bumi,' ujar dia.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Amien Rais: Waspadai Upaya Kriminalisasi Koalisasi Merah Putih ... - KOMPAS.com
Friday, September 26, 2014

PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK - Tempo.co

Sabtu, 27 September 2014 | 04:10 WIB



Megawati Soekarnoputri, Jokowi dan Puan Maharani berfoto dengan partai pendukung usai pembukaan Rakernas PDIP ke-IV di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Selain partai pendukung Jokowi-JK, pembukaan Rakernas PDIP juga dihadiri 2 partai Koalisi Merah Putih yaitu PPP dan PAN. Tempo/Budi Purwanto


TEMPO.CO , Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy menjabarkan ada tiga kesalahan vital partai koalisi Jokowi-Jusuf Kalla. Akibatnya, koalisi penyokong pemerintah itu tak bisa dibentuk secara efektif di Parlemen. 'Pertama, mereka tak punya komando tunggal,' kata Romi, panggilan Romahurmuziy, sebelum acara rapat pleno Partai di Balai Kartini, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat) Sehingga, menurut Romi, tak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembentukan koalisi. 'Apakah PDI Perjuangan, Megawati, Jokowi, atau Jusuf Kalla, kita tak tahu,' kata dia. Kedua, tak ada pendelegaian berkomunikasi lintas partai. 'Tak jelas, siapa boleh berbicara apa kepada siapa.' Yang terakhir adalah masalah insentif politik. Menurut dia, bicara komunikasi politik pasti ada insentifnya. 'Insentif politik yang ditawarkan Jokowi-JK enggak ada sampai hari ini,' kata dia. Sehingga, kata Romi, membayangkan parpol pendukung Jokowi-JK membentuk koalisi mayoritas masih sangat kecil kemungkinannya. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo) Romi menilai barisan Jokowi-JK tertinggal jauh dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2004, SBY mampu membangun koalisi mayoritas di parlemen. 'Meski saat itu Demokrat adalah partai terbesar kelima,' kata dia. 'Dan koalisi itu terjadi jauh sebelum pelantikan DPR.' Menurut Romi, drama rapat paripurna RUU Pemilihan Kepala Daerah semalam menunjukkan kekalahan total koalisi Jokowi-Jusuf Kalla. 'Mereka tak bisa menghimpun koalisi mayoritas,' kata dia. Menurut Romi, ketidakmampuan merangkul partai dalam sebuah koalisi bisa membahayakan stabilitas pemerintahan lima tahun ke depan.(Baca: Menggugat UU Pilkada, Ini Alasan Pentingnya)MUHAMMAD MUHYIDDIN


Baca juga:IIMS 2014, SPG Mobil Mewah Honornya Lebih 'Wah'15 Korban Kecelakaan Truk TNI AL Masih DirawatTiket Murah Garuda Ada di Travel Fair SurabayaISIS Merancang Serangan ke Barat Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK - Tempo.co

Jokowi Temui Aktivis 1998 di Denpasar - Tempo.co

Sabtu, 27 September 2014 | 04:38 WIB



Joko Widodo berjalan usai menunaikan salat Jumat di Balai Kota, Jakarta, 12 September 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN


TEMPO.CO , Jakarta:Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah mantan aktivis 1998, hari ini, Sabtu 26 September 2014 di Denpasar. 'Mestinya Jumat sore membuka acara tetapi jadwalnya mundur jadi besok,' kata Ketua Panitia Reuni Aktivis 1998, Erwin Usman, Jumat 25 September 2014.Jokowi akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun para mantan aktivis, akan menyampaikan sejumlah agenda agar cita-cita reformasi tetap masuk dalam program Jokowi. (Baca : Jokowi: Pilih Menteri Hak Prerogatif Presiden) Dalam pertemuan itu, akan dibahas pula soal kabinet. Namun para aktivis mengaku tak mengusulkan nama calon mentneri. 'Ada banyak kawan yang memiliki potensi dan kapasitas, tapi soal mengusulkan bukan agenda kami,' ujarnya. (Baca : Ini Kriteria Menteri Versi Jokowi )Erwin juga membantah pertemuan itu untuk memberi dukungan kepada Jokowi, sebab ada pula aktivis lain yang berada di partai politik Koalisi Merah Putih. 'Jadi kami bukan membuat blok politik untuk mendukung,' katanya. (Baca : Jokowi: Jika Pilkada DPRD Diterima, Itu Kemunduran) Perwakilan aktivis dari Sulawesi Selatan Supratman mengatakan, pertemuan itu penting karena pemerintahan Jokowi- JK adalah pertaruhan terakhir bangsa untuk bangkit dari keterpurukan. 'Kami akan menjadi relawan (Jokowi) kalau pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan merealisasikan janjinya. Tapi kmi tidak akan kompromi kalau nawacita program Jokowi diingkari,' katanya.ROFIQI HASANKPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau Rodgers: Balotelli Belum Selevel dengan SuarezRonaldo, Atlet Paling Populer di Twitter


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Jokowi Temui Aktivis 1998 di Denpasar - Tempo.co

Partai Demokrat Walk Out Saat Voting UU Pilkada, Ini Tanggapan ... - Detikcom


Jakarta - 123 Anggota Fraksi Partai Demokrat walk out saat voting paripurna pembahasan RUU Pilkada. Keputusan ini mengecewakan banyak pihak, termasuk ketua umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana respons Joko Widodo?


'Saya kira itu keputusan Demokrat,' kata Jokowi di sela-sela acara pembekalan caleg PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).


Meski begitu, Jokowi menilai keputusan ini masih awal. Ada beberapa proses lanjutan yang akan berjalan, seperti gugatan di MK dan lain-lain. Dia juga yakin, masalah ini tidak akan menghambat pemerintahannya.


'Ndak hambat,' tegasnya.


Melalui drama politik panjang, Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada dengan opsi kedua yakni pemilihan lewat DPRD. Ada 135 anggota yang mendukung Pilkada langsung. Sedangkan 226 anggota fraksi lainnya yang juga di barisan Koalisi Merah Putih mendukung opsi Pilkda lewat DPRD.


Memang dalam voting ada 6 anggota Demokrat di antaranya Gede Pasek Suardika, Ignatius Mulyono, Hayono Isman, Edi Sadil yang mengikutinya. Keenamnya kompak mendukung opsi Pilkada langsung.


Reaksi Jokowi semakin menambah daftar panjang pihak-pihak yang kecewa dengan putusan DPR tersebut. Sebelumnya, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama dan wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah bersuara keras soal ini.


Mereka kompak menolak Pilkada lewat DPRD. Bahkan Ridwan berencana turun langsung menggugat masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di 'Reportase Malam' pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/mad)



Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus



Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Ini Tanggapan ... - Detikcom, Partai Demokrat Walk Out Saat Voting UU Pilkada

Ini 3 Aksi Jokowi Bela Ahok Terkait Penolakan FPI - Detikcom

Hestiana Dharmastuti - detikNews


Index Artikel Ini Klik'Next' untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 4



Jakarta - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penolakan FPI ini mendapat respons dari Presiden terpilih, Joko Widodo, terangkum dalam 3 tanggapan ini:


FPI menggelar demo di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu 24 September 2014. Ormas ini menolak Ahok menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014 itu. FPI menolak dengan dalih agama dan ras.


Menanggapi aksi FPI, Jokowi mempersilakan warga Jakarta menyuarakan aspirasinya asalkan secara damai. Suami Iriana ini berpendapat suara FPI tidak mewakili seluruh suara warga Ibu Kota. Menurut Jokowi, pengangkatan Ahok sebagai penggantinya telah sesuai dengan konstitusi.


Berikut 3 aksi Jokowi ini:


Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus



Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Ini 3 Aksi Jokowi Bela Ahok Terkait Penolakan FPI - Detikcom
Thursday, September 25, 2014

Golkar Masih Bisa Gabung ke Jokowi-JK, Asalkan... - Tempo.co

Jum'at, 26 September 2014 | 06:48 WIB



Calon Presiden, Joko Widodo bersalaman dengan politikus senior Partai Golkar, Ginanjar Kartasasmita seusai melakukan pertemuan tertutup, di Kediaman Ginanjar, Jakarta, 16 Juni 2014. Ginanjar Kartasasmita menyatakan mendukung dan siap memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto


TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Ginanjar Kartasasmita, menyatakan partainya masih memiliki peluang untuk bergabung ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Asalkan partai berlambang pohon beringin itu mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla. (Baca: RUU Pilkada, Ujian Kekompakan Koalisi Pro-Prabowo) 'Mudah-mudahan kalau Golkar mendukung Jokowi-JK masih mungkin,' kata Ginanjar usai bertemu dengan Jokowi-Kalla dan Tim Transisi di kantor Tim Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 25 September 2014. (Baca: PPP Masuk Menteri, Suryadharma: Bersyukur, tapi... ) Golkar, kata Ginanjar, memiliki kesempatan bergabung sebelum Jokowi-Kalla dilantik pada 20 Oktober mendatang. 'Masih mungkin asalkan terjadi sebelum 20 Oktober,' ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah tersebut. (Baca: Fahri Hamzah: Jokowi Kayak Enggak Pede) Namun, Golkar sampai saat ini masih konsisten berada di dalam Koalisi Merah Putih yang terdiri dari gabungan sejumlah partai, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. Untuk PAN dan PPP, sinyal merapatnya kedua partai tersebut semakin kencang. (Baca juga: Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai) Sinyal itu terlihat jelas saat PPP dan PAN menghadiri musyawarah kerja nasional PDIP di Semarang, Jawa Tengah, pada pekan lalu. Peluang kedua partai tersebut untuk bergabung sebesar 80 persen. SINGGIH SOARESTopik terhangat:Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014Berita terpopuler lainnya:'Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim'Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar SetahunDolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung PadangRUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi DemokratEra Pilkada Langsung Akhirnya Tamat


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Asalkan... - Tempo.co, Golkar Masih Bisa Gabung ke Jokowi-JK

RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat - Tempo.co

Jum'at, 26 September 2014 | 04:49 WIB



Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 14 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf


TEMPO.CO, Jakarta - Partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla merasa ditipu oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebabnya, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih hengkang dari sidang setelah kubu Jokowi-JK tunduk pada opsi yang mereka ajukan.'Kami merasa ditinggalkan, kami dizalimi,' kata Yasona Laoli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dini hari, 26 September 2014. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)Sidang paripurna akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan itu diambil setelah kubu pendukung pilkada langsung dari poros koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pendukung pilkada melalui DPRD, melalui sistem voting atau pemungutan suara terbanyak.Koalisi Jokowi-JK yang terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu mengumpulkan 125 suara. Jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari Partai GOlkar dan 4 suara dari Demokrat. Namun kubu Prabowo-Hatta yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera jauh lebih unggul dengan 226 suara.Mulanya tiga opsi pemilihan kepala daerah menjadi topik utama sidang paripurna. Selain opsi yang diajukan kubu Jokowi-JK dan kubu Prabowo-Hatta. Demokrat mengusulkan opsi baru yakni pemilihan langsung dengan 10 kriteria perbaikan. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)Sidang paripurna yang dimulai pada pukul 14.00 WiB, Kamis, 25 September, itu alot lantaran ketiga kubu mempertahankan opsi masing-masing. Kubu Jokowi-JK tak bisa bersatu dengan Demokrat lantaran tak menyetujui kriteria uji publik yang diajukan oleh partai berlambang Mercy itu. Mereka merasa berat karena uji publik dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 'Uji publik jangan dibawa ke ranah yang membahayakan,' ujar Yasona.Namun kubu Jokowi-JK akhirnya tunduk pada opsi Demokrat dalam forum lobi. Menurut Syarifuddin Sudding, Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Demokrat sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan dalam forum tertutup itu. 'Mereka sudah berencana menarik kembali opsi yang diajukan,' ujarnya seusai lobi.Nyatanya, Benny K. Harman, juru bicara Demokrat, kembali mengajukan opsi tersebut dalam sidang paripurna. Kubu Jokowi langsung menyetujui opsi mereka. Tetapi kenyataan berbeda, partai berlambang Mercy malah walk out atau meninggalkan paripurna. Mereka berdalih gagal meloloskan opsi yang dikehendakinya. 'Setelah mengamati dinamika dalam rapat paripurna dengan tidak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total, maka kami bersikap netral,' ujar Benny.Yasona mengatakan kubunya semula terharu dengan sikap Demokrat yang mendukung pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sehingga kubu Jokowi-JK dengan hati yang tulus, kata dia, rela tunduk pada opsi yang mereka ajukan. Namun perubahan sikap yang Demokrat tunjukkan setelah diberi dukungan, kata dia, membuat kubunya kecewa.


Ia lantas menuding Demokrat menggunakan politik pecah belah dan rekayasa pencitraan. 'Skenario cantik ini dibuat seolah-olah untuk mendukung kedaulatan rakyat, tetapi hatinya ternyata ada di sebelah sana (Prabowo-Hatta),' kata dia, 'Kami menyesalkan Partai Demokrat yang meninggalkan kami memperjuangkan rakyat.' (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)TRI SUHARMAN


Berita terpopuler lainnya: Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPIFPI Minta Ahok Jaga MulutSoal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat - Tempo.co, RUU Pilkada

Jokowi Bohong soal Sertifikasi Taman BMW? - KOMPAS.com


KOMPAS.com/ Abba Gabrillin Lokasi di Taman BMW, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencananya di lokasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun stadion bertaraf internasional.


JAKARTA, KOMPAS.com - Sertifikasi lahan di Taman Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada medio awal 2014 menuai sorotan tajam. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dianggap melakukan pembohongan publik. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan stadion BMW pada 28 Mei 2014 berdasarkan dua sertifikat lahan. Jokowi, kata dia, mengklaim bahwa sengketa lahan di sana telah rampung. Padahal, sepengetahuan Prijanto, sengketa lahan masih berlangsung. 'Rapat tanggal 14 Juli 2014, antara Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional, dan Agung Podomoro, Biro Hukum Pemprov DKI telah melaporkan seluruh tanah di Taman BMW itu sedang dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara,' ujar Prijanto ke Kompas.com, Kamis (25/9/2014). 'Jokowi bohong, bukan? Kejadian ini dimaknai bahwa Gubernur DKI membiarkan dan menutupi kasus korupsi dan kolusi di Taman BMW. Jokowi justru masuk ke dalam pusaran KKN dengan mensertifikasi lahan sengketa,' lanjut Prijanto.Anggota DPRD fraksi Gerindra Muhammad Sanusi memiliki pertanyaan yang sama. Dia bertanya-tanya, dari mana asal sertifikasi lahan itu? Sebab, lahan itu masih berstatus sengketa. Status sengketa itu pula , kata Sanusi, yang menyebabkan Dinas Pemuda dan Olah Raga DKI Jakarta tidak bisa membangun apa-apa di lahan itu sekarang. 'Karena kepala dinas enggak berani lelang pekerjaan. Dia tahu itu lahan masih sengketa,' kata dia.Sanusi melanjutkan, 'Tapi Jokowi sudah main groundbreaking saja. Jadi ya bisa dibilang groundbreaking Jokowi cuma bohong-bohongan.'Untuk bisa membangun stadion berskala internasional seperti yang direncanakan oleh Jokowi, lanjut Sanusi, Pemprov DKI harus terlebih dahulu menelusuri kepemilikan lahan itu. Jika tidak, Pemprov DKI tidak berhak untuk membangun apa-apa di atasnya.Sekilas Taman BMWLahan Taman BMW semula berstatus fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang untuk Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan lahan dengan nilai ekuivalen Rp 700 miliar itu dilakukan pada era Gubernur Sutiyoso. Penyerahan dilakukan melalui berita acara serah terima (BAST). Banyak pihak menyayangkan mengapa pengembang saat itu tak mensertifikasi lahan itu terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Pemprov DKI. Kecaman senada juga dilayangkan kepada Pemprov DKI yang tidak segera mensertifikasi lahan begitu diterima dari pengembang. Hal itu memancing pertanyaan, apa lahan itu benar-benar milik pengembang? Celah hukum itu menuai efek negatif pada waktu berikutnya. Ada pihak yang menggugat bahwa lahan tersebut miliknya. Setidaknya, ada dua penggugat atas lahan tersebut, dengan salah satu penggugat atas nama Lim Kit Nio. Lim menyatakan, lahan seluas 392.497 meter persegi dari 26,5 hektare lahan Taman BMW adalah miliknya berdasarkan Verponding 1809 No 16 Tahun 1937 tertanggal 3 Oktober 1937. Namun, empat kali pemanggilan, penggugat tak pernah datang. Penggugat yang satu lagi malah disebut-sebut mencabut gugatannya. Pada 2003 silam, Pemprov DKI memohon BPN mensertifikasi lahan taman ini. Penelitian BPN pertama selesai pada 2006.BPN minta Pemprov DKI Jakarta menguasai lahan terlebih dahulu lantaran banyak permukiman liar di sana. Pemprov DKI menertibkan bangunan liar pada 2008 untuk mengajukan sertifikasi lahan dan baru rampung pada Mei 2014. Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono yakin proses sertifikasi lahan dilaksanakan dengan benar. 'Kami yakin, proses penelitian BPN untuk mensertifikasi lahan Taman BMW benar. Jadi, kalau ada yang mau gugat, tapi melalui surat verponding, saya ketawa saja,' kata dia.Dengan berkelakar, Heru menambahi, 'Kalau begitu, Istana Negara saja saya klaim punya saya.' Dia pun menantang, jika ada yang merasa bahwa lahan tersebut miliknya, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jokowi marah Ketika dikonfirmasi di sela agenda politik pada Kamis malam, Jokowi berang disebut telah membohongi publik. Presiden terpilih ini malah mempertanyakan keseriusan penggugat lahan tersebut. 'Penggugatnya serius apa ndak? Ke pengadilan ndak mau datang. Yang satunya lagi malah nyabut gugatan. Yang kayak begitu masak mau ditunggu,' tepis Jokowi. Sebagai Gubernur DKI, Jokowi ingin sengketa lahan itu segera selesai dan rencana pembangunan dapat segera dilaksanakan. Tentu, tegas dia, harus dengan proses yang benar. 'Soal sertifikasi urusan BPN. Kita hanya minta. Ya masak sengketa sudah lama sekali tapi ndak rampung-rampung. Saya pinginnya ya cepat rampung,' ujar Jokowi. Pembangunan stadion itu akan dilanjutkan. Sumber pendanaan pembangunan stadion itu memakai anggaran multiyears (jamak). Pada 2014, Pemprov DKI menganggarkan Rp 50 miliar untuk pematangan lahan sawah. Pemprov DKI telah menetapkan PT Jakarta Propertindo untuk membangun stadion. Rencananya, di sisi samping stadion dengan kapasitas 40.000 penonton itu akan dibangun restoran tepi danau dan toko yang dikelola PT Jakpro.Pembangunan Stadion Taman BMW ini diharap rampung pada 2017. Bila rampung sesuai jadwal, stadion ini digadang bisa menyokong Gelora Bung Karno sebagai tuan rumah Asian Games XVIII pada 2018.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Jokowi Bohong soal Sertifikasi Taman BMW? - KOMPAS.com

RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan - Tempo.co

Kamis, 25 September 2014 | 17:52 WIB



Seorang mahasiswa meneriakkan yel yel demokarasi saat demo menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto


TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat akhirnya resmi mengusulkan opsi pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan dalam revisi Undang-Undang Pilkada dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 25 September 2014.Usulan mekanisme pemilihan kepala daerah versi Demokrat itu bakal melahirkan tiga opsi voting yang kemungkinan ditempuh dalam paripurna. Yakni opsi pemilihan langsung, pemilihan tak langsung, serta pemilihan langsung perbaikan. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)Max Sopacua, juru bicara Fraksi Demokrat, menyatakan usulan opsi tersebut sudah bersifat mutlak. 'Karena kami ingin demokrasi ini tak ada kelemahan,' kata Max saat menyampaikan pandangan fraksinya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)Max mengatakan pilkada langsung dengan perbaikan itu menyertakan sepuluh kriteria yang secara kumulatif dan mutlak harus dijalankan. Di antaranya perlu uji publik bagi calon kepala daerah oleh DPRD. Uji publik itu sekaligus menjadi dasar boleh tidaknya seseorang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.Max menambahkan, setiap calon kepala daerah harus bertanggung jawab penuh secara hukum apabila terjadi kekerasan yang dilakukan pendukungnya dalam proses pemilihan. 'Kriteria ini untuk mencegah kekerasan yang banyak terjadi dalam pemilihan kepala daerah.' (Baca: Soal Pilkada Langsung, Partai Golkar Terbelah)Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyita perhatian publik lantaran beleid ini menjadi ajang pertarungan antara dua kubu. Yakni koalisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.Kubu Jokowi-JK menolak opsi penghapusan pemilihan kepala daerah langsung adapun Prabowo-Hatta menginginkan pilkada melalui DPRD. Walhasil, sidang paripurna perundangan tersebut bakal berujung pada prosedur voting atau pemungutan suara terbanyak. (Baca: RUU Pilkada, Wali Kota Bandung Siap Pimpin ke MK)Jokowi-JK terancam kalah karena kubu Prabowo-Hatta didukung oleh 246 legislator yang hadir dalam sidang paripurna. Jumlahnya jauh lebih besar dari pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang hanya menghadirkan 121 legislator. Kubu Jokowi-JK bisa menang bila Demokrat dengan 129 legislator tak melahirkan opsi baru. Sebab mereka akan menghasilkan jumlah kekuatan 250 legislator. Namun, partai berlambang logo mirip mercy itu tetap pada sikap membentuk opsi pemilihan langsung dengan perbaikan. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)Yasona Laoly, juru bicara PDI Perjuangan, mengisyaratkan sikap partainya yang menolak kriteria uji publik melalui DPRD versi Fraksi Demokrat. 'Uji publik harus lurus dan tidak berbahaya,' kata anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri itu.TRI SUHARMANTopik terhangat:Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPIFPI Minta Ahok Jaga MulutSoal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan - Tempo.co, RUU Pilkada

Anwar Adnan Yakin Partai Golkar akan Beralih Dukung Jokowi-JK - Tribunnews


Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh.


TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, mengaku percaya Partai Golkar pada akhirnya akan mengalihkan dukungannya dari Koalisi Merah Putih (KMP), untuk kemudian mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).


Adnan yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Barat di rumah dinasnya, di Mamuju, Sulawesi Barat, mengatakan bahwa Partai Golkar adalah partai yang paling mudah untuk mengubah orientasi politiknya.


'Golkar itu saya tahu, paling cepat berbelok. Partai Golkar itu diciptakan untuk mendukung pemerintah,' katanya.


Partai Golkar pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendukung KMP yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pascakemenangan Jokowi-JK partai yang diketuai Aburizal Bakrie yang akrab dipanggil Ical itu memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.


Sebelum pengumuman kemenangan Jokowi-JK, Ical sempat mengambil kebijakan tegas terhadap kader-kadernya yang membelot, salah satu kader tersebut adalah Adnan. Pada pilpres 2014 Adnan menggerakkan pengaruhnya untuk kemenangan Jokowi-JK. Di Provinsi tersebut suara Jokowi-Jk mencapai lebih dari 70 persen.


Menurut Adnan ia lebih memilih Jokowi-JK karena ia mengaku kenal dekat dengan Jokowi karena sama-sama sebagai Gubernur, sedangkan JK yang merupakan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah sahabat baiknya.


'Dari pada saya pilih orang lain, lebih baik saya pilih teman saya sama-sama Gubernur, dan sahabat saya Pak JK,' tuturnya.


Pascakemenangan Jokowi-JK, kader-kader yang dipecat sekaligus kader yang masih aktif namun mendukung Jokowi-JK, mengusung aksi protes terhadap Ical, dan mendesak agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar segera digelar, dan ditunjuk pengganti Ical.


Anwar walau pun mengaku yakin Partai Golkar pada akhirnya akan mengalihkan dukungan, namun ia belum bisa menduga apakah perubahan sikap tersebut akan digelar sebelum pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang.


'Kalau Partai Golkar tidak mengalihkan dukungannya, partai akan hancur,' tandasnya.


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Anwar Adnan Yakin Partai Golkar akan Beralih Dukung Jokowi-JK - Tribunnews

Susunan Kabinet Jokowi Bakal Pengaruhi Pasar - Tempo.co

Kamis, 25 September 2014 | 06:32 WIB



Jokowi. TEMPO/Aditia noviansyah


TEMPO.CO, Jakarta - Daftar nama kandidat menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal berpengaruh terhadap pasar. Sebab, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kabinet yang bakal diusung oleh presiden terpilih ini. 'Jokowi dan JK selalu mengusung pesan akan ada perubahan dan revolusi mental. Market berharap semuanya bisa tecermin dari tim yang dibentuk keduanya,' kata pengamat ekonomi Bank Mandiri, Destry Damayanti, saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 September 2014. (Baca: KPK Tunggu Jokowi Serahkan Daftar Calon Menteri) Komposisi susunan kabinet yang dipilih Jokowi-JK menunjukkan komitmen keduanya mewujudkan perubahan yang signifikan. Komposisi kalangan profesional dalam kabinet Jokowi lebih disukai rakyat. Hal itu menunjukkan keseriusan Jokowi-JK untuk menggunakan kepercayaan rakyat terhadap totalitas dan profesionalitas pengabdian untuk negara. (Baca: Soal Kabinet, Jokowi: Jumlah Menteri Seleksi Turun)Jika kelak sosok yang diusung tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, hal ini akan memberikan respon negatif dari investor. Kekuatan pelaku pasar domestik maupun asing, menurut Destry, keduanya sama kuat. (Baca: Investor Waswas Tunggu Kabinet Jokowi )Destry meminta Jokowi-JK tidak lagi melontarkan janji yang tak mungkin direalisasikan. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi pasar. Meski demikian, investor cenderung menunggu kepastian dari putusan pemerintahan pada pengumuman kabinet mendatang.Pengamat ekonomi Riza Priyambada sebelumnya memaparkan kemungkinan IHSG akan menguat signifikan saat Jokowi mengumumkan nama kabinet, apalagi jika sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun, Reza belum bisa memprediksi angka pastinya. Sebab, pergerakan saham masih bergerak variatif.AISHA SHAIDRABerita TerpopulerFPI Minta Ahok Jaga MulutKPK Ingatkan Anas Sesumbar Gantung Diri di MonasAnas Divonis Ringan, Pemberantasan Korupsi MundurKisah SPG IIMS, Rayuan Gombal dan Pelukan NakalCathay Pacific Akan Gelar Travel Fair Surabaya


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Susunan Kabinet Jokowi Bakal Pengaruhi Pasar - Tempo.co

Gantikan Jokowi Jadi Gubernur, Ahok: Saya Ketiban Pulung, Bukan ... - Detikcom

Hari ke-711 Jokowi-Ahok

Ropesta Sitorus - detikNews



Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersyukur selalu mendapat keberuntungan. Ia bagai ketiban pulung karena segera menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi presiden terpilih.


'Kebetulan saya ini orang yang ketiban pulung, bukan Lulung. Ha...ha...ha,' kata Ahok saat menjadi pembicara dalam acara 'Silaturahmi Sinergitas Tiga Pilar Babinkamtibmas, Babinsa, Lurah untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas Kondusif' di GOR Sumantri Bojonegoro, Jaksel, Kamis (25/9/2014).


'Kalau Jokowi dilantik jadi presiden, saya jadi gubernur. Suka tidak suka. Ini ketiban pulung namanya. Biasanya pulung kalau di agama, kun fayakun, susah dilawan,' imbuh Ahok membuat para personel polisi dan TNI serta lurah yang hadir turut tertawa.


Menurut Ahok, situasinya saat ini sangat berbahaya sebab datang dari kalangan minoritas. 'Saya dobel minoritas, turunan Tionghoa, non muslim. Bahkan orang Belitung lagi. Ini gawat, saya jadi tripel minoritas. Isu apa lagi yang dilemparkan,' ujar Ahok.


Mantan bupati Belitung Timur ini menyinggung soal pelarangan pemotongan qurban di sekolah yang digunakan untuk mengkritiknya. Seperti demo Front Pembela Islam (FPI) Rabu kemarin, Ahok diprotes keras karena dianggap menyalahi ajaran agama.


'Camat dan Sekda telah sediakan lapangan untuk jual hewan kurban. Lalu kenapa mereka marah? Karena selama ini jalur hijau itu yang digunakan. Begitu kita sediakan kurban, rezekinya hilang. Lalu isu yang dikeluarkannya apa? Katanya Ahok melarang penjualan dan pemotongan hewan kurban, beginilah kalau kafir yang memimpin. Isu ini gampang dimainkan oleh sekelompok orang yang rezekinya hilang,' ungkap Ahok.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di 'Reportase Malam' pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ros/aan)


Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu


Lapsus



Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com


Entities Related Keywords Authors Media Images 0
_ Ahok: Saya Ketiban Pulung, Bukan ... - Detikcom, Gantikan Jokowi Jadi Gubernur
Subscribe to: Posts (Atom)