TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan pada wartawan terkait postur kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya, kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional non-partai politik dan 16 orang dari partai politik.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menengarai bahwa pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersifat transaksional. Ada dua hal yang jadi indikator. Pertama, lanjut Emrus, penggodokan kabinet Jokowi-JK dilaksanakan di belakang panggung politik atau dengan kata lain kabinet dibentuk secara tidak transparan dari publik. Kabinet hanya digodok oleh kelompok tertentu. 'Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional,' ujar Emrus dalam diskusi bertajuk 'Membaca Arah Kabinet Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014) siang. Akan berbeda, lanjut Emrus, jika kabinet itu dibentuk di depan panggung politik. Misalnya, melibatkan rakyat dalam pembentukan kabinet. Rakyat dibiarkan memberi masukan, berdebat, dan sebagainya hingga memunculkan nama menterinya. Indikasi kedua, ujar Emrus, menangnya Koalisi Merah Putih dalam mengegolkan RUU Pilkada meningkatkan daya tawar terhadap kubu Jokowi-JK. Kondisi itu membuat kubu Jokowi-JK mau tidak mau harus berkompromi dengan Koalisi Merah Putih agar pemerintahannya tidak digerogoti.'Jokowi-JK butuh partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih. Mereka (Koalisi Merah Putih) seolah-olah bilang, kalau tidak mau kompromi dengan kami, kamu saya gerogoti di kepala daerah,' lanjut Emrus. Emrus meminta publik mengawal penuh pembentukan kabinet Jokowi-JK.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Kabinet Jokowi Dicurigai Bersifat Transaksional - KOMPAS.com"
Post a Comment