TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara yang tak biasa, agar terjadi percepatan dan pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia.
Sultan Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, Sultan H Khairul Saleh mengungkapkan, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta. Apalagi, pembangunan infrastuktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.
'Jadi realiasasi program pembangunan dan aspek pembiayaan harus dipikul bersama-sama. Jika tidak, maka pembangunan infrastruktur di Indonesia akan tertinggal,' kata Sultan H Khairul Saleh yang juga Bupati Kabupaten Banjar ini, dalam keterangan di Jakarta Kamis (18/9.2014).
Pria yang belakangan mulai ramai disebut sebagai kandidat Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada Kabinet Presiden Jokowi-JK ini mengatakan, pola kebijakan berdasarkan kemitraan itu menetapkan pembangunan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga membuka peluang investasi pihak swasta.
'Pola ini terbukti berhasil memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ke depan, harus terus ditingkatkan,' ujar Ketua ICMI Kalsel ini.
Sultan H Khairul Saleh sendiri dalam kapasitasnya sebagai Bupati Banjar terus melakukan pembenahan di beberapa sektor pembangunan di wilayahnya.
Pembangunan yang dilaksanakan diarahkan untuk memperbaiki indikator makro terkait kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat diukur dan dievaluasi.
'Di tingkat nasional, pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan amanat berdirinya negara Indonesia pada alinea 4 pembukaan UUD 45 melindungi segenap bangsa dan sejahtera,' katanya.
Ia mengungkap keberhasilan menekan tingkat kemiskinan hingga hanya 2,92 persen dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan infrastruktur pertanian.
'Karena sektor pertanian merupakan sektor dominan, maka kebijakan di Kabupaten Banjar adalah konsep pemerataan,' ujar birokrat karier yang mengawali karier di Departemen Pekerjaan Umum ini.
Menurut dia, peningkatan gini ratio (angka pemerataan pendapatan) di Kabupaten Banjar memang masuk kategori baik di posisi 0,33, yang berarti pemerataannya baik.
Dampaknya, angka kemiskinan Banjar 2,97 persen, pengangguran terbuka 2,62 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,33 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan untuk tingkat nasional di mana pertumbuhan ekonomi di posisi 5,7 persen.
'Pengangguran terbuka 6,17 persen, dan angka kemiskinan di posisi 11,28. Ke depan, keberhasilan ini akan dilanjutkan di tingkat provinsi dan nasional, semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,' kata Bupati yang memiliki segudang prestasi ini.
Kabupaten Banjar sendiri sejak dipimpin Sultan H Khairul Saleh telah meraih beberapa penghargaan. Di antaranya meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010).
Kemudian, prestasi sebagai daerah terbaik di bidang perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan E- Procurement (E-Proc) 2013, penghargaan sebagai Daerah Terbaik di Bidang Jasa konstruksi berturut-turut pada 2012 dan 2013.
Kabupaten Banjar merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil meraih supremasi tertinggi di bidang pekerjaan umum.
Banjar juga meraih penghargaan sebagai Daerah Terbaik I Nasional Bidang Perikanan pada 2014.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin ini dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Nasional Peduli Lingkungan 2014.
Dalam 3 tahun terakhir, Kabupaten yang dipimpinnya meraih penghargaan dua kali Adipura, dan terakhir tahun 2014 Adipura Kencana.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Bupati Banjar Masuk Bursa Kabinet Jokowi"
Post a Comment