TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Jokowi-JK yang mempertahankan postur kabinet 34 Menteri termasuk 3 Menko mendapat respon positif oleh Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti).
Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri dikarenakan permasalahan kedepan yang dihadapi tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno yang didampingi Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi kepada Tribunnews menanggapi keputusan postur kabinet Jokowi-JK di Jakarta Rabu (17/9) tadi pagi.
'Postur realistis dan rasional. Negara Indonesia ini luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan. Anda bisa bayangkan proses pembubaran Deppen saja dulu memerlukan waktu 2 tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan,' ujar Rian.
'Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan. Memang PNS bisa dipecat ketika dibubarkan,' tambahnya. Melihat bahwa rakyat saat ini menaruh harapan besar kepada Jokowi -JK, lanjutnya,agar mereka segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik.
Termasuk dunia usaha, ditengah warisan pemerintahan SBY disektor ekonomi seperti defisit APBN, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang 'jebol', korupsi massiv hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan.
Pusaka Trisakti berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian.
Akan tetapi, Fahmi menegaskan, bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas serta merapihkan kordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang melalui kodifikasi peraturan.
Perubahan mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis dan dari garong menjadi akuntabel.
Fahmi menambahkan lagi, rakyat juga harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Dimana kedaulatan, menjadi pijakan praktik sistem pelaksanaan pemerintahan Jokowi-JK.
Rakyat tidak sekedar hanya dilayani dalam pengertian kepentingan kinerja pemerintah dan value for money & cash flow dalam pendekatan new public management (NPM).
Rakyat tidak dilayani sebagaimana pelayanan diterapakan negara liberal dalam pendekatan new public service (NPS) yang menempatkan rakyat bagian agenda kesejahteraan sosial yang tak mampu diberdayakan
'Kabinet Jokowi-JK agar menempatkan intisari Pancasila yaitu gotong-royong dalam kerangka berpikir pelaksanaan pemerintahan. Rakyat harus didorong bersama untuk berdikari, berdaulat, didorong produktivitasnya menjadi kekuatan nasional dan internasionayang berpijak kekuatan SDM dan SDA di dalam negeri,' paparnya.
Sebaiknya, imbuhnya, perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi.
Misalnya Kementrian Sosial diubah menjadi Kementrian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan.
'Pusaka Trisakti mengusulkan nama Kabinet Trisakti agar 'ruh' para menteri Jokowi-JK nanti tidak lepas dari semangat 'melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang kondisi sekarang makin tak tentu arah,' Fahmi menyarankan.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Kabinet Trisakti Diusulkan Jadi Nama Kabinet Jokowi"
Post a Comment