Kabinet Jokowi Tak Selaras Sistem Politik Indonesia

JAKARTA - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membentuk kabinet yang jumlah menterinya tidak beda dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, komposisi menterinya yang berbeda, yakni Jokowi menetapkan 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik. Pengamat politik dari Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, menilai komposisi yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta itu tidak selaras dengan sistem politik di Indonesia yang mengedepankan parpol. 'Sistem politik itu mengedepankan parpol dalam pengisian posisi jabatan politik, termasuk menteri. Salah satu tujuan pendirian parpol untuk ikut serta dalam rangka menentukan kebijakan negara,' ujar Said kepada KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM. Konkretnya, kata Said, parpol sebenarnya dipersiapkan untuk menciptakan orang yang duduk di pemerintahan. Maka, porsi yang disusun oleh Jokowi seperti mengecilkan peran partai. 'Saya bisa memahami jika dikatakan ada kekhawatiran partai dominaan akan korupsi, karena partai cenderung korup selama ini. Sejak awal saya mengatakan itu, saya sudah mengkritik, karena janji Jokowi hanya menarik simpati publik. Dia (Jokowi) sekarang kan ingin konsisten. Menurut saya, negara ini tidak bisa dibangun dengan persepsi publik. Undang-undang parpol sudah mengatur itu. Sekarang ingin dirontokkan dengan komposisi lebih banyak diisi oleh non-parpol,' terangnya. Padahal, kata Said, parpol mengambil peran penting di dunia mana pun. Maka, jangan lantas ada penyimpangan pada parpol jadi seluruhnya anti pada partai. 'Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, itu terbuka ruang pengenaan sanksi pada parpol. Mulai pembekuan pengurusan sampai pembubaran. Kapan bisa dikenakan sanksi? Kalau kegiatannya bertentangan dengan konstitusi, kalau pengurus parpol melakukan korup, itu korupsi parpol. Pembubaran bisa dilakukan atas usul presiden kepada MK,' paparnya. 'Presiden itu tertinggi. Pada 20 Oktober itu lebih tinggi dari ketum parpol mana pun. Dia seorang presiden, dan Jokowi harus berani mengambil segala keputusan sesuai dengan konstitusi,' jelasnya.(ris)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui KABARJOKOWI.BLOGSPOT.COM Apps di Android Anda.

Entities Related Keywords Authors Media Images 0

Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Kabinet Jokowi Tak Selaras Sistem Politik Indonesia dengan judul Kabinet Jokowi Tak Selaras Sistem Politik Indonesia. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://kabarjokowi.blogspot.com/2014/09/kabinet-jokowi-tak-selaras-sistem.html. Terima kasih!

Ditulis oleh: _ - Saturday, September 20, 2014