Alsadad Rudi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana usai menemui Pkt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (4/6/2014)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung menilai, Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa mengarah ke sistem otoriter. Menurut dia, dalam masa kerjanya yang singkat, dua kementerian di Kabinet Kerja sudah mengeluarkan dua buah surat keputusan yang dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan pemerintahan. 'Barangkali penting untuk kita semua, harus memberikan perhatian khusus kepada Kabinet Kerja karena belum satu minggu Kabinet Kerja sudah mengeluarkan dua surat,' kata Lulung dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014). Surat yang dimaksud Lulung adalah surat keputusan yang dikeluarkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu, kata dia, surat yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengesahkan susunan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. 'Surat Mendagri dan Menkumham ini sangat terlihat (ada) konspirasi dan diskriminasi. Pemerintah ke depannya bisa otoriter,' protes politisi PPP itu. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria pada akhir rapat menyampaikan, pihaknya akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti keberatan Lulung. Adapun surat yang diterbitkan Menhuk dan HAM adalah wewenang Komisi III DPR.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Lulung: Pemerintahan Jokowi-JK Bisa Mengarah ke Sistem Otoriter - KOMPAS.com"
Post a Comment