AFP PHOTO / MOHD FYROL Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat tiba untuk menghadiri acara kelulusan anak bungsunya Kaesang Pangarep dari Program International Baccalaureate di Anglo-Chinese School (International) Singapura, Jumat (21/11/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai banyak program di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak transparan dan akuntabel. Program-program tersebut, kata dia, dijalankan dengan terburu-buru tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada DPR atau pun publik. 'Banyak hal dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada penjelasan dan mengabaikan prinsip good governence,' kata Herman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (23/11/2014). Herman menjelaskan, hal tersebut pada awalnya dapat terlihat dari penggabungan, pemisahan, dan perubahan nomenklatur kementerian yang sampai sekarang tak pernah dijelaskan secara rinci apa tujuannya. Peluncuran tiga 'kartu sakti' Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga sejahtera, juga mengalami ketidakjelasan serupa. Terakhir, adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang efeknya amat terasa bagi masyarakat menengah ke bawah. 'Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat,' ujar Herman. 'Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya,' tambah dia. Padahal, lanjut Wakil Ketua Komis IV ini, jika Jokowi menjelaskan terlebih dahulu mengenai program yang akan dia jalankan, belum tentu DPR akan menolaknya. Jika program itu memang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, dia menjamin Demokrat sebagai partai penyeimbang akan mendukung. 'Kami mendukung seribu persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan di kemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden,' tegasnya.
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Prinsip "Good Governance" - KOMPAS.com"
Post a Comment