Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalami lurah dan camat di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2013). Lurah dan camat itu baru saja dilantik melalui proses lelang jabatan. | Fabian Januarius Kuwado
JAKARTA, KABARJOKOWI.com - Untuk memastikan pelayanan lurah dan camat yang baru dilantik, Gubernur DKI Joko Widodo akan melaksanakan Index Government Service (IGS) atau indikator pelayanan publik. Pemantauan itu dilakukan setiap enam bulan sekali.
'Dari situ masyarakat sudah puas atau belum dengan pelayanan di kelurahan dan kecamatan,' ujar Jokowi seusai pelantikan di Balaikota, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Adapun yang menjadi indikator pelayanan lurah atau camat, antara lain, manajemen lingkungan, manajemen perparkiran, manajeman kebersihan, dan sebagainya. Semua warga bisa mengutarakan keluhannya atau apresiasi atas lurah dan camat. Berdasarkan IGS tersebut, Jokowi bisa terus melakukan pemantauan terhadap lurah camat.
'Saya kira semua akan berubah menjadi lebih baik karena ini yang dinamakan satu manajemen kontrol. Semua yang kerja diawasi,' lanjutnya.
Dengan dorongan itu, kata Jokowi, tidak ada lagi lurah dan camat yang mengatakan bahwa suatu masalah di wilayahnya bukan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang terjadi dulu.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan mekanisme survei masyarakat tersebut. Jokowi mengklaim, lembaga itu akan mulai bekerja satu bulan yang akan datang.
Sebanyak 415 lurah dan camat yang dilantik terdiri dari 78 orang eselon III dan 337 orang eselon IV. Adapun pejabat yang dilantik sebagai camat dari luar pejabat definitif ada sebanyak 17 orang. Sementara untuk lurah dari luar pejabat definitif ialah sebanyak 76 orang.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Belum ada komentar untuk "Jokowi: Tiap Enam Bulan, Lurah Camat Disurvei"
Post a Comment