Jakarta - Kehadiran Presiden Joko Jokowi' Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC, ASEAN, dan G20 merupakan ujian pertama, langsung, dan nyata bagi reorientasi politik luar negeri Indonesia (Polugri) pada 2014-2019. Orientasi polugri pemerintahan Jokowi tidak lagi menganut thousand friends zero enemies seperti pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Reorientasi polugri di era pemerintahan Jokowi mengarahkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Pelaksanaan reorientasi itu tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Reorientasi lebih diarahkan pada upaya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari diplomasi Indonesia (termasuk pada ketiga KTT itu) bagi kepentingan nasional Indonesia. Dalam rangka itu, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi telah mencanangkan 'diplomasi untuk rakyat' (diplomacy for people atau people's diplomacy). Diplomasi ini sebagai komitmen serius Menlu Retno mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi dalam polugri. Melalui diplomasi untuk rakyat ini, orientasi diplomasi Jokowi tentu saja diharapkan dapat memberikan warna berbeda dalam praktek diplomasi ekonomi pada ketiga KTT itu.
Setelah 10 tahun pemerintahan Presiden SBY berhasil mengangkat citra Indonesia dalam diplomasi internasional, orientasi polugri Jokowi dan Kabinet Kerja adalah 'mengisi' arti penting dari diplomasi yang diabdikan untuk mandiri dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya di antara bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian, diplomasi yang berorientasi inwards- looking menjadi lebih penting bagi Presiden Jokowi dan Menlu Retno daripada sekedar membangun citra.
Pada KTT APEC di Beijing, Presiden Jokowi telah melakukan beberapa terobosan diplomatik. Pertama, Jokowi menunjukkan praktik riil diplomasi ekonomi untuk membangun kekuatan maritim. Presentasi Jokowi di depan forum CEO menegaskan komitmen Jokowi sebagai pimpinan tertinggi diplomasi Indonesia dalam salesmanship berbagai peluang investasi di Indonesia. Demikian pula diplomasi blak-blakan Jokowi untuk langsung berdiplomasi mengenai peluang kerjasama dengan beberapa negara.
Kedua, Jokowi tetap 'blusukan' selama di Beijing. Kunjungan ke pembangkit listrik tenaga batubara dan pelabuhan di Tianjin merupakan upaya serius Jokowi mewujudkan visi dan misi pemerintahannya. Diplomasi model 'blusukan' di tengah kunjungan ke negara lain ini perlu dilihat sebagai bagian penting untuk melihat dan mendengar langsung prestasi pembangunan di negara lain. Apalagi diplomasi 'blusukan' itu terkait erat dengan pembangunan maritim di Indonesia.
Ketiga, kehadiran Presiden Jokowi di forum multilatetal APEC ternyata lebih banyak didominasi oleh diplomasi bilateral dalam rangka membangun kemitraan strategis. Jika forum multilateral lebih banyak bertujuan membangun citra internasional, maka pertemuan bilateral diharapkan lebih memberi hasil nyata bagi perekonomian domestik.
Pada KTT APEC, ASEAN, dan G20, Presiden Jokowi memang berkesempatan menjelaskan visi dan misinya dalam pembangunan ekonomi pada 2014-2019. Pidato Presiden Jokowi lebih banyak merupakan formalitas atau perkenalan sebagai 'pemain' baru di panggung internasional. Sebaliknya, berbagai pemimpin dunia akan mengidentifikasi peluang-peluang kerjasama dengan pemerintahan baru di Indonesia. Identifikasi itu juga termasuk sejauh mana perubahan dan kesinambungan dalam orientasi, program, dan sektor kerjasama. Next
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di 'Reportase Malam' pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV
(es/es)
Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu
Lapsus
Redaksi: redaksi[at]detik.com Informasi pemasangan iklan hubungi : sales[at]detik.com
Entities Related Keywords Authors Media Images 0
Belum ada komentar untuk "Menguji Diplomasi Jokowi - Detikcom"
Post a Comment