Foto: KABARJOKOWI.blogspot.com
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak sepemaham soal kebijakan untuk menaikkan tarif angkutan umum, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 22 Juni 2013 lalu.
Dalam keputusan itu, Jokowi mengusulkan agar tarif bus TransJakarta menjadi Rp5.000, dimana sebelumnya bertarif Rp3.500. Padahal, bahan bakar gas yang digunakan TransJakarta, tidak mengalami kenaikan harga.
'Seharusnya Pak Gubernur tidak menaikan, mungkin salah kutip kali ya. Harusnya itu tidak naik, tetap, Pak Gubernur tadi ngomong saya enggak ikutin,' ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (25/6/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pihaknya juga tengah menyiapkan alternatif akan hal itu, yakni menyediakan tiket bulanan dengan harga murah. Sayangnya, rencana itu masih membutuhkan pematangan. 'Itu yang belum jadi, karena e-tiketingnya belum berjalan normal kan. Besok saya ketemu Pak Gubernur,' kata Ahok.
Sebelumnya, Gubernur Jokowi mengungkapkan kenaikan tarif bus TransJakarta didorong oleh banyaknya komponen lain yang masuk dalam detail hitungan yang diajukan. 'Biaya langsung, service bus, oli, cuci bus, penggantian suku cadang, pemeliharaan bodi, pegawai, semuanya,' kata Jokowi .
Selain itu, sambungnya, rasio penggunaan BBM di daerah dan Jakarta berbeda dan ini yang menyebabkan hitungan kenaikan tarif antara daerah dan Jakarta berbeda. 'Maunya kita gratisan semuanya. Angka ini kalkulasi detail. Kenapa kemarin belum berani menyampaikan? Karena saya belum tahu detailnya,' terangnya.
Lebih jauh, penetapan kenaikan tarif ini masih harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. 'Tergantung dewan kapan izin penetapannya. Masa saya bilang besok tahuny besok enggak rampung, saya bilang lusa, tahunya enggak rampung. Ini bukan diwilayah saya,' pungkasnya.
(ydh)
Belum ada komentar untuk "Jokowi"
Post a Comment